KUALA LUMPUR, KOMPAS- Era baru hadir di Malaysia. Setelah lebih dari enam dekade berkuasa, koalisi pendukung pemerintah kalah dalam Pemilu 2018. Pertama kali sejak berdiri 61 tahun lalu, Malaysia tak lagi diperintah UMNO dan koalisinya di Barisan Nasional. Antusiasme pemilih mengganti pemerintahan menjadi pemicu utama pergantian itu.
Akhir kekuasaan Barisan Nasional (BN) ditandai dengan pelantikan Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri Malaysia, Kamis (10/5/2018) malam, di Kuala Lumpur. Kepala negara Malaysia, Yang Di Pertuang Agong XV Sultan Muhammad V, melantik Mahathir pukul 21.50 waktu setempat.
Mahathir, PM ke-4 Malaysia yang berkuasa pada 1981-2003, kembali ke kursi PM setelah Pakatan Harapan (PH) memenangi pemilu ke-14 Malaysia. Kelompok oposisi itu mendapat total 114 kursi di parlemen. Sebanyak 113 kursi diraih Partai Keadilan Rakyat, Amanah, Partai Aksi Demokrasi (DAP), dan Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) yang bergabung dengan PH. Sisa satu kursi lagi didapat dari calon perseorangan, P Prabakaran, yang mendukung PH.
Sebaliknya, BN hanya mendapatkan total 79 dari 222 kursi DPR. Padahal, partai atau koalisi partai harus meraih minimal 112 kursi di DPR untuk bisa membentuk pemerintahan Malaysia.
Mantan Hakim Federal Malaysia Gopal Sri Ram mengatakan, konstitusi Malaysia menetapkan kepala pemerintahan adalah anggota parlemen yang bisa memimpin atau dianggap mewakili mayoritas parlemen. Konstitusi Malaysia tidak mengatur dengan tegas siapa yang dimaksud pemimpin mayoritas itu.
Saat ini, Mahathir secara faktual adalah pemimpin mayoritas anggota parlemen. Pemimpin empat partai yang bergabung dalam PH setuju menjadikan Mahathir sebagai pemimpin mereka. Maka, tak ada alasan menolak pelantikan Mahathir sebagai PM Malaysia.
Sebelumnya, dalam konferensi pers Kamis dini hari, Mahathir menyebut beberapa prioritasnya setelah dilantik. Salah satu prioritasnya adalah mencari pengampunan penuh untuk Anwar Ibrahim. Bolak-balik dipenjara menjadi salah satu penghambat Anwar untuk kembali aktif di politik. ”Setelah Anwar bebas Juni ini, kami akan meminta pengampunan penuh,” ucapnya.
Setelah Anwar bebas Juni ini, kami akan meminta pengampunan penuh.
Setelah mendapat pengampunan, Anwar bisa kembali memacu karier politiknya. Untuk menjadi PM, Anwar terlebih dahulu harus menjadi anggota parlemen. Alasannya, PM Malaysia harus berstatus anggota parlemen Malaysia.
Mahathir kembali menyatakan akan menjabat sementara sebagai PM. Setelah itu, ia akan menyerahkan kursi itu kepada politisi lebih muda.Sementara menunggu Anwar masuk parlemen, istrinya, Wan Azisah, akan ditunjuk menjadi Wakil PM. Hal itu merupakan kesepakatan di PH.
Dukungan transisi
Kepala Polis Di Raja Malaysia Inspektur Jenderal Mohamad Fuzi Harun mengatakan sudah bertemu Ketua Sekretaris Pemerintahan Malaysia Ali Hamsa. Fuzi dan birokrat dengan pangkat tertinggi di seluruh Malaysia itu membahas transisi kekuasaan. ”Peralihan harus segera dilakukan untuk menghindari spekulasi yang dapat mengganggu ketertiban,” ujarnya.
Kesepakatan dengan Fuzi merupakan sinyal kedua yang disampaikan Ali Hamsa dalam mendukung pemerintahan baru. Sebelumnya, ia mengumumkan tambahan libur pada Kamis dan Jumat ini. Kebijakan Ali itu sejalan dengan janji PH dalam berbagai kampanye. PH berjanji menjadikan Kamis dan Jumat setelah hari pemilihan sebagai hari libur.
Terkait massa, Fuzi membenarkan ada insiden di Putrajaya pada Kamis (10/5/2018) dini hari. Saat itu, polisi membubarkan massa dengan menggunakan meriam air dan gas air mata untuk mencegah massa berkumpul semakin besar dan sulit dikendalikan.
Antisipasi konsentrasi massa juga menyebabkan polisi menutup banyak jalan menuju dan di Kuala Lumpur, Kamis dini hari. Jalan yang ditutup termasuk di sekitar kantor pusat UMNO, partai utama dalam BN.
Pemilih muda
Guru Besar Ilmu Politik pada Universiti Utara Malaysia Mohammed Mustafa Ishak mengatakan, kegagalan menggarap pemilih muda menjadi salah satu pemicu kekalahan BN. ”Mungkin Najib (Najib Razak, pemimpin BN) memiliki strategi untuk menjaring pemilih muda. Namun, strategi dan pesan itu tidak sampai ke pemilih muda dan mula,” ujarnya.
Pemilih muda dan mula dinilai tidak hirau dengan fakta Mahathir dan Anwar Ibrahim pernah bermusuhan. Mereka hanya tahu beberapa waktu terakhir kedua tokoh itu bekerja sama menggulingkan Najib.
Namun, strategi dan pesan itu tidak sampai ke pemilih muda dan mula.
Sebagian orang muda, juga banyak warga Malaysia dari kelompok umur berbeda, dinilai juga berpandangan pemerintahan Najib tidak becus mengurus negara. Salah satu tolok ukurnya adalah harga aneka kebutuhan yang terus naik. Kebijakan Najib menarik pajak pelayanan pemerintah sebesar 6 persen untuk segala jenis transaksi dituding menjadi salah satu pemicu kenaikan harga.
Pendapat senada disampaikan pengajar ilmu politik pada Universiti Malaya, Awang Azman Awang Pawi dan Rosmadi Fauzi. Menurut Awang, faktor penting pemilih muda terbukti juga di Terengganu dan Kelantan yang dikuasai Partai Islam Malaysia (PAS). Keberhasilan PAS menarik pemilih mula membuat partai itu bertahan di Kelantan dan Terengganu.