JAKARTA, KOMPAS — Blockchain layaknya sebuah buku besar yang terdistribusi dan terbuka sehingga dapat meminimalisir manipulasi data. Teknologi digital ini memungkinan seseorang bertransaksi tanpa menggunakan pihak ketiga.
Blockchain dapat membuat transaksi antara dua pihak menjadi efisien, dapat diverifikasi, dan permanen sehingga sulit dimanipulasi. Blockchain mempertemukan dua pihak secara langsung tanpa melibatkan perantara sehingga transaksi antara kedua belah pihak dapat transparan.
Founder dan CEO Digital Enterprise Indonesia Bari Arijono mengatakan, Blockchain muncul sebagai bentuk peralihan dari sistem konvensional ke digital. “Blockchain dapat mendukung program pemerintah yang ingin meningkatkan ekonomi digital,” kata Bari dalam konferensi pers Blockchain Indo 2018, Jumat (11/5/2018) di Jakarta.
Menurut Bari, Blockchain menjadi model bisnis baru sehingga dapat mengubah sebuah tatanan yang sudah terbangun. Ia mengatakan, Blockchain membuat setiap orang dapat mengetahui aset yang dimiliki oleh orang lain sehingga dapat meminimalkan kecurangan.
“Segala sesuatu yang ada pada Blockchain mudah diaudit karena menekankan transparansi,” kata Bari. Ia menambahkan, data yang ada pada Blockchain dapat terjaga keamanannya.
Selain untuk transaksi jual-beli, Blockchain dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Salah satunya, untuk pemilihan umum (pemilu). Negara yang sudah menggunakan Blockchain untuk pemilu, yaitu Estonia dan Tunisia.
Bari menjelaskan, seseorang yang mengikuti pemilu dapat memilih langsung menggunakan gawainya tanpa harus datang ke tempat pemungutan suara. Seseorang akan sulit memanipulasi karena data dirinya telah terekam di Blockchain. Selain itu, seorang pemilih dapat mengetahui hasil pemilu secara langsung tanpa harus menunggu keputusan dari penyelenggara pemilu selama berhari-hari.
“Sistem Blockchain yang menekankan transparansi, akan menyulitkan penyelenggara pemilu merekayasa hasil perolehan suara seperti yang terjadi pada sistem konvensional,” kata Bari.
Dukungan
Tantangan terbesar perkembangan Blockchain di Indonesia, yaitu minimnya dukungan dari pemerintah. Ia berharap, pemerintah mulai terbuka pada sebuah inovasi yang mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia.
Bari mengatakan, Blockchain tidak hanya digunakan pada perbankan, tetapi juga untuk kebutuhan lain. Oleh karena itu, sistem ini akan mempermudah pemerintah dalam menjalankan segala kebijakannya.
Selain itu, pemerintah juga perlu membangun agen kemitraan di setiap daerah. Agen kemitraan tersebut dibutuhkan untuk menghubungkan antara produsen dengan konsumen. “ Setiap transaksi melalui daring tetap akan membutuhkan perantara yang menyalurkan barang dari produsen ke konsumen,” kata Bari.
Chief Executive Officer Amanah Capital Group Abas A Jalil mengatakan, Blockchain telah terintegrasi secara internasional sehingga mempermudah dalam sistem transaksi. Dalam sistem pembayaran, Blockchain tidak perlu menggunakan mata uang masing-masing negara.
Ia mengatakan, Blockchain memudahkan seseorang dalam mengkonversi mata uang. “Blockchain dapat menjadi pengganti mata uang dunia,” kata Abas.
Bari menambahkan, Blockchain merupakan teknologi di balik salah satu mata uang digital bitcoin. Meskipun demikian, Blockchain lebih terjaga keamanannya karena dapat dimonitor oleh setiap orang. Apabila ada kecurangan, maka dapat lebih mudah dilacak.