Perintah Soeharto Tak Didengar
Halaman muka Harian Kompas 12 Mei 1998
Pada saat kepercayaan rakyat terus menurun akibat harga bahan pokok dan bahan bakar minyak terus naik, Presiden Soeharto meminta masyarakat rela berkorban, sabar, dan berdisiplin. Di sisi lain, Ketua Umum PP Muhammadiyah Amien Rais melontarkan gagasan untuk membentuk Majelis Kepemimpinan Rakyat.
Sementara di bidang ekonomi, inflasi terus melambung di atas 33 persen yang ditandai oleh terus naiknya harga bahan pokok. Dan, banyak perusahaan mulai tumbang karena tidak kuat menahan tingkat suku bunga yang amat tinggi dan nilai tukar rupiah yang terus merosot terhadap dollar AS.
Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, permintaan Presiden Soeharto kali ini sama sekali tidak mendapat sambutan oleh masyarakat, khususnya mahasiswa yang terus berdemo menentang kepemimpinannya. Dukungan terhadap mahasiswa pun mulai berdatangan dari berbagai kalangan. DPRD di beberapa provinsi dan sejumlah guru besar menyatakan dukungannya terhadap gerakan mahasiswa.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F05%2FFC-07943-II-30-ROS020.jpg){kind=logo}
ARSIP 1998: Mahasiswa senang ketika Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya. Hampir di seluruh penjuru Jakarta, kumpulan massa ikut senang memperingati hari bersejarah.
Berbicara di depan sidang Konferensi Tingkat Tinggi G-15 di Kairo, Mesir, dcengan percaya diri Presiden Soeharto menegaskan, Indonesia akan terus berupaya menanggulangi krisis ekonomi dan krisis moneter melalui serangkaian reformasi di bidang ekonomi dan keuangan, termasuk yang telah dan sedang dilakukan bersama-sama dengan Dana Moneter Internasional (IMF). ”Agar upaya tadi berhasil, maka diperlukan pengorbanan, kesabaran, dan disiplin yang tinggi,” kata Presiden.
Soeharto mengakui, krisis ekonomi yang diawali krisis moneter telah melenyapkan sebagian besar hasil pembangunan selama hampir tiga dasawarsa. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama dua dekade berturut-turut mencapai sekitar 7 persen setahun, akan merosot menjadi sekitar minus 4 persen.
Krisis juga mengakibatkan bertambahnya pengangguran yang dapat memicu berbagai masalah sosial, seperti meningkatnya kemiskinan, kriminalitas, dan ancaman terhadap kestabilan politik.
”Dari tahun 1970 hingga 1996, jumlah penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan menurun dari sekitar 60 persen menjadi hanya 11 persen. Dengan terjadinya krisis, dalam waktu kurang dari satu tahun, jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan meningkat kembali secara substansial. Ini merupakan suatu kemunduran yang memprihatinkan,” kata Presiden.
Dari tahun 1970 hingga 1996, jumlah penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan menurun dari sekitar 60 persen menjadi hanya 11 persen.
Di dalam negeri, Ketua Umum PP Muhammadiyah terus menentang Presiden Soeharto. Dia menjelaskan, akan membentuk Majelis Kepemimpinan Rakyat yang terdiri dari tokoh-tokoh, yang masih dipercaya oleh rakyat, dan diharapkan menjadi rujukan (reference) bagi masyarakat. Syarat dipercaya rakyat menjadi penting agar kebijakan yang dilontarkan untuk memperbaiki keadaan didengar dan diterima oleh rakyat.
”Tim itu masih kita godok bersama, mungkin akan diisi 30-40 tokoh. Sekitar tanggal 20 Mei, insya Allah sudah dapat kita sampaikan, dan go public. Tim ini lintas agama, lintas etnik, dan lintas ras. Seluruh kekuatan bangsa yang majemuk ini akan kita himpun,” tuturnya dalam jumpa pers usai berceramah di Masjid Jami\' Bintaro Raya di Jakarta, Senin (11/5/1998).
