Ester Lince Napitupulu dan Laraswati Ariadne Anwar
·4 menit baca
Kompas
Siswa mengerjakan ujian.
Hari pertama Ujian Nasional Berbasis Komputer SMP/MTS terkendala peladen yang lamban karena kelebihan kapasitas.
JAKARTA, KOMPAS -- Pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer tingkat SMP/MTs di hari pertama, Senin (23/4/2018), tertunda 30 menit hingga 1 jam karena ada gangguan server atau peladen di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun hal ini tidak berdampak signifikan pada pelaksanaan ujian.
Ujian sesi pertama seharusnya dimulai pada pukul 07.30 dan sesi kedua dimulai pada pukul 10.30 pun molor. Gangguan ini merata terjadi di sejumlah daerah.
Di Kota Tangerang misalnya, gangguan terjadi di 8 SMP dari total 248 SMP. "Untuk sesi kedua tidak bermasalah walaupun terlambat dua jam dari jadwal," kata Wakil Kepala Sekolah SMPN 21 Tangerang Selatan Yanti Kartini. Siswanya yang menumpang ujian di SMAN 6 Tangerang baru memulai ujian sesi pertama pada pukul 08.50.
Di Kota Yogyakarta, gangguan terjadi di 55 SMP. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Hasyim, mengatakan, di Kota Yogyakarta ada 8.065 siswa dari 66 SMP/MTs yang mengikuti UNBK.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Edy Heri Suasana menyatakan, di sejumlah sekolah, penundaan UNBK tidak terjadi pada seluruh siswa karena tidak semua server di sekolah tersebut mengalami gangguan. Di salah satu SMP yang memakai tiga server untuk UNBK, misalnya, ada dua server yang bisa berfungsi normal, tetapi satu server lain mengalami masalah.
Di SMP Negeri Sentra Pendidikan Kabupaten Mimika, Papua yang baru pertama menggelar UNBK, kendala terhubung dengan peladen pusat dialami saat hendak memulai sesi kedua yang mengujikan Bahasa Indonesia.
"Jadwal UNBK yang pukul 10.30 dimundurkan jadi jam 11.00," kata Ketua Panitia Ujian Sekolah Berstandar Nasional SMPN 2 Mimika Agus S Kolni di Mimika.
Kapasitas berlebih
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam kunjungan kerja terkait pelaksanaan UN di tingkat SMP di Timika, Kabupaten Mimika, mengakui ada kendala teknis dalam layanan server di pusat.
"Hal ini karena kapasitas yang berlebih di tahun ini jika dibandingkan pada tahun lalu. Jumlah UNBK di SMP meningkat sehingga kapasitas jadi tidak memadai," kata Muhadjir.
Di Jakarta, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Totok Suprayitno mengatakan, jumlah sekolah yang melaksanakan UNBK SMP lebih 28.000 sekolah. Jumlah ini dua kali lipat dari UNBK SMA maupun SMK.
"Kendala di server terjadi ketika proktor mengkoneksi untuk ambil token. Sepertinya dari server pusat tidak diperhitungkan untuk memberi toleransi waktu pengambilan token di sekolah-sekolah. Akibatnya, terjadi penumpukan. Hingga perlu waktu sekitar 30 menit untuk mengatasinya," katanya.
Secara umum, pelaksanaan UNBK SMP/MTS berjalan lancar. Selain terkendala peladen dari pusat, di sejumlah sekolah juga terkendala pasokan listrik.
Di SMP Al Jihad Surabaya, mislanya, listrik sempat padam. Ujian yang seharusnya dimulai pukul 07.30 baru bisa dimulai pada pukul 10.45.
Gangguan listrik tersebut disebabkan karena travo listrik di daerah tersebut meledak pada pukul 05.00 karena hujan.
"Kami datang ke sekolah pukul 06.00 WIB sudah dalam keadaan mati listrik dan segera melaporkan ke Dinas Pendidikan Surabaya," ujar Kepala SMP Al Jihad, Muhammad Usman.
Tidak dapat mengikuti UN
Sedangkan para pelajar SMP di sejumlah kampung di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, tidak dapat mengikuti UN. Hal ini disebabkan rusaknya gedung sekolah dan guru-guru yang telah dievakuasi akibat aksi teror kelompok kriminal bersenjata.
Anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) di bawah pimpinan Sabinus Waker membakar gedung SD dan SMP serta rumah sakit di Kampung Banti, Tembagapura, pada Maret lalu.
Selain untuk Banti, ketiga fasilitas itu menjadi pusat layanan kesehatan dan pendidikan bagi warga di sejumlah kampung lainnya di Distrik Tembagapura, seperti Kimbeli, Utikini, dan Longsoran. Para guru di kedua sekolah itu pun telah mengungsi karena ketakutan dengan aksi teror KKB.
Sekretaris Panitia UN Provinsi Papua Bejo, mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika untuk mendata jumlah siswa SMP yang belum mengikuti UN pada hari pertama.
Bejo mengatakan, sejauh ini, dari 56 peserta UN di SMP Banti, tercatat sebanyak 24 siswa belum mengikuti UN. Adapun 32 siswa lainnya telah dibawa ke Timika dan mengikuti UN di ibu kota Mimika itu.
