PONTIANAK, KOMPAS- Jajaran Kepolisian Negara RI dan Tentara Nasional Indonesia seyogianya mewaspadai berbagai potensi ancaman keamanan selama penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 2018, khususnya di Kalimantan Barat. Wilayah Kalimantan Barat, termasuk salah satu daerah yang dinilai rawan.
Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, saat memberikan arahan kepada personel Polri dan TNI di Pontianak, Kamis (26/4/2018), mengatakan, Kalbar menjadi salah satu daerah yang harus menjadi perhatian. Kalbar rawan, terutama adanya potensi isu-isu terkait suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Oleh karena itu, Polri dan TNI perlu berjuang sekuat tenaga agar pelaksanaan pilkada di 171 daerah, secara khusus di Kalbar, dapat berlangsung aman.
”Polri dan TNI perlu mengantisipasi berbagai potensi gangguan. Buktikan bahwa demokrasi di Indonesia bisa berjalan dan terjadi stabilitas keamanan. Dengan tercipta keamanan, akan menjamin keberlangsungan pembangunan,” ujar Tito.
Mengacu pada Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2018 yang dikeluarkan Badan Pengawas Pemilu, terdapat tiga provinsi yang masuk kategori nilai kerawanan tinggi dan 14 provinsi lainnya dengan nilai kerawanan sedang.
Kalimantan Barat termasuk dalam kategori tingkat kerawanan tinggi, dengan skor 3,04 (skala 305) atau berada dalam posisi ketiga. Tingkat kerawanan tertinggi terdapat di Papua dengan skor 3,41 dan Maluku dengan skor 3,25.
Ancaman siber
Pilkada di Indonesia bisa berhasil jika pemangku kebijakan yang terkait dengan kesuksesan pelaksanaan pilkada dapat melaksanakan perannya masing-masing sesuai dengan harapan. Hal itu, misalnya, menyangkut netralitas penyelenggara pilkada. Biasanya, masalah yang terjadi pada pilkada kebanyakan karena ada masalah pada netralitas penyelenggara.
Kampanye yang dilakukan pasangan calon kepala daerah juga lebih cenderung memobilisasi konstituen melalui grup di media sosial. Hal itu di sisi lain mempermudah pemantauan, tetapi juga sekaligus sebagai tantangan tersendiri bagi aparat, bagaimana mengamankan media sosial.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang juga berkunjung ke Kalbar, dalam arahannya, mengingatkan pula agar personel TNI dan Polri mengantisipasi potensi ancaman terutama ancaman siber. Apalagi, saat ini dunia menghadapi revolusi industri 4.0.
Panglima TNI juga menegaskan agar TNI dan Polri menjaga netralitas. ”Pegang teguh netralitas. Laksanakan tugas sebagai ladang ibadah. Kalau kita tidak netral, lalu rakyat harus berharap kepada siapa lagi,” ujar Hadi.
Personel TNI-Polri pun diminta untuk menjaga kepercayaan rakyat. Panglima berharap, deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan dilakukan. Demikian pula dengan upaya pencegahan lebih dini potensi ancaman yang dapat mengganggu persatuan. Aparat, menurut dia, harus bisa menjadi perekat persatuan.
Dalam kesempatan ini, TNI dan Polri sepakat menjamin kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan pilkada. Soliditas TNI-Polri pun akan terus dijaga sehingga menjadi contoh bagi masyarakat.