Nama Cawapres Prabowo Mengerucut

KOMPAS/RUNIK SRI ASTUTI

Prabowo Subianto saat di RS Delta Surya Sidoarjo, Kamis (3/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS  — Opsi nama calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden 2019 mulai mengerucut. Sebagai salah satu tolok ukur dalam menentukan posisi tersebut, Partai Gerindra mengadakan survei internal terhadap 13 nama elite partai ataupun nonpartai yang potensial dijadikan cawapres Prabowo.

Hasil survei yang diadakan selama sepuluh hari terakhir itu sudah rampung dan disampaikan ke Tim Pemenangan Prabowo Subianto, Selasa (5/8/2018). Anggota Tim Pemenangan Prabowo, Muhammad Taufik, mengatakan, hasil survei itu akan dijadikan pedoman oleh Gerindra dan partai-partai lainnya dalam menentukan cawapres Prabowo.

Ke-13 nama elite tersebut terdiri atas sembilan kader Partai Keadilan Sejahtera yang diusulkan Majelis Syuro PKS serta empat nama dari luar Gerindra dan PKS, dua di antaranya adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

Ia mengatakan, dalam waktu satu-dua hari ini, Gerindra akan duduk bersama dengan perwakilan partai-partai yang kemungkinan berkoalisi bersama, seperti PKS dan Partai Amanat Nasional, untuk membicarakan hasil survei tersebut.

”Tentu hasil survei itu tidak menjadi satu-satunya patokan kita. Masih banyak faktor lain untuk tentukan siapa yang menjadi cawapres, seperti diskusi bersama partai koalisi lain,” kata Taufik.

Ia memastikan, keinginan PKS sebagai partai yang paling dekat dengan Gerindra akan diakomodasi dalam penentuan cawapres. Hal itu penting karena Gerindra membutuhkan rekan koalisi sebagai tiket pencalonan Prabowo. Gerindra saat ini memiliki 73 kursi di DPR dan masih membutuhkan tambahan 39 kursi untuk memenuhi syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, yaitu minimal 112 kursi.

”Pasti (permintaan PKS) diakomodasi. Kita, kan, mau menang. Selain itu, mereka juga akan diajak diskusi dalam penentuan cawapres,” ujarnya.

Adapun PKS sejauh ini masih meminta agar Prabowo mengambil satu dari sembilan nama usulan cawapres yang diajukan Majelis Syuro PKS. PKS cenderung keberatan dengan nama Anies Baswedan, yang belakangan disebut-sebut akan diajukan sebagai cawapres. Terkait itu, PKS pun masih menanti penjelasan dari Gerindra terkait kepastian cawapres yang saat ini tengah dikaji Tim Pemenangan Prabowo Subianto.

”Pak Sandi klarifikasi bahwa ketika bertemu dengan Pak Jusuf Kalla, ia tidak membicarakan masalah itu. Bagaimana sesungguhnya, kita perlu penjelasan langsung dari Pak Prabowo sendiri atau dari Sekretaris Jenderal Gerindra (Ahmad Muzani),” kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid.

Isu itu pertama kali mencuat saat Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menyebut bahwa isi pertemuan antara Ketua Tim Pemenangan Pilpres Gerindra Sandiaga Uno dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah membicarakan kemungkinan Anies menjadi cawapres Prabowo. Arief menyebut, Sandiaga meminta restu dari Kalla karena Kalla dikenal dekat dengan Anies. Pernyataan Arief itu dibantah oleh Sandiaga, yang mengatakan ia tidak mendorong Anies sebagai cawapres saat bertemu dengan Kalla (Kompas, 6/5/2018).

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid

Hidayat mengatakan, lebih elegan jika Anies menyelesaikan masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta daripada mencalonkan diri sebagai wapres Prabowo. ”Memang mungkin saja. Namun, menurut saya, lebih elegan kalau Pak Anies mengemban amanah sebagai gubernur di DKI sampai selesai masa jabatan, itu lebih baik bagi semuanya, termasuk bagi warga Jakarta,” kata Hidayat.

Selain itu, saat ini dinilainya terlalu dini untuk membahas kepastian cawapres Prabowo. ”Ada mekanisme panjang yang harus dibicarakan dan saya kira PKS akan memberikan sikap setelah PKS mendapatkan pernyataan sikap resmi dari Gerindra tentang masalah ini,” kata Hidayat.

Bertemu Gatot Nurmantyo

Meskipun PAN sudah diklaim sebagai rekan koalisi oleh Gerindra, partai yang dipimpin Zulkifli Hasan itu sampai sekarang belum menentukan arah koalisinya. PAN bahkan masih membuka opsi menjajaki pembentukan poros ketiga dan memunculkan sosok capres-cawapres lain di luar Jokowi dan Prabowo.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Ketua MPR Zulkifli Hasan (kiri) menyambut kedatangan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo di Ruang Kerja Ketua MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/5/2018). Acara yang digagas oleh Ketua MPR yang sekaligus Ketua Umum PAN itu sebagai bentuk silaturahim kepada semua tokoh yang saat ini banyak disebut akan dicalonkan dalam Pilpres 2019.

Kemarin, Zulkifli bertemu dengan Gatot Nurmantyo di ruang kerjanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Seusai pertemuan selama 30 menit tersebut, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan, Gatot menjadi tokoh yang memenuhi kriteria capres PAN. Gatot juga tokoh yang sedang intensif diajak berkomunikasi oleh PAN.

Untuk membentuk poros ketiga itu, PAN juga akan mengajak partai-partai lain, tidak hanya partai yang belum menentukan arah koalisinya, tetapi juga partai yang sudah mendeklarasikan dukungan ke Jokowi atau Prabowo.

”Jangankan PKS, partai-partai lain yang sudah menyatakan dukungan kepada capres juga kita ajak. Politik itu seni segala kemungkinan. Partai yang sudah menyatakan dukungan bisa saja berubah. Bisa saja mereka beralih memilih alternatif (capres-cawapres) lain yang lebih cocok,” kata Eddy.

Selain PAN, partai yang saat ini juga menyeriusi penjajakan pembentukan poros ketiga adalah Partai Demokrat. Beberapa waktu lalu, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengatakan, Demokrat merasa tidak mendapat dampak elektoral jika memutuskan mengusung capres yang sudah ada sehingga akan memilih membentuk poros ketiga.

Seperti PAN, Demokrat juga melihat sosok Gatot memiliki peluang untuk dipasangkan dengan Ketua Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

”Kalau sekarang Demokrat mengambil posisi ke salah satu calon itu, kita hanya menjadi penggembira. Tidak akan mendapat efek elektoral ke partai,” kata Amir.