Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Soemantri Brodjonegoro dalam diskusi pendidikan tinggi di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, di Jakarta, Senin (7/5/2018).
JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi meminta diadakannya afirmasi untuk para dosen dalam rangka melanjutkan kuliah ke jenjang S-2 dan S-3. Hal tersebut merupakan salah satu tahap peningkatan pendidikan tinggi di Indonesia.
"Saat ini terdapat 31.000 dosen PT (perguruan tinggi) yang tingkat pendidikannya masih S-1," kata Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Ali Ghufron Mukti dalam diskusi "Menguatkan Pendidikan, Memajukan Kebudayaan" di Jakarta, Senin (7/5/2108).
Dari jumlah itu, lanjut Ghufron, sebanyak 4.500 orang merupakan dosen dari perguruan tinggi baru, yaitu perguruan tinggi swasta (PTS) yang beralih status menjadi negeri. Sisanya merupakan dosen di PTS. Ada pula dosen senior di PTN, walaupun jumlahnya relatif sedikit.
"Umumnya mereka memiliki akses terbatas untuk melanjutkan pendidikan. Apabila harus bersaing bebas dengan peserta lain untuk memperebutkan beasiswa dari pemerintah, mereka akan kalah," tutur Ghufron.
Misalnya, syarat beasiswa adalah memiliki skor kemampuan berbahasa inggris pada level tertentu. Para dosen yang memiliki keterbatasan ekonomi sukar mengakses kursus bahasa inggris ataupun mengikuti TOEFL (Test of English as Foreign Language). Dengan demikian, harus ada afirmasi terhadap mereka.
"Apabila diberi afirmasi, pemerintah bisa menyaratkan para dosen menimba ilmu di PT yang bermutu atau minimal lebih baik daripada PT tempat dia berasal," tutur Ghufron.
Hal tersebut dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM). Rektor UGM Panut Mulyono menjabarkan, dosen-dosen berstatus S-1 dialihkan menjadi pegawai non akademis apabila tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Sementara rencana strategi UGM hingga 2022 ialah menargetkan semua dosen meraih gelar S-3.
Untuk dosen senior yang tidak bisa keluar negeri karena alasan kesehatan dan keluarga, UGM menyediakan beasiswa gratis bagi mereka untuk mengambil S-3 di UGM. Menurut Panut, tahun 2018 ada 40 dosen senior yang menerima beasiswa ini.
Sebaliknya, dosen-dosen muda diminta melanjutkan kuliah ke luar negeri agar bisa memperluas wawasan. "Kalau ilmu akademis di Indonesia dan negara lain sama saja. Nilai tambah kuliah di luar negeri adalah bisa bertemu profesor yang hebat-hebat dan berjejaring dengan orang dari negara sehingga pikiran menjadi terbuka," papar Panut.
Komprehensif
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, menambah jumlah dana beasiswa tidak akan efektif apabila pengelolaan tidak akurat dan transparan. Di samping itu, butuh lebih dari sekadar menyekolahkan dosen untuk mencapai level pendidikan yang maju.
"Harus ada usaha komprehensif dari komunitas pendidikan. Dari pendidikan dasar dan menengah harus bermutu pula agar calon-calon mahasiswa yang akan masuk ke PT juga bagus," ujarnya.
Sementara, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Soemantri Brodjonegoro mengusulkan moratorium pendirian PT. Lebih baik energi dan dana difokuskan untuk mengembangkan PT yang ada. Sektor swasta jangan mendirikan PT setiap kali memiliki dana lebih. Langkah yang sebaiknya diambil adalah menyalurkan dana untuk membangun fasilitas baru di PT yang ada sehingga mutu PT membaik.
"Tidak perlu juga PTS minta dinegerikan sehingga bergantung kepada pemerintah untuk pendanaan. Sebaiknya ada skema pengembangan PTS daripada sekadar menjadi PTN," ucapnya. (DNE)
