Soeharto Terus Mencoba Berkelit
20 Mei 1998
Dua hari menjelang lengser, Presiden Soeharto masih berupaya menarik simpati rakyat. Dalam jumpa pers di Istana Merdeka seusai bertemu dengan sejumlah tokoh masyarakat dari berbagai kalangan, Soeharto menyatakan, mundur atau tidak sebagai presiden tidak menjadi masalah. Namun, yang perlu diperhatikan apakah dengan kemunduran dirinya, keadaan akan segera dapat diatasi atau tidak. Presiden akan segera membentuk Komite Reformasi.
“Setelah mendengar saran-saran dan pendapat dari para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, berbagai organisasi kemasyarakatan, dan pendapat ABRI, maka untuk menyelamatkan Negara dan bangsa, pembangunan nasional, Pancasila dan UUD 1945, serta kesatuan dan persatuan bangsa, saya mengabil keputusanm sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh MPR, saya sebagai Presiden Mandataris MPR, saya akan melaksankan dan memimpin reformasi nasional secepat mungkin,” katanya.
Soeharto menyatakan, mundur atau tidak sebagai presiden tidak menjadi masalah. Namun, yang perlu diperhatikan apakah dengan kemunduran dirinya, keadaan akan segera dapat diatasi atau tidak.
Soeharto juga akan mereshuffle Kabinet Pembangunan VII dan menggantinya dengan nama Kabinet Reformasi. Soeharto kembali mengulang pernyataannya sebelum menerima pencalonan dirinya sebagai calon presiden 1998-2003.
“Apa benar rakyat Indonesia masih percaya pada saya, karena saya sudah 77 tahun. Agar dicek benar-benar, dari pada semuanya itu,”ujarnya.
Baca juga: Dua Bulan Setelah Dipilih, Soeharto Didesak Mundur
Soeharto menegaskan, kedudukannya sebagai presiden bukanlah hal yang mutlak karena itu tidak masalah bila harus mundur. “Jadi saya terima bukan karena kedudukannya, tetapi karena tanggung jawab. Lebih-lebih pada saat kita menghadapi kesulitan akibat berbagai krisis tersebut. Rasa-rasanya kalau saya meninggalkan begitu saja, lantas bisa dikatakan, tinggal gelanggang colong playu. Berarti meninggalkan keadaan yang sebenarnya saya masih harus turut bertanggung jawab,”katanya.
Direktur Yayasan Paramadina Nurcholish Madjid yang ikut pertemuan, mengatakan, “Pak Harto akan tidak mau dicalonkan lagi. Bahkan, Pak Harto sempat guyon: saya ini kapok jadi presiden. Itu sampai tiga kali, saya bilang kalau orang Jombang itu, bukan kapok, tetapi tuwuk (kekenyangan).”
Ditanggapi beragam
Dunia internasional menyambut biak rencana percepatan pemilihan umum yang digagas Presiden Soeharto. Dan, pada pemilu tersebut, Soeharto dan Habibie tidak akan ikut mencalonkan lagi. Namun, elit dan rakyat yang disuarakan mahasiswa tak lagi percaya akan semua yang dijanjikan Soeharto.
Perdana Menteri Jepang, Ryutaro Hashimoto mengharapkan, pemilihan umum untuk mencari pengganti Presiden Soeharto akan meredakan ketegangan di Indonesia. “Dengan tulus kami mengharapkan Indonesia akan menyelesaikan kebingungan sosial dan politik secepat mungkin dan pemulihan ekonomi rakyat dan stabilitas akan terealisasikan,”katanya.
Namun, elit dan rakyat yang disuarakan mahasiswa tak lagi percaya akan semua yang dijanjikan Soeharto
PM Australia John Howard meminta pelaksanaan pemilu secepatnya, tanpa harus menunggu satu atau dua tahun. “Bila lamanya sampai segitu, kredibilitas akan langsung berkurang. Saya berharap tidak akan memakan waktu lama. Pengertian saya adalah pemilu akan terjadi secepatnya,”katanya.
Pernyataan Soeharto tidak bersedia mencalonkan diri lagi pada pemilu yang akan digelar segera, langsung berdampak pada harga saham dan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Rupiah yang sempat jatuh ke Rp 16.000 per dollar AS, Selasa (19/5) ditutup pada posisi Rp 11.725-Rp 12.425 per dollar AS. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik sekitar 6,4 persen ditutup pada posisi 413,824.
Berbeda dengan pasar uang dan bursa, kegiatan ekonomi di pasar tradisional Jakarta terlihat sepi karena beredar kabar demo mahasiswa besar-besar akan terjadi pada 19-20 Mei 1998. Beberapa mal sempat membuka gerai, namun sebentar kemudian ditutup lagi.
