JAKARTA, KOMPAS — Anwar Ibrahim (70), politisi Malaysia, mulai fokus menyusun agenda reformasi Malaysia setelah keluar dari penjara. Terdapat beberapa topik yang menjadi perhatian utama, yakni perombakan sistem politik, pemberantasan korupsi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.
Anwar Ibrahim adalah Wakil Perdana Menteri Malaysia periode 1993-1998 yang baru dibebaskan pada 16 Mei 2018 akibat kasus seksual. Ia diampuni oleh Kepala Negara Malaysia Yang di-Pertuan Agong XV Sultan Muhammad V sehingga dapat kembali terjun ke dunia politik.
”Setelah mencapai kemerdekaan (reformasi), yang penting adalah negara kita akan menjadi apa,” kata Anwar seusai pertemuannya dengan presiden ketiga Indonesia, Bacharuddin Jusuf Habibie, di Jakarta, Minggu (20/5/2018).
Jatuhnya rezim Mohammad Najib Razak, perdana menteri keenam Malaysia periode 2009-2018, dinilai merupakan masa krusial untuk bicara mengenai agenda utama reformasi yang akan dilaksanakan Malaysia, seperti perombakan sistem politik.
Menurut dia, pimpinan jabatan strategis di Malaysia membutuhkan perombakan besar-besaran guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan, seperti di bidang yudisial dan penegakan hukum. ”Angkat calon yang berkomitmen menegakkan keadilan dan kesetaraan,” ujarnya. Adapun perubahan juga perlu diikuti dengan pengembalian kebebasan pers.
Anwar juga menegaskan, agenda reformasi Malaysia harus menyertakan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Ia menjamin, era pemerintahan yang sekarang akan memiliki sistem hukum yang lebih adil dan independen.
Agenda lain yang turut menjadi perhatiannya adalah pengentasan rakyat dari kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi Malaysia yang pesat dinilai belum dirasakan oleh rakyat kecil. ”Kami berkomitmen untuk mengurangi kesenjangan sosial. Yang dihapus kemiskinan, bukan orangnya,” ujarnya.
Wakil Presiden Parti Keadilan Rakyat (PKR) Malaysia Shamsul Iskandar Md Akin menambahkan, Anwar saat ini berperan memberikan pandangan dan dukungan terhadap pemerintahan Perdana Menteri Malaysia yang baru, Mahathir Mohamad (92).
Mahathir sebelumnya menjabat perdana menteri pada 1981-2003. Anwar menjadi wakil perdana menteri untuk Mahathir sebelum bersitegang pada masa krisis keuangan global tahun 1998. Anwar kemudian ditahan atas kasus seksual.
”Anwar masih Ketua Umum PKR Malaysia. Sekarang kami memiliki kursi terbanyak di parlemen, yaitu 50 kursi, termasuk 2 kursi independen di Serawak yang baru bergabung,” kata Shamsul.
Belajar dari Indonesia
Negara pertama yang dikunjungi oleh Anwar setelah dibebaskan adalah Indonesia. Ia datang atas undangan presiden ketiga Indonesia, B J Habibie, dalam rangka merayakan 20 tahun reformasi Indonesia.
Menurut dia, tahun 1998 adalah tahun yang penting bagi Malaysia dan Indonesia. Indonesia merayakan sebagai tahun jatuhnya rezim Orde Baru, sementara Malaysia sebagai awal mulanya kejatuhan rezim Barisan Nasional.
”Pengalaman Indonesia dalam reformasi tahun 1998 dapat mengajarkan Malaysia terkait peralihan sistem demokrasi lama ke yang baru,” ujarnya. Tidak semua agenda reformasi Indonesia dapat ditiru oleh Malaysia, tetapi pembentukan berbagai institusi di Indonesia dinyatakan bisa diteladani.
Ia meyakini, Malaysia sudah memiliki fondasi untuk menuju arah demokrasi yang tepat. Hal utama yang mendukung transformasi menjadi negara yang lebih baik adalah sumber daya manusia yang berkualitas.
Habibie menyatakan, bangsa yang baik adalah belajar dari kesalahannya tanpa memusuhi satu sama lain. Dalam mencapai reformasi, dasar negara harus tetap menjadi acuan.
Tidak cari jabatan
Anwar kembali menegaskan, dirinya mendekati Mahathir bukan semata untuk memenangi pemilu. Namun, juga mereformasi Malaysia menjadi lebih baik.
”Saya tidak mencari jabatan, tetapi saya mau bergerak sebagai Anwar, rakyat Malaysia yang concern dengan agenda reformasi ini,” katanya. Ia menegaskan, dirinya tidak akan langsung terjun berpolitik, tetapi berkumpul bersama keluarga dan melawat ke sejumlah negara terlebih dulu.
Kendati demikian, sebelum pemilu tahun 2018 berlangsung, empat partai oposisi berkoalisi membentuk Pakatan Harapan dengan perjanjian politik. Jika koalisi ini memenangi pemilu, Mahathir menjabat sebagai menteri, sementara untuk kemudian diserahkan kepada Anwar.
Sembari menunggu Anwar masuk parlemen, istrinya, Wan Azisah, akan ditunjuk menjadi Wakil PM. Wan akan dilantik 21 Mei 2018 sekitar pukul 11.30 waktu Malaysia. Saat ini, Anwar menjabat sebagai pemimpin Koalisi Pakatan Harapan.
Anwar juga menyatakan akan segera menjadi anggota parlemen dalam waktu beberapa bulan.
”Berikan Anwar waktu. Ia akan kembali ke politik cepat atau lambat,” ujar Shamsul Iskandar Md Akin. (Reuters)