Hendardi: Gerakan "Ganti Presiden" Lakukan Persekusi

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Sejumlah massa dengan membawa poster dan menggunakan t-shirt bertuliskan, "#2019GantiPresiden" mengadakan aksi membentangkan spanduk di kawasan hari bebas kendaraan bermotor di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Minggu (29/4/18). Beberapa peserta diduga melakukan intimidasi atau persekusi terhadap warga lain.

JAKARTA, KOMPAS – Ketua Setara Institute, Hendardi, Senin (30/4/2018), menegaskan, telah terjadi intimidasi oleh sekelompok warga yang menamakan dirinya gerakan "#2019GantiPresiden" terhadap beberapa warga yang menggunakan kaos dengan bertuliskan "#DiaSibukKerja".

Intimidasi atau persekusi dilakukan pada acara Car Free Day (CFD), Minggu (29/4/2018). “Intimidasi atas pilihan yang berbeda adalah kemunduran demokrasi,” kata Hendardi dalam sebuah keterangannya, Senin ini.

Menurut Hendardi, setiap warga negara mendapatkan jaminan peraturan perundang-undangan untuk mengekspresikan pandangannya termasuk preferensi politiknya secara bebas.

“Intimidasi terhadap sesama warga disebabkan oleh perbedaan pilihan dan afiliasi politik nyata-nyata mengancam salah satu kebebasan sipil paling dasar yang dijamin konstitusi,” tegasnya.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Hendardi (kiri)

Dalam kaca mata hukum, persekusi dan tindakan intimidasi demikian merupakan tindakan melanggar hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai mekanisme hukum pidana.

Lakukan tindak presisi

Melihat konteks peristiwa tersebut, pemerintah daerah dan aparat kepolisian hendaknya melakukan tindakan presisi untuk mencegah berulang dan maraknya intimidasi terhadap sesama warga karena perbedaan pilihan politik.

“Pemerintah DKI Jakarta, khususnya Gubernur dan Wakil Gubernur harus mengevaluasi secara adil penggunaan CFD dan ruang publik lainnya untuk kegiatan kampanye politik.

Selain itu, setelah peristiwa intimidasi yang terjadi Minggu (29/4/2018) itu, aparat hendaknya melakukan tindakan polisional yang lebih memadai untuk melakukan pencegahan agar peristiwa serupa tidak terulang dan meluas.

Aparat kepolisian dapat mengambil tindakan hukum, mulai dari pembinaan hingga penangkapan, untuk memberikan efek jera dan mengantisipasI kerawanan di tahun politik elektoral 2018 dan 2019.

Perkuat nilai Pancasila

Sementara itu Ketua umum Vox Point Indonesia, Yohanes Handoyo, mengatakan, memasuki tahun politik ini, kesadaran terkait Pancasila dan kebinekaan perlu ditingkatkan. Hal itu untuk meminimalisasi gesekan antarkelompok masyarakat akibat lunturnya nilai kebinekaan.

KOMPAS/DHANANG DAVID ARITONANG

Seminar Membumikan Pancasila, Merawat Kebinekaan di Jakarta, Senin (30/04/2018)

Menurut dia, pemahaman kebinekaan ini perlu ditanamkan kepada seluruh elemen, mulai dari pemerintah, parpol, masyarakat, dan dunia pendidikan.

"Kita seperti hidup dalam situasi disorientasi ideologi negara sehingga mengangkat topik Pancasila dan kebinekaan adalah hal yang relevan," ujarnya dalam seminar "Membumikan Pancasila, Merawat Kebinekaan", di Jakarta, Senin (30/04/2018).

Menurut Yohanes, Pancasila sebagai ideologi negara harus menjadi penggerak dan sumber nilai bagi seluruh masyarakat.

Selain itu, upaya yang bertentangan dengan Pancasila dan kebinekaan perlu diwaspadai, seperti ujaran kebencian, degradasi moral, dan politik identitas.