LAMONGAN, KOMPAS - Kesejahteraan guru tidak tetap (GTT) di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur dinilai masih jauh dari sejahtera. Pada tahun ajaran 2016/2017, besar insentif GTT di Lamongan sebesar Rp 150.000 per bulan, dan ditingkatkan Rp 200.000 pada 2017/2018.
Ketua Forum Honorer Sekolah Non Kategori (FHSNK) Lamongan Syukran, Senin (23/4/2018) menyatakan nilai itu masih jauh dari layak apalagi dibandingkan beban kerja GTT dalam turut serta mencerdaskan bangsa.
"Kami mohon nasib GTT lebih diperhatikan agar bisa fokus mendidik. Nasib kami jauh dibandingkan guru PNS," katanya dalam "Silaturahmi Mbak Puti dengan relawan" di GOR Lamongan.
Dalam kesempatan itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI-P Lamongan Sa\'im menyatakan, saat ini ada 3.000 an GTT di Lamongan atau non PNS untuk guru SD dan SMP. Peningkatan insentif termasuk proses politik yang perlu dibahas dalam APBD.
Menurut dia, meskipun non PNS, jika GTT ikhlas tentu akan ada balasan tersendiri. Ini sudah ada peningkatan pada 2018 insentif mencapai 200.000 per orang per bulan. "Pada 2019 diharapkan meningkat lagi," katanya.
Calon Wakil Gubernur Jawa Timur, Puti Guntur Soekarno dalam kesempatan itu menyatakan guru menjadi ujung tombak pemberdayaan sumber daya manusia. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Guru bertanggung jawab mencetak anak didik agar berdaya saing, punya keahlian mumpuni dan beretika bagus.
Tanggung jawab guru makin berat. Pada era digital, anak didik harus berdaya saing, menjadi pekerja yang punya keahlian dan kemampuan yang terserap lapangan kerja. Guru menentukan kualitas peserta didik termasuk karakternya.
"Sayangnya pendidikan moral dan etika belum ada ruang lebih luas saat ini," kata Puti.
Menurut Puti, upaya meningkatkan kualitas pendidikan bisa dimulai dengan meningkatkan kesejahteraan dan penyegaran guru. Ia akan mendorong insentif guru SD dan SMP di Lamongan dari Rp 200.000 menjadi Rp 500.000 per orang per bulan.
"Ini terkait politik anggaran. Kami dorong Pemkab Lamongan dan DPRD setempat dalam politik anggaran memperhatikan nasib GTT SD dan SMP. Sedangkan insentif GTT SMA dan SMK menjadi ranah provinsi," katanya.
Pemerintah provinsi akan berkoordinasi dengan kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi terkait kebutuhan guru.
Kepada pemerintah pusat didorong mencabut moratorium PNS dan cepat mengangkat guru dengan prioritas GTT.
Puti berharap ketika kesejahteraan GTT terpenuhi, tugas tercurahkan penuh untuk mendidik siswa menjadi anak saleh, beretika dan berpengetahuan luas untuk membangun bangsa. "Kami mendukung penguatan gurunya," paparnya.
Dalam kesempatan itu juga diserahkan tali asih kepada GTT yang telah meninggal yakni Adi Bagus (Ngimbang), Latifatul Azizah Sungelebak, Karanggeneng), Putra Adi Wijaya (Panji, Pucuk), Latif (Sawahan, Babat) dan Fifi (Jatirenggo, Glagah).
.
Dalam kesempatan itu politikus yang bernama lengkap Puti Pramanthana Puspa Seruni Paundrianagari itu menandatangani kontrak politik dengan FHSNK Lamongan diwakili Syukran.
Dalam kontrak politik itu disebutkan lima komitmen Syaifullah Yusuf- Puti Soekarno jika terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim.
Dalam komitmen itu Gus Ipul-Puti memastikan tunjangan insentif untuk GTT dan PTT di Lamongan dalam perubahan APBD 2018 naik dari Rp 200.000 menjadi Rp 500.000 per bulan. Keduanya akan mendorong pemerintah daerah untuk menerbitkan SK pengangkatan GTT dan PTT sebagai honorer daerah.
Keduanya meningkatkan pendapatan ekonomi honorer melalui kredit usaha kecil dan mikro serta memberikan jaminan sosial kepada GTT dan PTT melalui Jatim Sehat.
Poin terakhir pasangan calon gubernur/calon wakil gubernur nomor urut dua itu mendorong peningkatan status honorer menjadi Calon PNS dengan ikut berperan serta dalam perubahan regulasi yang memihak nasib honorer.
"Selain mendorong insentif tunjangan GTT, kami juga dorong kesejahteraan untuk akses modal kredit usaha kecil dan mikro bagi honorer. Saat ini sudah diakses 7.750 orang ," papar Puti.