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F05%2FUNJUK-RASA-REFORMASI2-02.jpg){kind=logo}
ARSIP 1998: Mahasiswa se-Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi mendatangi Gedung MPR/DPR, Mei 1998, menuntut reformasi dan pengunduran diri Presiden Soeharto. Sebagian mahasiswa melakukan aksi duduk di atap Gedung MPR/DPR.
Urgensi pembentukan majelis, kata Amien, karena Presiden Soeharto tidak lagi mendengar aspirasi rakyat. "Untuk menghadapi kekuasaan yang sudah kurang mendengar aspirasi rakyat kita butuh bargaining position (posisi untuk menawar) yang kuat," katanya.
Target majelis, tambah Amien, membela kepentingan rakyat di hadapan kekuasaan. ”Itu dulu targetnya,” ujarnya. Selanjutnya, majelis akan membicarakan dan menyepakati platform (landasan) reformasi sosial, politik, ekonomi, dan hukum. Selain itu, merumuskan bagaimana membagi kekuasaan (power sharing) secara adil. ”Jangan ada komponen bangsa yang ditinggalkan. Semua tertampung,” katanya.
Jangan ada komponen bangsa yang ditinggalkan. Semua tertampung.
Amien Rais mendukung pernyataan yang dilontarkan oleh Ketua Pelaksana Harian ICMI Achmad Tirtosudiro, yakni terbuka peluang bagi MPR untuk melaksanakan Sidang Umum Luar Biasa, untuk meminta pertanggungjawaban terhadap mandat yang telah diberikan kepada mandataris.
”Memang mandat yang diberikan oleh MPR itu lima tahun, tetapi di atas MPR adalah rakyat. Kalau seluruh eksponen rakyat menginginkan Sidang Umum Luar Biasa, kenapa tidak?” ucap Amien.
Dukungan mengalir
Dukungan terhadap gerakan mahasiswa juga mulai berdatangan dari sejumlah institusi Negara. Dalam sebuah pernyataan, DPRD Sumut memahami dan menyadari sepenuhnya aspirasi mahasiswa di berbagai kampus perguruan tinggi khususnya di Medan.
Sejauh aspirasi tersebut berpijak pada falsafah Pancasila dan UUD 1945, dikaitkan dengan situasi dan kondisi bangsa dan negara yang dilanda krisis ekonomi, DPRD akan menyampaikannya kepada pemerintah pusat melalui Gubernur Sumut.
Tokoh Angkatan \'66 Ir Akbar Tandjung menilai kegigihan mahasiswa turun ke jalan mengekspresikan aspirasi masyarakat untuk reformasi ekonomi dan politik, merupakan hal yang wajar seperti halnya pada tahun 1966. Dalam kaitan itu ABRI sebagai aparat keamanan, idealnya merangkul mahasiswa dan mengawalnya agar tidak sampai dicemari oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
ARSIP 1998: Presiden Soeharto didampingi Wakil Presiden BJ Habibie, Sabtu (16/5/1998), menerima pimpinan Universitas Indonesia yang dipimpin Rektor UI Prof Dr A Boedisantoso R, diiringi Prof Miriam Budiardjo MA, Prof dr MK Tadjuddin (kiri), di kediaman Jalan Cendana, Jakarta Pusat.
Berbicara kepada pers di Bandung, Sabtu (9/5/1998), seusai memberi pengarahan di depan pengusaha real estat, Tandjung menyarankan aparat keamanan membantu mahasiswa mengekspresikan aspirasinya, kendati harus turun ke jalan.
Namun, ia juga menyarankan tokoh pimpinan gerakan mahasiswa bertanggung jawab terhadap anggota-anggotanya. Jangan sampai, ada partisipannya yang mempunyai tujuan-tujuan lain sehingga timbul tindak anarkis.
Di Jakarta, Forum Mahasiswa Pascasarjana Universitas Indonesia (Forum Wacana UI) mengajak semua pihak dan seluruh masyarakat menahan diri serta menghindari segala tindak kekerasan. Kekerasan bukanlah alat yang pantas untuk memperjuangkan reformasi dan menegakkan demokrasi.
