Sidang uji materi UU MD3 kembali digelar pada, Selasa (3/4/2018), di Gedung Mahkamah Konstitusi. Agenda sidang adalah mendengarkan keterangan dari Presiden dan DPR.
JAKARTA, KOMPAS – Hakim Mahkamah Konstitusi diharapkan memberikan contoh dalam pengiriman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Untuk tahun 2017, belum semua hakim Mahkamah Konstitusi tercatat memberikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
Tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan sosialisasi kepada Kesekretariatan Jenderal MK, Kamis (19/4/2018) di Gedung MK. Sosialisasi yang berlangsung tertutup itu dilakukan untuk membantu hakim MK dan staf mereka dalam menyampaikan LHKPN.
“Tim melakukan sosialisasi kepada MK untuk membantu pelaporan LHKPN. Sebab, kini selain cara manual, penyampaian LHKPN juga bisa dilakukan melalui elektronik melalui pengisian formulir E-LHKPN,” kata Cahya Hardianto Harefa, Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK, Jumat di Jakarta.
Menurut catatan Cahya, masih ada hakim yang belum terdaftar melaporkan LHKPN. Namun, beberapa di antaranya masih dalam proses pengecekan. “Sekarang hampir semuanya menyampaikan LHKPN, tetapi memang ada beberapa hakim yang belum tercatat,” ujarnya.
Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi kepada hakim yang telah melaporkan kekayaannya melalui LHKPN. Hingga 31 Maret 2018, semua hakim konstitusi telah menyampaikan LHKPN. Akan tetapi, masih ada enam hakim konstitusi yang perlu melaporkan LHKPN periodik untuk posisi harta selama rentang waktu tahun 2017.
Menurut Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN, pelaporan LHKPN dilakukan saat penyelenggara negara pertama kali menjabat dan pension menjabat. Dari ketentuan itu, semua hakim MK telah memenuhinya karena semua hakim telah melaporkan LHKPN saat pertama kali menjabat.
Namun, ada juga ketentuan yang mengacu pada Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 yang mewajibkan pelaporan secara periodik dilakukan setiap tahun, yakni paling lambat setiap 31 Maret untuk periode kekayaan tahun sebelumnya.
Sekretaris Jenderal MK Guntur Hamzah mengatakan, untuk pelaporan periodik tahun 2017, pihaknya berupaya menyelesaikannya pada bulan April ini. “April ini diupayakan semua hakim menyerahkan LHKPN periodik atau tahunan sesuai dengan putusan Dewan Etik MK,” katanya.
