Rumput Sendiri Kini Lebih Hijau

KOMPAS/ADHITYA RAMADHAN

Menteri Kesehatan Nila Moeloek (kanan) menjenguk Markus Johan (28), warga Palapasan, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat yang dirawat di Puskesmas Entikong karena muntaber, Selasa (17/4/2018).

Kualitas pelayanan kesehatan di perbatasan Indonesia-Malaysia yang buruk membuat warga lebih memilih berobat ke negara tetangga. Untuk itu, kualitas layanan  puskesmas di  daerah perbatasan pun ditingkatkan.

Markus Johan (28) tergeletak lemas ketika Menteri Kesehatan Nila Moeloek masuk ke ruangan perawatan, Selasa (17/4/2018). Selang infus masih terpasang di tangan kanannya. Di sampingnya, tertidur lelap anak laki-lakinya yang baru berumur dua tahun. Sementara di luar ruangan, istrinya, Nora Purwasih (25), duduk ditemani kerabatnya.

Telah beberapa hari Markus dirawat di Puskesmas Entikong karena muntaber. Petani dari Desa Palapasan, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat itu baru berobat ke puskesmas setelah dua hari muntaber.

Sebagai warga yang tinggal di perbatasan Markus bisa berobat ke fasilitas kesehatan yang ada di Sanggau, Kalbar atau berobat ke fasilitas kesehatan di Negara Bagian Serawak, Malaysia. Namun kini, Markus memilih berobat ke Puskesmas Entikong.

Ketika masih bekerja di perkebunan sawit di Malaysia, Markus pernah berobat di klinik di Serawak karena sakit tifus. Menurutnya, pelayanan di klinik di sana tidak jauh beda dengan pelayanan di puskesmas. Untuk tarif memang lebih mahal sedikit dibandingkan di puskesmas. Saat itu, ia tidak dirawat, hanya diberi obat. “Tarif berobat di klinik 93 Ringgit Malaysia, tanpa dirawat,” ujarnya.

Nora menambahkan, dirinya pernah juga memeriksakan kehamilannya yang berusia lima bulan ke klinik di Serawak. Biayanya sekitar 60 Ringgita Malaysia. Sementara kalau memeriksakan kehamilan di fasilitas kesehatan di Sanggau biaya Rp 285.000 untuk ultrasonografi (USG), belum termasuk obat. “Fasilitas di sana (di Sanggau) bagus. Obatnya banyak yang cocok,” katanya.

Pejabat sementara Bupati Sanggau, Moses Tabah, tidak menyangkal bahwa selama ini banyak warganya yang berobat di klinik di Serawak.

Bahkan, terkadang di akhir pekan ada juga pejabat pemerintah yang memilih berobat di Serawak sekalian menghabiskan libur akhir pekan.

Akses dan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal selama ini memang merupakan salah satu persoalan bangsa ini. Warga yang tinggal wilayah perbatasan seringkali tidak memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas seperti warga lain yang tinggal di kota. Fasilitas kesehatan yang ada tidak bisa memberikan pelayanan yang standar.

Jangan dulu berharap kualitas pelayanan akan bagus, akses terhadap pelayanan publik saja seringkali sulit. Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan, misalnya, masih ada yang belum memiliki dokter. Selain itu, fasilitasnya pun tidak lengkap.

Kesehatan hanya satu saja contoh. Ada bidang lain yang membuat tatapan mata warga perbatasan selalu mengarah ke negeri seberang. Misalnya, infrastruktur jalan dan jembatan juga fasilitas pelayanan publik lainnya. Ketika negara sepertinya tidak hadir di sana maka rumput tetangga selalu saja terlihat lebih hijau.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Jones Siagian, berpendapat, kualitas puskesmas di Sanggau tidak berbeda dengan fasilitas kesehatan di Serawak. Bahkan, sebenarnya, kualitas puskesmas di perbatasan lebih bagus dari puskesmas lain yang bukan di perbatasan.

Semua puskesmas sudah ada dokternya, rata-rata dua orang dokter. Dari 19 puskesmas di Sanggau beberapa di antarnya bahkan telah terakreditasi. Puskesmas Entikong, misalnya, sudah terakreditas Madya oleh Kementerian Kesehatan.

Yang menjadi persolan adalah pola pikir masyarakat sendiri yang selalu menilai segala sesuatu dari negara tetangga lebih hebat daripada yang ada di daerah sendiri. “Saya sering juga ke seberang, biasa saja fasilitas pelayanan primer di sana. Kita jauh lebih hebat. Kita terlalu underestimate terhadap kemampuan kita sendiri,” katanya.

KOMPAS/ADHITYA RAMADHAN

Petugas Puskesmas Entikong melayani warga yang datang berobat, Selasa (17/4/2018). Puskesmas Entikong kini telah diperbaiki dan dilengkapi fasilitasnya agar bisa memberikan pelayanan berkualitas pada masyarakat.

Direnovasi

Bangunan Puskesmas Entikong yang ada sekarang merupakan bangunan baru hasil relokasi. Di lokasi sebelumnya, puskesmas berada di samping sungai dan posisinya berada di bawah sehingga ketika hujan deras berisiko banjir.

Menempati lokasi baru tidak jauh dari lokasi yang lama, Puskesmas Entikong dibangun dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) kesehatan afirmatif tahun 2017. Dari depan, bangunan puskesmas terlihat megah dengan hiasan motif dayak di salah satu dindingnya. Sementara di bagian yang lain didominasi oleh kaca-kaca.

Tidak hanya bangunannya yang direnovasi, kebutuhan sarana, prasarana, dan fasilitas alat kesehatannya juga dipenuhi. Misalnya, instalasi pengolah air limbah, listrik, air bersih, berbagai macam alat kesehatan, hingga ambulan, serta rumah dinas bagi tenaga medis dan paramedis.

Menteri Kesehatan Nila Moeloek, menyadari bahwa ada banyak faktor mengapa orang di perbatasan lebih memilih berobat ke Serawak. Dengan adanya puskesmas perbatasan yang lebih bagus, lengkap fasilitasnya, dan tenaga kesehatannya cukup Nila berharap masyarakat tidak lagi berobat ke klinik di Malaysia. Apalagi mayoritas penyakit yang diobati di sana pun sesungguhnya bisa diobati di puskesmas di dalam negeri.

Ada 110 puskesmas serupa dengan Puskesmas Entikong yang tersebar di seluruh perbatasan Indonesia. Ada puskesmas yang dibangun baru ada juga yang renovasi.

Sedianya Kementerian Kesehatan membangun 124 puskesmas di tahun 2017. Namun, ada 14 puskesmas yang tidak terealisasi. Alasannya, mulai dari kondisi geografis yang sulit hingga kekurangsiapan panitia lelang pemerintah daerah melakukan pengadaan.

Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan Andi Saguni, menyampaikan, penguatan puskesmas di perbatasan dilakukan untuk meningkatkan akses masyarakat di perbatasan terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Sebagai etalase bangsa, layanan publik di perbatasan tidak boleh buruk sehingga memberikan citra positif.

“Ini masalah kredibilitas negara. Negara harus hadir di perbatasan,” kata Andi.

Penguatan puskesmas di perbatasan akan berlanjut tahun ini. Hanya saja selain puskesmas perbatasan ada juga puskesmas di daerah tertinggal yang juga diperkuat. Jumlah totalnya mencapai 260 puskesmas.

Andi sangat berharap, setelah bangunan, fasilitas, dan tenaga kesehatannya dilengkapi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah bisa memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dan memelihara fasilitas yang ada dengan baik.