Bupati Bengkulu Selatan Segera Diperiksa di Kantor KPK

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Penyidik KPK, Rabu (16/5/2018), membawa empat pelaku yang terjaring operasi tangkap tangan, termasuk Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud. Dirwan diduga menerima suap dari oknum kontraktor, J, yang diterima oleh istrinya, Heni.

BENGKULU, KOMPAS — Setelah terjaring operasi tangkap tangan, Selasa (15/5/2018) malam, Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud; istrinya, Heni; seorang pegawai negeri sipil, W; dan oknum kontraktor, J; dibawa ke Jakarta untuk diperiksa di Komisi Pemberantasan Korupsi. Keempatnya diduga terlibat kasus suap terkait proyek di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dengan pengawalan ketat aparat kepolisian, keempatnya dibawa dari Markas Polda Bengkulu oleh penyidik KPK sekitar pukul 08.00 dan akan direncanakan terbang ke Jakarta dari Bandara Fatmawati Soekarno, Bengkulu, pada pukul 09.45.

Saat ditanyai wartawan, Dirwan tidak banyak bicara. ”Saya tidak tahu,” kata Dirwan sembari terburu-buru menuju mobil yang membawanya ke bandara. Sementara istrinya hanya menutup wajah dan langsung menuju ke mobil.

Sebelum keempat pelaku itu turun dari ruang pemeriksaan, seorang penyidik KPK keluar lebih dulu dengan membawa sebuah tas berwarna coklat yang diduga berisi uang dan sejumlah dokumen.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, dalam operasi tangkap tangan itu, pihaknya menyita uang sekitar Rp 100 juta. Uang tersebut diduga merupakan hasil suap sebuah proyek di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Febri menuturkan, KPK diberi waktu maksimal 24 jam sebelum menentukan status pihak-pihak yang diamankan. Selanjutnya, KPK akan menjabarkan lebih rinci mengenai motif penangkapan.

Penangkapan Dirwan bersama istrinya mengingatkan kasus serupa saat Gubernur Bengkulu (nonaktif) Ridwan Mukti bersama istrinya, Lily Martiani Maddari, juga terlibat kasus suap dari kontraktor atas proyek pekerjaan umum di Bengkulu.

Pengadilan Tinggi Bengkulu mengganjar Ridwan Mukti dan Lily dengan hukuman 9 tahun penjara berikut denda Rp 400 juta subsider 2 bulan penjara. Hukuman ini setahun lebih berat daripada vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu.

Hakim juga mencabut hak politik Ridwan selama lima tahun setelah masa penahanan selesai. Pencabutan hak politik ini juga lebih lama daripada putusan Pengadilan Tipikor Bengkulu yang mencabut hak politik dua tahun.

Ridwan dan Lily diringkus dalam operasi tangkap tangan KPK, 20 Juni 2017, di rumah mereka. Dalam operasi itu, penyidik KPK menyita barang bukti uang Rp 1 miliar. Uang itu merupakan suap dari kontraktor pemenang lelang pemeliharaan jalan Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu tahun 2017.