Peran Pemerintah Mengembangkan Teknologi Tepat Guna Ditunggu

KOMPAS/RIZA FATHONI

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (ketiga dari kanan) dan Seskab Pramono Anung (kedua dari kanan) mencoba mobil pedesaan yang diproduksi oleh PT Kiat Mahesa Wintor pada pameran otomotif Indonesia International Motor Show 2018 di JI Expo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (19/4/2018).

Pemerintah punya peran besar dalam pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna. Namun, belum semua pemerintah sadar pentingnya peranan mereka.

JAKARTA, KOMPAS -- Pemerintah, khususnya pemerintah daerah punya andil besar dalam pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna (TTG). Namun, belum semua pemerintah daerah sadar TTG bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kesadaran pemda (pemerintah daerah) sangat bergantung pada pimpinan dan aparatur yang menerjemahkan kebijakan pemimpin daerah," kata Kepala Pusat Inovasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Nurul Taufiqu Rochman di Jakarta, Senin (7/5/2018).

Saat pemimpin dan yang mengelola TTG berganti, kebijakannya pun sering berubah hingga pengembangan TTG tak berkesinambungan.

TTG adalah teknologi yang sesuai kebutuhan masyarakat, dapat dikelola dan dipelihara masyarakat secara mudah dan mandiri, tidak merusak lingkungan, serta menghasilkan nilai tambah ekonomi dan lingkungan. Teknologi ini tersebar di banyak bidang.

Peran pemda itu penting khususnya untuk mengenalkan TTG pada masyarakat yang punya sumber daya ekonomi, namun akses informasinya untuk mengolah sumber daya itu terbatas. Pemda menjadi jembatan penghubung antara masyarakat dengan peneliti dan perekayasa yang mengembangkan TTG.

Dalam konteks Indonesia yang sangat luas dan besar penduduknya, pengetahuan tentang TTG itu sangat bervariasi. Sebagian kelompok masyarakat sudah mampu berkembang sendiri tanpa campur tangan pemerintah dan menumbuhkan TTG yang bersumber dari pengetahuan masyarakat. Namun, lebih banyak masyarakat yang masih butuh intervensi pemerintah untuk bisa maju.

"Masyarakat yang kurang aktif, terbatas akses informasinya, atau tinggal di wilayah tertinggal butuh intervensi khusus dari pemerintah," kata Nurul. Intervensi itu akan membuat pembangunan makin merata dan mengurangi kesenjangan.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Pembuatan Alat Pertanian - Pekerja menyelesaikan pembuatan alat perontok padi di Karangawen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Senin (24/7/2017). Teknologi tepat guna pertanian tersebut mulai banyak digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan lebih efisien.

Profesor riset bidang informasi dan komunikasi pertanian di Pusat Pengembangan TTG LIPI Subang Jawa Barat Rachmini Saparita menambahkan, peran aktif pemda penting mengingat intervensi dan pendampingan lembaga penelitian dan pengembangan yang memperkenalkan TTG di suatu daerah hanya bersifat sementara.

"Sembari memperkenalkan TTG ke masyarakat, kapasitas aparatur pemda juga perlu dibangun sehingga bisa jadi rujukan saat program intervensi sudah selesai," katanya.

Selain itu, keterlibatan pemda penting karena banyak persoalan dalam pengembangan TTG yang tidak mungkin dilakukan masyarakat sendiri, khususnya terkait penyediaan infrastruktur pengembangan TTG, seperti pembiayaan program, riset dan pengembangan produk, pembangunan bengkel dan balai pelatihan, hingga penyediaan air bersih.

Selama ini, lanjut Rachmini, pemda yang antusias memanfaatkan dan mengembangkan TTG justru yang punya kapasitas anggaran terbatas dengan banyak warganya miskin. Sebaliknya, pemda dengan kapasitas anggaran besar kurang tertarik dengan TTG meski masih banyak rakyatnya miskin.

Belum meluasnya pemanfaatan TTG berimbas pada belum tumbuhnya budaya inovasi di daerah. Dikenalnya TTG itu diharapkan jadi pemicu munculnya inovasi-inovasi baru guna mempercepat kemajuan dan kesejahteraan daerah.

Antardaerah

Terbatasnya peran pemerintah dalam pengembangan TTG bukan hanya terjadi di daerah, tetapi juga pusat. Padahal, TTG bisa dijadikan penggerak pembangunan daerah seperti yang dicita-citakan dalam Nawa Cita Presiden Joko Widodo.

Hingga kini, Indonesia belum memiliki rencana besar pengembangan wilayah berbasis pada pemanfaatan TTG, khususnya dalam menyongsong era Revolusi Industri 4.0. Lembaga khusus pengoordinasi pengembangan TTG juga belum ada.

Nurul menilai, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi keterbatasan itu adalah dengan membangun kerja sama atau kemitraan antardaerah. Daerah-daerah dengan pemanfaatan TTG yang baik dan memiliki kemiripan kondisi wilayah bisa membantu daerah yang masih terbatas.

Cara lainnya adalah dengan mengoptimalkan Pusat Taman Sains dan Teknologi (STP) yang sudah digagas pemerintah dan balai latihan kerja yang ada di berbagai daerah.

Di Jepang, lembaga sejenis yang bernama pusat teknologi industri daerah punya peran besar dalam mengelola dan mengoordinasikan sumber-sumber teknologi, melakukan pelatihan, hingga melatih ribuan usaha kecil menengah dan mikro (UMKM).

"UMKM itulah yang justru jadi penopang industri di Jepang," tambah Nurul. Kondisi itu juga bisa diterapkan di Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan Revolusi Industri 4.0 yang menekankan pada pembangunan industri manufaktur di sektor industri makanan dan minuman, otomotif, elektronik, kimia, dan tekstil.