Hari Bebas Kendaraan Bermotor Masih Terganggu ”Perang Dukungan” Capres

KOMPAS/PRIYOMBODO

Warga berolahraga di tengah rintik hujan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (8/2/2015). Antusiasme warga berolahraga pada hari bebas kendaraan bermotor terganggu ”perang dukungan” terhadap calon presiden.

JAKARTA, KOMPAS — Kenyamanan hari bebas kendaraan bermotor atau HBKB di DKI Jakarta, Minggu (6/5/2018), masih terganggu kegiatan politik. Kendati diadakan di luar area HBKB, kegiatan dan deklarasi dukungan politik mengganggu ketenangan warga yang hendak berolahraga atau jalan kaki.

Ade Setiyana (40), yang datang jauh-jauh dari Cilandak, Jakarta Selatan, ke hari bebas kendaraan bermotor di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Thamrin, mengatakan, kegiatan dukungan politik di sekitar area HBKB membuatnya cemas. Ketegangan kian terasa seiring banyaknya orang  beratribut dukungan politik dan penjagaan polisi.

”Saya merasa tak aman lagi. Kami berharap, meskipun sebentar lagi pemilu, tetap dibedakan mana tempat netral buat semua warga dan mana yang tidak. Kalau seperti ini, gampang rusuh,” katanya di Jalan Medan Merdeka Selatan, Minggu.

Ade kerap datang ke HBKB untuk berolahraga dan bertemu teman-teman kerja lamanya yang sudah terpisah kantor. Namun, seiring banyaknya kegiatan berkaitan dukungan politik, ia memutuskan pulang lebih cepat.

Kiki Rahmawati (41), warga Ragunan, Jakarta Selatan, juga merasa tak nyaman dan tegang. Ia melihat sejumlah senam bersama dan menari di area HBKB dibubarkan seseorang berpakaian bebas. ”Tadinya mau ikut senam bareng di dalam, tetapi dibubarkan. Bubar-bubar, nanti rusuh, gitu kata orang yang bubarin. Tidak tahu siapa tadi,” katanya.

Hari Minggu (29/4/2018) pekan lalu beredar video viral yang belakangan dilaporkan persekusi yang dilakukan orang berbaju #2019GantiPresiden. Pelapornya dua orang yang dalam video mengenakan kaus #DiaSibukKerja.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Warga asing berbincang dengan beberapa polisi wanita (Polwan) saat hari bebas kendaraan bermotor di Bundaran Hotel Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (6/5/2018). Pengamanan diperketat menyusul peristiwa yang belakangan dilaporkan ke polisi sebagai persekusi terhadap sejumlah orang dari pendukung calon presiden tertentu.

Atas kejadian itu, polisi dan Satpol PP Pemprov DKI memperketat pengawasan di ruas HBKP untuk memastikan kegiatan itu steril dari kepentingan politik. ”Untuk pengamanan supaya CFD (car free day) tertib dan aman. Dengan adanya kabar deklarasi, kami tambah menjadi 250 orang. Biasanya 60 personel,” ujar Kasatpol PP DKI Jakarta Yani Wahyu Purwoko.

Sebelumnya, Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko menegaskan, mengacu Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 Pasal 7 Ayat (2), HBKB tidak boleh untuk kegiatan partai politik, SARA, atau orasi yang  bersifat menghasut. HBKB diadakan untuk kegiatan olahraga, kegiatan lingkungan hidup, serta aktivitas seni dan budaya.

Cara yang dipilih dishub untuk mengantisipasi pelanggaran pada HBKB Minggu kemarin, kata Sigit, adalah memasang spanduk imbauan di setiap jembatan penyeberangan sebagai edukasi dan sosialisasi. Dishub juga akan menempatkan petugas di area HBKB untuk pengawasan dan pemantauan.

”Jika ada masyarakat yang melanggar, mereka akan diingatkan secara persuasif sebagai bentuk edukasi. Jika tetap melanggar, apalagi dalam bentuk kelompok, akan diberi sanksi sesuai ketentuan,” ujar Sigit.

Kompas

Spanduk terpasang di jembatan penyeberangan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (6/5/2018). Spanduk dipasang untuk mengingatkan masyarakat bahwa hari bebas kendaraan bermotor tidak untuk kegiatan politik.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono, Sabtu (5/5/2018), di Markas Polda Metro Jaya, menuturkan, Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya sepakat menegakkan aturan terkait HBKB yang sudah diatur dalam peraturan gubernur. Argo menegaskan, aparat pemprov dan polisi akan melakukan tindakan tegas dengan membubarkan kegiatan politik saat HBKB.

”HBKB hanya bisa dilaksanakan untuk kegiatan seni budaya, olahraga, dan lingkungan hidup. Tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik dan SARA. Kami sudah koordinasi dengan pemprov bahwa semua kelompok, semua golongan, semua komunitas tidak diperbolehkan melakukan kegiatan politik,” ujarnya.

Terkait rencana aksi Deklarasi Akbar Relawan 2019 Ganti Presiden di sekitar patung Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Minggu kemarin, Argo menuturkan, Jumat pekan lalu izin kegiatan sudah diserahkan ke polisi. Namun, lokasi diubah di Taman Aspirasi di Jalan Merdeka Barat karena patung Arjuna Wijaya termasuk wilayah untuk kegiatan HBKB.

Deklarasi sukarelawan

Minggu kemarin, deklarasi relawan #2019GantiPresiden digelar di pintu selatan Monumen Nasional, tak jauh dari titik awal area HBKB di Jalan MH Thamrin. Massa pendukung berbaur dengan warga penikmat HBKB.

Pengeras suara membuat deklarasi itu bergaung hingga ke area HBKB. Trotoar di sekitar patung Arjuna Wijaya juga dipenuhi PKL yang menjual atribut #2019GantiPresiden. Massa datang dari sejumlah daerah di luar Jakarta, seperti Maluku, Palembang, dan Sulawesi Selatan.

Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera yang memimpin deklarasi mengatakan, acara hari itu sesuai hukum dan sah secara konstitusional. Ia meminta massa tetap menjaga keamanan dan ketertiban, serta menghargai perbedaan pandangan politik.

Adapun senam bersama sukarelawan Joko Widodo digelar di pintu timur Monas, sekitar 500 meter dari lokasi deklarasi  #2019GantiPresiden. Kedua acara tanpa insiden berarti.

Koordinator senam bersama Reza Setiawan mengatakan, senam itu aksi simpatis. Tujuannya agar Pemilu 2019 sehat tanpa penyebaran fitnah ataupun isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, TNI, dan polisi menjaga ketat HBKB. Satpol PP  berjaga di titik awal di Jalan MH Thamrin dan menyediakan kaus putih.

Jika tetap melanggar, apalagi dalam bentuk kelompok, akan diberi sanksi sesuai ketentuan.

Kaus itu bagi orang yang akan masuk area HBKB dengan atribut politik. Mereka diminta mengganti kaus atau menutupi dengan kaus putih itu. Ketegangan sempat terjadi karena beberapa orang berkaus #2019GantiPresiden sempat menolak.

Yani Wahyu mengatakan, 1.200 kaus disiapkan untuk kegiatan itu. Tujuannya  menjaga area HBKB tetap netral dari kegiatan politik.