PLN Bangun 17.024 MW Konstruksi Pembangkit Listrik
JAKARTA, KOMPAS — Perusahaan Listrik Negara atau PLN sedang membangun 17.024 MW konstruksi pembangkit listrik. Sebanyak 1.584 MW pembangkit telah beroperasi per Maret 2018.
Pembangunan konstruksi tersebut merupakan bagian dari program 35.000 MW. Dalam program tersebut, pemerintah berencana membangun 35.807 MW pembangkit listrik, 46.789 kms transmisi, dan 110.109 MVA Gardu Induk.
”Per Maret 2018, PLN telah menandatangani kontrak pembangunan 31.298 MW,” kata Direktur Utama PLN Sofyan Basir, dalam kunjungannya bersama jajaran direksi ke Redaksi Kompas, di Jakarta, Selasa (17/4/2018).
Dengan demikian, realisasi penambahan pembangkit pada tahun 2015-2018 per Maret 2018 secara berturut-turut adalah 2.150 MW, 3.715 MW, 2.104 MW, dan 344 MW. Realisasi penambahan transmisi 2015-2018 per Maret 2018 adalah 2.016 kms, 2.858 kms, 4.616 kms, dan 166 kms.
Adapun realisasi penambahan kapasitas gardu induk tahun 2015-2018 adalah 5.615 MVA, 14.183 MVA, 16.210 MVA, dan 3.760 MVA.
[video width="640" height="352" mp4="https://kompas.id/wp-content/uploads/2018/04/Suasana-kunjungan-direksi-Perusahaan-Listrik-Negara-PLN-ke-Redaksi-Kompas-di-Jakarta-Selasa-17-4-2018..mp4"][/video]
Sofyan menekankan, peningkatan akses dan layanan listrik tidak akan memicu kenaikan tarif dasar listrik, seperti isu yang beredar. ”Kami sadar dengan kondisi perekonomian sekarang,” ujarnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan menambahkan, arah kebijakan pemerintah berfokus pada penyediaan listrik yang cukup, merata, dan tarif terjangkau. Karena itu, pemerintah menetapkan tidak ada kenaikan tarif listrik hingga Desember 2019. (Kompas, 23/3/2018)
Menurut Sofyan, hasil pembangunan terhadap perekonomian akan terasa dalam 2-3 tahun. Akses pelayanan listrik ke seluruh daerah dapat mengundang investor untuk masuk ke Indonesia.
Dalam survei Ease of Doing Business oleh Bank Dunia, Indonesia menduduki peringkat ke-38 tahun 2018 kategori Getting Electricity. Posisi itu naik dari peringkat ke-78 tahun 2015. Dalam survei itu juga disebutkan, Indonesia secara keseluruhan menduduki peringkat ke-72 tahun 2018 dari 190 negara.
Data PLN juga menyebutkan, produksi listrik di beberapa kawasan gardu kini telah surplus. Lampung, misalnya, yang sebelumnya mengalami defisit tertinggi, yaitu -34 persen, kini memiliki cadangan daya 13 persen. Sementara Lombok, daerah dengan defisit tertinggi kedua, bahkan memiliki cadangan daya hingga 53 persen. Adapun nilai cadangan idealnya di atas 30 persen.
Pembangunan infrastruktur dan peningkatan pasokan listrik terus dilakukan untuk meningkatkan akses dan layanan, termasuk di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
”Kami targetkan agar seluruh daerah memiliki cadangan daya lebih dari 30 persen akhir tahun 2019,” kata Sofyan.
Total desa yang telah dialiri listrik mencapai 76.152 desa atau 6.145 desa sejak tahun 2015. Hampir Rp 26 triliun telah digelontorkan untuk membangun listrik di kawasan itu karena rata-rata setiap rumah membutuhkan dana Rp 150 juta. Adapun dana berasal dari APLN (anggaran PLN).
”Dalam membangun perekonomian, listrik harus hadir lebih dulu. Misalnya, nelayan membutuhkan listrik untuk menghidupkan cold storage agar ikan segar bisa dijual di daerah lain,” kata Sofyan.
Masih ada 2.510 desa yang belum mendapat akses listrik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengatakan, program listrik perdesaan diprioritaskan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL 2018-2027. (Kompas, 23/3/2018)
Aset meningkat
Menurut Sofyan, total aset meningkat 227 persen atau bertambah Rp 665 triliun menjadi Rp 1.335 triliun. Namun, ia mengakui laba menurun karena berbagai faktor, seperti harga minyak Indonesia (ICP), harga batu bara, dan perubahan kurs mata uang.
Data PLN menyebutkan, penjualan tenaga listrik naik 15,2 persen menjadi Rp 246,6 triliun, pendapatan usaha 14,6 persen menjadi Rp 222,8 triliun, investasi 48,4 persen menjadi Rp 89,5 triliun, serta pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) 17,2 persen menjadi Rp 57,08 triliun pada Desember 2017.
PLN memberikan kontribusi fiskal kepada negara sebesar Rp 239,5 triliun. Jumlah itu terdiri dari peningkatan pajak dan dividen sebesar Rp 96 triliun dan penghematan subsidi sebesar Rp 143,5 triliun.
Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN I Made Suprateka menambahkan, PLN berencana membeli tiga konsesi tambang batu bara. Tambang batu bara tersebut terletak di daerah Sumatera Selatan dan Kalimantan.
Konsesi dilakukan sebagai salah satu upaya menjaga kestabilan tarif listrik nasional. Cakupan konsumsi batu bara berkisar 40-50 persen dari total konsumsi daya lainnya, seperti minyak dan energi baru terbarukan (EBT).
Belum jadi fokus
Pengembangan listrik EBT dinyatakan Sofyan belum menjadi fokus PLN. EBT yang dimaksud meliputi energi panas bumi, air, angin, biomassa, biogas, dan surya.
”Target kapasitas EBT yang terpasang adalah 23 persen pada tahun 2026,” ujarnya.
Ia mengakui, angka tersebut cukup ambisius. Namun, baru 12 persen kapasitas yang terpasang per tahun 2017 dengan daya 6.371 MW. Pengembangan EBT di Indonesia oleh PLN akan diutamakan pada penggunaan panas bumi.
Menurut Sofyan, terdapat beberapa indikator untuk mengembangkan EBT. Salah satunya adalah mempertimbangkan kesiapan sistem dan perekonomian. Penduduk Indonesia dinilai belum menaruh perhatian yang besar terkait asal sumber daya listrik yang diakses. Fokus penduduk lebih diutamakan kepada tarif listrik.