Antonius Ponco Anggoro/Runik Sri Astuti/Agnes Theodora
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS - Partai Keadilan Sejahtera menilai, dinamika politik terkait calon presiden dan calon wakil presiden 2019-2024 masih sangat dinamis. Banyak hal masih mungkin terjadi hingga pendaftaran capres-cawapres ditutup 10 Agustus 2018, termasuk kemungkinan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak maju sebagai capres di Pemilu 2019.
Pidato politik Prabowo saat menerima mandat menjadi capres di forum Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Gerindra, pekan lalu, tidak dilihat PKS sebagai deklarasi capres.
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/4/2018), mengatakan, jawaban Prabowo saat menerima mandat dari Partai Gerindra untuk jadi capres masih ambigu.
”Secara definitif Pak Prabowo belum menyatakan ’saya maju sebagai calon presiden’. Ia hanya mengatakan ’saya siap kalau diberikan mandat’. Jadi semua masih mungkin berubah,” katanya.
Saat Rakornas 11 April lalu, Prabowo mengatakan, ”Baru saja saya menerima keputusan saudara-saudara sekalian. Sebagai pemegang mandat saudara-saudara sekalian, saya menyatakan diri tunduk dan patuh. Saya menerima keputusan ini sebagai suatu amanah, penugasan, suatu perintah, dan saya menyatakan siap melaksanakannya.”
Meski Prabowo sudah menerima mandat pencalonan sebagai capres, menurut Hidayat, PKS dan Gerindra masih membicarakan sosok capres dan cawapres yang akan diusung oleh koalisi.
”Apakah kemudian Gerindra tetap dengan Pak Prabowo atau kemudian Pak Prabowo melihat bahwa beliau menerima mandat, kemudian menyarankan agar (capres) yang lain, itu semua masih mungkin terjadi ke depan,” kata Hidayat.
Namun, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan, Prabowo adalah capres Gerindra pada Pemilu 2019. ”Itu sudah final dan Prabowo sudah menyatakan siap,” ujarnya,
Oleh karena itu, lanjut Fadli, tak ada pemikiran dari Gerindra untuk mengusung nama selain Prabowo sebagai capres. Adapun untuk posisi cawapres, Gerindra akan mendiskusikannya dengan partai lain yang berniat berkoalisi bersamanya dan lalu memutuskannya bersama-sama.
Mengenai sikap PKS menjadikan kursi cawapres dari Prabowo sebagai syarat berkoalisi, Fadli menilai itu wajar. ”Nanti kita duduk dengan partai lain dan mengalkulasi konfigurasi capres-cawapres yang paling kuat untuk menang,” ujarnya.
Fadli optimistis, PKS tak akan lari ke koalisi partai lain jika kelak kursi cawapres dari Prabowo tidak diisi kader PKS.
PKS menyiapkan sembilan kadernya untuk jadi cawapres. Mereka adalah Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid, mantan Presiden PKS Anis Matta, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Presiden PKS M Sohibul Iman, Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Al Jufri, mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf, dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera
Hasil pilkada
Dari 10 partai yang kini punya kursi di DPR, lima partai menyatakan mendukung Jokowi sebagai capres di Pemilu 2019. Partai itu adalah PDI-P, Golkar, PPP, Nasdem, dan Partai Hanura.
Tiga partai yang saat ini arah koalisinya belum jelas adalah Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa.
Terkait arah koalisi PAN, Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum PAN menegaskan, partainya masih melihat sejumlah dinamika politik, termasuk hasil Pilkada serentak 2018.
”Soal Pilpres 2019, serahkan kepada ketua umum partai. Saya akan berkonsultasi dengan (Ketua Dewan Kehormatan PAN) Amien Rais dan (Ketua Majelis Pertimbangan PAN) Soetrisno Bachir,” kata Zulkifli dalam acara Cangkruk Bareng Zulhasan di lapangan parkir timur Stadion Gelora Delta Sidoarjo, kemarin.
PAN menetapkan Zulkifli sebagai capres atau cawapres pada Pemilu 2019. Namun, PAN memerlukan koalisi dengan partai lain untuk maju pada Pilpres 2019. Terkait hal itu, Zulkifli akan bertemu dengan Gerindra, PDI-P, Golkar, PKB, dan partai lainnya.