Implementasi Gerbang Pembayaran Nasional Picu Penghematan

Kompas

Iklan tentang uang elektronik di gerbang parkir di kantor Bank Mandiri, Jakarta, Senin (22/7). Penggunaan uang elektronik untuk berbagai transaksi, seperti pembayaran tol, transportasi umum, dan berbelanja, terus tumbuh.

JAKARTA, KOMPAS — Implementasi Program Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) diyakini bisa menekan tingkat inefisiensi transaksi keuangan. Potensi penghematan diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Namun, masih ada bank yang belum siap menjalankan program tersebut.

Gerbang Pembayaran Nasional bertujuan menciptakan sistem pembayaran nasional yang saling terhubung dan mengoperasikan, serta keamanan data transaksi.

Direktur Eksekutif Departemen Elektronifikasi dan Gerbang Pembayaran Nasional Indonesia Pungky P Wibowo, Rabu (25/4/2018), menjelaskan, ada tiga lembaga penting dalam implementasi GPN. Lembaga-lembaga itu mencakup lembaga pelayanan, switching, dan lembaga standar.

Bank Indonesia menunjuk empat penyelenggara switching di Indonesia, yaitu Jalin Pembayaran Nusantara (populer dikenal sebagai Link), Artajasa Pembayaran Elektronik (dikenal dengan sebutan ATM Bersama), Rintis Sejahtera (dikenal sebagai Prima), dan Alto Network (lebih dikenal dengan sebutan Alto). Keempat lembaga itu bertugas mengoperasikan sistem untuk meneruskan transaksi alat pembayaran dengan menggunakan kartu ke sistem penerbit untuk otorisasi.

Dengan terimplementasikannya GPN, semua data kartu debit yang ditransaksikan di dalam negeri harus diproses di dalam negeri dan tidak boleh diarahkan (routing) ke luar negeri. Hal itu akan memunculkan kedaulatan transaksi.

Selain itu, potensi penghematan dari implementasi GPN juga teramat besar. Direktur Utama PT Artajasa Pembayaran Elektronik Bayu Hanantasena mengatakan, penghematan yang bisa diraih saat implementasi GPN mencapai triliunan rupiah.

GPN mendorong terjadinya transaksi keuangan secara elektronik. Dengan demikian, jumlah uang kartal yang beredar bisa ditekan. Penggunaan mesin electronic data capture (EDC) di toko dan pasar modern pun bisa diminimalisasi.

Di samping itu, apabila salah satu lembaga switching menurunkan tarif, biaya administrasi bulanan kartu debit GPN akan jauh lebih murah. Biaya administrasi bulanan kartu debit GPN hanya Rp 1.000 per bulan (Kompas, 10 April 2018).

”Biaya distribusi dan produksi uang kartal itu sangat besar,” ujar Bayu pada sesi konferensi pers Sosialisasi Program Debit GPN di Jaringan ATM Bersama di Jakarta.

KOMPAS/I GUSTI AGUNG BAGUS ANGGA PUTRA

Suasana konferensi pers Sosialisasi Program Debit Gerbang Pembayaran Nasional di Jaringan ATM Bersama, Rabu (25/4/2018), di Jakarta.

Ketua Umum Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) Anggoro Eko Wahyu mengatakan, transaksi yang terjadi di Indonesia sangat besar, bisa mencapai Rp 1 triliun pada April 2018.

Anggoro mengungkapkan, kini dalam sekali transaksi, rata-rata nilainya berkisar Rp 400.000 hingga Rp 500.000. Namun, karena GPN belum dijalankan, ia menilai transaksi di Indonesia belum berdaulat.

Selain itu, GPN merupakan salah satu cara untuk bisa selamat dalam menghadapi gempuran solusi pembayaran yang kian banyak. Menurut Anggoro, GPN bisa memperkuat sistem pembayaran di Indonesia.

”ASPI ditugaskan menetapkan standar dan mendorong anggota membangun era baru sistem pembayaran. Kita harus bangga dengan routing domestik yang akan kita bangun,” kata Anggoro.

Kesiapan bank

Terkait kesiapan bank mengimplementasikan GPN, Bayu menyebut saat ini ada 94 anggota yang tergabung di ATM Bersama. Sebanyak 16 bank telah melayani nasabah melalui layanan ATM Bersama Debit dan 58 bank masih dalam fase persiapan implementasi. Kendala sebagian bank karena belum memiliki izin dan tidak memiliki sistem yang kuat.

”Masih banyak anggota yang belum tahu GPN. Sekarang kami sosialisasikan dan siapkan platform bagi bank-bank untuk mengisi akrtu debit atau kredit,” kata Bayu.

KOMPAS/I GUSTI AGUNG BAGUS ANGGA PUTRA

Suasana konferensi pers Sosialisasi Program Debit Gerbang Pembayaran Nasional di Jaringan ATM Bersama, Rabu (25/4/2018), di Jakarta.

Hal yang tak kalah penting, BI mensyaratkan bank yang hendak mengimplementasikan GPN agar mendaftarkan diri minimal pada dua lembaga switching. Hal itu bertujuan memastikan cadangan data tersimpan aman.

BI menargetkan interkoneksi pada dua lembaga switching rampung pada Juni. Punky mengatakan, hingga saat ini, 99 persen bank sudah memenuhi syarat tersebut.