Pernyataan Soeharto tidak bersedia mencalonkan diri lagi pada pemilu yang akan digelar segera, langsung berdampak pada harga saham dan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS
Menanggapi rencana Presiden Soeharto untuk mempercepat pemilu dan penolakannya ikut dicalonkan, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr HM Amien Rais menyatakan kecewa. Pernyataan Soeharto, kata Amien, mencerminkan kegagalannya membaca aspirasi rakyat. “Kapan pemilu akan dilaksanakan, kita tidak diberikan titik cerah,” katanya.
Dosen politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit menyatakan, pembentukan Komite Reformasi seperti diusulkan Presiden Soeharto tidak masuk akal. “Apakah kedudukannya sama dengan Dewan Pertimbangan Agung? Kalau memang demikian siapa yang dinasihati, presiden atau MPR/DPR,” katanya.
Suara lebih keras dikumandangkan dosen dan alumni Universitas Diponegoro, Semarang. “Jadi, yang kita inginkan ialah penunjukan Dewan Reformasi seperti halnya Supersemar (Surat Perintah 11 Maret), yang bisa saja dinamakan Surat Perintah 20 Mei,” jelas Ketua Lembaga Penelitian Undip, Prof Dr dr Satoto.
Baca juga: Amuk Massa yang ”Menyebar” di Jabotabek
Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, KH Yusuf Hasyim menyatakan, dalam kondisi krisis yang kian gawat, semua pihak hendaknya tidak terjebak pada polemic soal konstitusional atau inkonstitusional terkait pengunduran presiden. “Yang penting harus ada upaya segera membuat langkah untuk keluar dari krisis ini,” katanya.
Didukung Seluruh Fraksi
Seluruh fraksi di DPR, Fraksi-ABRI, Fraksi Karya Pembangunan (F-KP), Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (F-PDI), mendukung penuh desakan pimpinan DPR agar Presiden Soeharto mengundurkan diri secepatanya. Bahkan, Ketua Fraksi-PP Hamzah Haz menyatakan, akan mengusulkan siding istimewa MPR.
Menurut Hamzah, F-PP sudah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR untuk meminta pelaksanaan sidang istimewa MPR. Surat itu ditandatangani oleh seluruh anggota Fraksi-PP. Jika Pak Harto bersedia mengundurkan diri dan itu konstitusional, F-PP tak lagi menuntut sidang istimewa. “Tetapi, kalau menolak mundur, terpaksa kita harus gelar Sidang Istimewa MPR. Kita kan harus jalan cepat. Kalau tidak, rakyat tambah menderita,” kata Hamzah.
Baca juga: Jejak-jejak ”Hantu” Kerusuhan Mei
Pernyataan Hamzah ini muncul mengingat puluhan ribu mahasiswa masih menduduki gedung DPR/MPR Senayan. Mereka bukan saja memadati pelataran DPR, tetapi juga menduduki kubah gedung, memenuhi taman-taman, lorong-lorong maupun lobi. Ini merupakan demonstrasi terbesar yang pernah dilakukan mahasiswa selama 30 tahun terakhir di Gedung DPR/MPR.
Jenderal Besar TNI (Purn) AH Nasution menegaskan, substansi pernyataan yang disampaikan pimpinan DPR adalah cerminan kehendak rakyat yang harus dihormati dan diamakan oleh semua kekuatan bangsa termasuk ABRI.
Ini merupakan demonstrasi terbesar yang pernah dilakukan mahasiswa selama 30 tahun terakhir di Gedung DPR/MPR
“ABRI sendiri harus selalu menanamkan dengan kuat, di dalam sanubarinya amanat Panglima Besar Sudirman, bahwa TNI sebagai ksatria yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, membela kejujuran, kebenaran dan keadilan,” tegasnya.
Kuasai Kubah Gedung
Hingga Senin (18/5/98), aparat keamanan masih menjaga ketat komplek parlemen. Tetapi, sehari sesudahnya situasi pengamanan terlihat cukup longgar. Mahasiswa pun secara bergelombang memasuki komplek DPR tersebut. Bahkan, sesampai di komplek parlemen, mereka leluasa naik ke kubah gedung DPR. Sedikitnya 100 mahasiswa Fakultas Kedokteran UI beserta 30 dokter spisialis turut berjaga-jaga di seluruh penjuru halaman gedung DPR.
Mereka terus mendesak agar digelar Sidang Istimewa MPR guna melengserkan Soeharto. Mereka juga meminta ABRI untuk berpihak kepada rakyat, dan tindakan represi kepada insan pers oleh ABRI segera dihentikan.
Delegasi penelitia LIPI yang dipimpin Mochtar Pabottinggi diterima F-PP DPR. Mereka menuntut pertanggungjawaban Presiden Soeharto atas segala penyimpangan Orde Baru yang merusak sendi-sendi kehidupan politik, ekonomi, hukum dan kemasyarakatan hingga membawa bangsa pada situasi sekarang ini.