Peran Hutan Akan Dibahas di Forum Asia Pasifik

KOMPAS/ICHWAN SUSANTO

Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan Asia Pasific Rainforest Summit 2018 pada 23-25 April 2018 di Yogyakarta. Pertemuan ketiga ini mengambil tema "Protecting Forests and People, Supporting Economic Growth". Tampak (dari kanan) peneliti CIFOR Ani Adiwinata Nawir, Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Hendroyono, Dirjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Ida Bagus Putera Parthama, Jumat (20/4/2018) di Jakarta, memaparkan kepada media terkait persiapan APRS 2018.

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia menjadi penyelenggara dalam Asia-Pasific Rainforest Summit 2018 yang diadakan pada 23-25 April 2018. Pertemuan ketiga ini diharapkan menjadi ajang bertukar pengalaman, kebijakan, dan menjalin kerjasama bagi pengelolaan dan perlindungan hutan di wilayah Asia-Pasifik.

Peran hutan di Asia-Pasifik ini signifikan dilindungi karena mencakup dua pertiga hutan dunia. Hutan-hutan ini juga dihadapkan pada tantangan serupa berupa ambisi peningkatan ekonomi yang berpotensi menekan hutan-hutan tropis tersisa.

Penasehat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nur Masripatin, Jumat (20/4/2018) di Jakarta, mengatakan peran hutan dalam Kesepakatan Paris sangat penting dalam penurunan emisi gas rumah kaca. “Faktanya banyak negara di ASEAN dan Asia Pasifik, hutan itu berperan penting dalam NDC (Niatan Kontribusi Nasional),” kata dia.

NDC merupakan dokumen janji Indonesia dalam penurunan emisi gas rumah kaca. Dalam NDC Indonesia, sektor kehutanan menduduki peringkat pertama dalam target penurunan emisi sebesar 17,2 persen dan disusul sektor energi sebesar 11 persen. Keduanya berperan utama dalam komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi 29 persen dengan usaha sendiri pada 2030.

Dalam Asia-Pasific Rainforest Summit (APRS) 2018, pada hari pertama dilakukan pertemuan tertutup antarmenteri. Hal ini berjalan pararel dengan pertemuan tingkat tinggi terkait hutan dalam NDC.

Sejumlah negara

Hingga saat ini, sejumlah pejabat setingkat menteri terkait kehutanan telah memberikan konfirmasi untuk hadir. Beberapa pejabat itu antar lain Menteri Lingkungan dan Energi Australia Josh Frydenberg, Menteri Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Fiji Osea Naiqamu, serta Menteri Sumberdaya Utama dan Pariwisata Brunei Darussalam Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Ali bin Apon.

Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Hendroyono mengatakan 39 negara dari lima benua telah konfirmasi hadir melalui pendaftaran daring. Dari target 1.000 orang, saat ini pendaftar mencapai 950 orang yang 200 orang diantaranya berasal dari luar negeri.

Sejumlah 93 pakar kehutanan yang di antaranya 41 pakar luar negeri akan mengikuti pertemuan. Peserta lain berasal dari elemen pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan perusahaan.

Bambang pun mengatakan APRS 2018 mengangkat tema Protecting Forests and People, Supporting Economic Growth. Hal ini sejalan dengan kepentingan Indonesia yang sedang membangun masyarakat dari pinggiran hutan dengan tetap menjaga kelestariannya.

Berbagai praktik baik terkait hal itu akan ditunjukkan Indonesia. Itu antara lain, implementasi perhutanan sosial di tingkat tapak, restorasi gambut bersama masyarakat, dan pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Ida Bagus Putera Parthama mengharapkan APRS 2018 ini membuka peluang kerjasama bilateral dan multilateral antarpeserta. "Diharapkan pada akhir hari kedua ada kesamaan langkah dan peluang kerjasama yang bisa ditindaklanjuti," kata dia.