PM Malaysia Najib Razak berbicara dalam sebuah kampanye di Kuala Lumpur, di Malaysia, 1 Mei 2018.
KUALA LUMPUR, KOMPAS - Warga Malaysia bersemangat memberi suara dalam pemilu yang akan berlangsung pada Rabu (9/5/2018). Mereka menempuh perjalanan berjam-jam dan mengeluarkan uang banyak untuk ongkos pulang. Sebelumnya, mereka juga sudah mendaftarkan diri ke KPU.
Perantau asal Kelantan, Mohammad Noor (26), meninggalkan Selangor pada Minggu (6/5/2018) siang. Ia menumpang bus dan menghabiskan sedikitnya 15 jam di perjalanan sebelum sampai di rumahnya. “Sekali ini saya akan menggunakan hak pilih. Pemilu lalu saya belum mempunyai hak pilih,” ucapnya di Selangor.
REUTERS/STRINGER/FILE PHOTO
Mantan PM Malaysia dan kandidat dari koalisi oposisi Pakatan Harapan, Mahathir Mohamad, melambaikan tangan kepada para pendukungnya dalam sebuah kampanye di Kuala Lumpur, Malaysia, 3 Mei 2018.
Ia harus pulang ke Kelantan karena alamat di tanda pengenalnya masih terdaftar di sana. Pemilih hanya bisa mendaftar untuk memilih di alamat sesuai tanda pengenal. Setiap warga berusia minimal 21 tahun bisa mendaftar sebagai pemilih.
Pang Swan (28), warga Kuala Lumpur, menyatakan tahun ini seluruh keluarganya mendaftar sebagai pemilih. Pada pemilu 2013, mereka melepaskan hak pilih. “Saya ingin ada perubahan. Saya pulang di hari pemilihan. Dekat saja, hanya perlu sejam naik mobil,” ujar pemuda yang berwirausaha itu.
REUTERS/BAZUKI MUHAMMAD/FILE PHOTO
Dalam foto bertanggal 4 April 2009 ini, PM Malaysia Najib Razak dan mantan PM Mahathir Mohamad (kanan) berjalan bersama, di Putrajaya, Malaysia. Mahathir kini menyeberang ke kubu oposisi dan bertarung melawan Najib.
Antusiasme warga Malaysia untuk memilih juga tercermin dari gerakan Pulang Mengundi. Gerakan moral ini disebarkan sejak Maret 2018 lewat media sosial. Orang-orang yang sudah memiliki hak pilih diajak pulang ke tempat terdaftar sebagai pemilih dan menggunakan hak pilih di sana.
Bahkan, ada gerakan untuk membantu ongkos pulang bagi mereka yang merantau dan ingin pulang untuk memilih. “Sayang sekali saya terlambat mendaftar. Beberapa teman saya mendapat bantuan ongkos pulang,” tutur Fajri Anuar, mahasiswa asal Trengganu yang menempuh studi di Selangor.
Kehilangan Hak Pilih
Berkaitan dengan pemilihan awal pada Sabtu (5/5/2018) lalu, seorang polisi, Ahmad Zahar (38), melaporkan kehilangan hak pilih. Ia mendaftar untuk mengikuti pemilihan awal yang diperuntukkan bagi 278.590 petugas keamanan dan keluarga mereka. “Saya sudah menunggu tiga jam, baru diberi tahu tidak bisa memilih. Saya meminta kasus ini diselidiki,” paparnya.
Dalam laporannya, ia mengaku awalnya disebutkan bahwa dirinya sudah memilih di tempat lain. Tuduhan itu dibantahnya karena tidak ada tinta penanda di jarinya. Selanjutnya, setelah menunggu beberapa jam, petugas TPS memberi tahu Ahmad bahwa ia tak bisa memilih.
REUTERS/LAI SENG SIN/FILE PHOTO
Seorang polisi sedang memberikan suara dalam pemilihan awal, Sabtu (5/5/2018), di Bukit Aman, kantor pusat kepolisian, di Kuala Lumpur. Pemilihan awal digelar untuk memberikan kesempatan kepada para petugas kemanan, termasuk tentara, agar bisa bertugas maksimal menjaga pemungutan suara dalam Pemilu Malaysia, 9 Mei mendatang.
Kekhawatiran mengenai kehilangan hak pilih juga dilontarkan Gerakan Bersih 2.0. Gerakan yang berulang kali berunjuk rasa menentang pemerintah itu menyebut ada ratusan pemilih belum menerima kertas suara. Mereka adalah pemilih yang mendaftar untuk memberi suara lewat pos.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malaysia mencatat 299.000 pemilih mendaftar untuk memberi suara lewat pos. Selain itu, 118.913 polisi dan 159.677 tentara serta keluarga mereka memilih dalam pemungutan suara pendahuluan Sabtu lalu. Adapun 12.000 pemilih tercatat berada di luar negeri. Dengan demikian, pada hari pemungutan suara utama hanya akan diikuti total 14,3 juta orang dari 14,9 juta pemilih yang terdaftar untuk pemilu 2018.
Mokhzani sudah kaya, tentu tidak perlu BR1M. Tak perlu menjelekkan warga penerima BR1M.
Yap Swee Seng mencemaskan pemilih lewat pos tidak dihitung suaranya. KPU menetapkan surat suara lewat pos harus diterima panitia paling lambat Rabu (9/5/2018) pukul 17.00. Lewat dari itu, suara tidak dihitung.
Sementara itu, saling serang di kalangan politisi semakin sengit. PM Najib Razak menyerang Mokhzani Mahathir, anak mantan PM Mahathir Mohamad. Serangan itu terkait komentar Mokhzani tentang program bantuan langsung tunai Bantuan Rakyat 1 Malaysia (BR1M). “Mokhzani sudah kaya, tentu tidak perlu BR1M. Tak perlu menjelekkan warga penerima BR1M. Saya tahu rekam jejak perusahaan Mokhzani selama ayahnya berkuasa,” ucapnya.
Politisi Barisan Nasional, koalisi partai pendukung pemerintah, juga menyerang tiga kolega Mahathir yakni Rafidah Aziz, Daim Zainuddin, dan Rais Yatim. Para mantan menteri di kabinet Mahathir itu ditantang mendeklarasikan aset mereka.
Serangan terjadi menyusul kritik Rafidah, Daim, dan Rais pada BN. Kritik dibalas dengan memecat Rafidah dan Daim dari keanggotaan partai, sementara kasus Rais masih diselidiki.
