Harap-harap Cemas Pelayaran Kepulauan Seribu

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Penumpang turun dari kapal kayu yang membawa mereka dari Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu menuju Pelabuhan Kaliadem, Muara Angke, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu. Meski terkadang belum memenuhi standar keamanan transportasi laut, kapal-kapal tersebut menjadi alat transportasi utama bagi warga dan wisatawan yang akan menuju Kepulauan Seribu.

Meledaknya kapal anak sekolah Dinas Perhubungan DKI Jakarta di Dermaga Utama, Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, Minggu pekan ini, menimbulkan kecemasan di tengah harapan pengembangan kawasan itu sebagai destinasi wisata nasional. Warga kepulauan itu pun sudah lama mendamba transportasi perairan yang andal dan terjamin keamanannya.

Ledakan di kapal keluaran galangan tahun 2016 itu mengakibatkan sembilan orang terluka dan mengalami luka bakar. Sebelumnya, ledakan diduga karena aki yang mengalami hubungan arus pendek.

Namun, hingga berita disusun, sumber pasti ledakan tersebut belum bisa dipastikan. Kepala Polres Kepulauan Seribu Ajun Komisaris Besar Victor Siagian mengatakan, ledakan berada di area toilet. Ledakan sampai ke atap yang mengakibatkan lubang-lubang di area pembuangan uap panas. ”Nah ini yang melukai para korban,” katanya di Jakarta, Selasa (24/4/2018).

Kepastian penyebab ledakan itu masih menunggu pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik yang dijadwalkan pada Rabu ini. Saat ini, kapal masih disandarkan di Dermaga Kaliadem dengan garis polisi.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Petugas memeriksa bangkai kapal Zahro Express setelah diapungkan kembali di Pelabuhan Kaliadem, Muara Angke, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu. Bangkai kapal yang terbakar tersebut sebelumnya sempat tenggelam saat berada di Pelabuhan Kaliadem.

Kejadian ledakan, terbakar, atau karamnya kapal di perairan Kepulauan Seribu ini sudah terjadi berulang kali dalam setidaknya lima tahun terakhir. Kejadian terparah terjadi pada Kapal Motor Zahro Express yang terbakar di Teluk Jakarta pada 1 Januari 2017 dan mengakibatkan 23 orang tewas.

Ledakan Kapal Paus pada 27 Agustus 2014 dalam perjalanan dari Pulau Pari menuju Pulau Pramuka mengakibatkan 33 orang mengalami luka bakar. Kapal Paus itu merupakan hasil pengadaan tahun 2012/2013. Pada saat yang sama, Kejaksaan Agung menetapkan lima tersangka korupsi pengadaan kapal penyeberangan tahun anggaran 2012-2013. Mereka diduga menggelembungkan harga atau menurunkan spesifikasi kapal (Kompas, 28 Januari 2015).

Guru dan aktivis pemberdaya masyarakat di Pulau Panggang, Mahariah, mengatakan, selama ini warga sudah sering menerima kabar kapal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mengalami kerusakan atau kekurangan bahan bakar sehingga tak bisa berangkat sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

KOMPAS/JOHANES GALUH BIMANTARA

Mahariah mengecek air dari fasilitas penampung air hujan di rumah warga di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Senin (9/4/2018). Pemanfaatan fasilitas tersebut untuk meningkatkan ketahanan warga pulau kecil dari krisis air. Pengadaan penampung air hujan tersebut menggunakan dana tanggung jawab sosial Astra.

”Ini berulang kali saya alami. Tidak ada kepastian jadwal, katanya rusak atau kurang bahan bakar,” katanya saat dihubungi dari Jakarta.

Warga pun lebih mengandalkan kapal yang dikelola masyarakat dengan biaya Rp 50.000 rute Pulau Pramuka hingga Kaliadem atau kapal cepat dari Pulau Pramuka ke Marina dengan biaya Rp 100.000.

Ledakan yang terjadi di kapal Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Minggu ini, pun membuat Mahariah yang juga pengelola sekolah itu semakin cemas sebab kapal itu juga difungsikan untuk anak sekolah. Ia berharap kapal-kapal pemerintah lebih diperhatikan faktor keamanan, perawatan, dan kepastian jadwalnya.

Mahariah mengatakan, warga Kepualaun Seribu sangat berharap ada kapal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang murah dan andal. Selama ini, keterbatasan kapal di Kepualauan Seribu sangat membatasi mobilitas warga Kepulauan Seribu yang tentunya menghambat perkembangan warga kepulauan itu. ”Apalagi, kalau sudah nyambung dengan busway,” ujarnya.

Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan, Dinas Perhubungan DKI Jakarta mempunyai 19 kapal untuk melayani warga di Kepulauan Seribu. Untuk perawatan, katanya, setiap kapal mempunyai kewajiban docking minimal setahun sekali untuk perawatan. ”Ini semua sudah didukung biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,” katanya.

ARIS SETIAWAN YODI UNTUK KOMPAS

Wakadishub DKI Jakarta Sigit Wijatmoko saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (18/4/2018).

Rencana induk perairan

Selama ini, DKI Jakarta belum mempunyai rencana induk pengembangan transportasi perairan. Dalam pola transportasi makro yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2007, transportasi perairan sama sekali belum diatur. Tahun 2018 ini, Dinas Perhubungan DKI Jakarta berusaha menyelesaikannya.

Rencana induk ini di antaranya adalah penyediaan armada yang sesuai kebutuhan serta menentukan lintasan laut. Penentuan lintasan laut ini vital untuk meningkatkan keamanan pelayaran di Kepulauan Seribu. Sebab, beberapa kali kapal karam karena melalui jalur lintasan yang tak aman, antara lain menabrak dasar atau karang.

Penyusunan pengembangan rencana induk pengembangan transportasi Kepulauan Seribu ini meliputi di antaranya jumlah armada yang dibutuhkan, lintasan, tarif rupiah per mil, hingga sarana dan prasarana.

Kompas

Sandiaga S Uno

Setelah ledakan di kapal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menginstruksikan audit total kapal-kapal dan sarana prasaran transportasi perairan Kepulauan Seribu. Semoga audit ini benar-benar dilaksanakan dan diikuti langkah nyata untuk memberi rasa aman berlayar di Kepualauan Seribu.