ARSIP 1998: Seorang mahasiswa jatuh tergeletak dipukuli pasukan antihuru-hara yang berusaha membubarkan aksi unjuk rasa menuntut Presiden Soeharto mundur di depan Kampus Trisakti, Grogol, pada 12 Mei 1998. Pada aksi tersebut beberapa mahasiswa Trisakti tewas terkena tembakan. Namun, hingga saat ini, kasus tertembaknya mahasiswa Trisakti tersebut masih belum terungkap.
Forum Wacana UI menyatakan ikut berduka cita atas jatuhnya korban tewas di kalangan mahasiswa Moses Gatutkaca di Yogyakarta (8 Mei) dan Letda (Pol) Dadang Rusmana pertugas Kepolisian Resor (Polres) Bogor (9 Mei).
Sekjen Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Baharuddin Lopa menilai perlunya segera ditetapkan prosedur tetap (protap) penanganan aksi unjuk rasa oleh aparat keamanan.
”Itu diperlukan agar penyampaian aspirasi oleh mahasiswa dapat berjalan dengan baik tanpa terjadi konflik antara petugas keamanan dengan mahasiswa yang berunjuk rasa,” ujar Lopa dalam pertemuan dengan civitas akademika berbagai perguruan tinggi di Ujungpandang, di Kampus Unhas Tamalanrea, Minggu (10/5/1998).
Lopa menegaskan agar sedapat mungkin petugas tidak melepaskan tembakan dengan peluru tajam. ”Kalian harus ingat bahwa apa yang kalian perjuangkan juga dirasakan oleh mereka. Jangan sampai perjuangan suci ini terhambat oleh hal-hal yang sebetulnya tidak perlu terjadi,” tambahnya.
Setelah guru besar lima perguruan tinggi negeri di Jawa hari Sabtu (9/5) membuat pernyataan bersama, Senat Guru Besar Unhas Ujungpandang melalui Komisi Pengembangan Unhas, juga mengeluarkan pernyataan keprihatinan yang akan disusul dengan konsep paradigma pembangunan. Pernyataan keprihatinan yang ditandatangani antara lain Prof HA Muis, Prof Burhamzah, Prof WIM Poli, Prof J Salusu, dan Prof Sadly AD.
Sementara itu, kalangan seniman dan budayawan di Solo menyampaikan sikap keprihatinan mereka yang mendalam terhadap situasi krisis yang mengarah anarki di masyarakat akhir-akhir ini. Mereka dengan tegas mengharapkan, hendaknya ada diantara kalangan pemimpin bangsa, baik secara individu maupun bersama yang mampu dan bersedia tampil memimpin guna mengatasi keadaan ini.
Harga naik
Di saat harga bahan pokok dan BBM naik, pemerintah masih menaikkan harga tiket kereta api non-ekonomi hingga 41-100 persen mulai Selasa (12/5/1998) pukul 00.00.
Padahal Menteri Perhubungan telah menetapkan kenaikan tiket KA antarkota dari Rp 19,43 menjadi Rp 39 per penumpang per kilometer (naik 100 persen). Sedangkan tiket KA KRL (kereta listrik) naik dari Rp 15,09 menjadi Rp 27,5 per penumpang per kilometer (82 persen).
Harga beras di pasar induk Cipinang naik antara Rp 100-Rp 200 per kg. Juga ongkos angkut beras dari Cipinang ke Blok M yang biasanya Rp 20.000 sekali angkut, sekarang jadi Rp 40.000.
Meski harga beras naik, harga gabah di tingkat petani justru turun. Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani Sidrap (Sulsel) dibeli KUD Rp 400 -Rp 500 per kg. Sedang di Madiun, harga gabah kering sawah (KS) hanya berkisar Rp 62.000/kuintal, sedangkan harga gabah kering giling Rp 64.000/kuintal.
Harian Kompas 12 Mei 1998 halaman 2
