Kepemimpinan Daerah Berbasis Lingkungan Diperkuat

Oleh

DEONISIA ARLINTA

· 2 menit baca

JAKARTA, KOMPAS Komitmen kepala daerah untuk menjalankan kepemimpinan berbasis lingkungan dan masyarakat perlu diperkuat. Itu bertujuan mempercepat kenaikan indeks kualitas lingkungan hidup nasional, termasuk mutu air, udara, dan tutupan lahan.

Dalam Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nasional (IKLH) 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat, IKLH Nasional 2016 turun 2,50 poin dari tahun 2015, dari 68,23 menjadi 65,73. Itu dipengaruhi penurunan indeks kualitas air, indeks mutu udara, dan indeks mutu tutupan lahan, yakni tiap indeks turun 66 persen, 27 persen, dan 7 persen.

Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Hendroyono, Selasa (22/5/2018), di Jakarta, menyatakan, berbagai upaya perlu dilakukan agar IKLH meningkat. Salah satunya, mendorong komitmen daerah menjalankan kepemimpinan berbasis lingkungan dan masyarakat.

”Dorongan kepada kepala daerah kami wujudkan melalui penghargaan Nirwasita Tantra. Dari evaluasi tahun lalu, kepala daerah yang meraih penghargaan ini mencerminkan kepemimpinan berbasis lingkungan dan masyarakat,” ujarnya.

Penghargaan Nirwasita Tantra mulai diberikan pada 2016. Penghargaan ini diberikan oleh pemerintah pusat kepada kepala daerah, baik gubernur, bupati, ataupun walikota yang mampu mengelola administasi dan lingkungan hidup di daerahnya dengan baik. Rencanya, penghargaan ini akan diberikan pada Juli 2018 nanti.

Adapun dasar dari pemberian penghargaan ini dinilai dari Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD). Dokumen ini disusun oleh perangkat daerah terkait, perguruan tinggi, dan lembaga masyarakat setempat yang kemudian dikukuhkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah.

Dokumen informasi kinerja itu diserahkan ke KLHK lalu dinilai oleh tim independen yang terdiri dari akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan media. Pada 2018, sebanyak 217 daerah yang telah mengirimkan DIKPLHD, terdiri dari 26 Provinsi, 52 Kota, dan 139 Kabupaten.

Soeryo Adiwibowo, anggota tim independen, yang juga Guru Besar Institut Pertanian Bogor memaparkan, tahun ini pembagian kategori bagi tiap daerah dibedakan dari tahun lalu. Jika tahun lalu, dari 3 kategori yang ditentukan hanya dibagi berdasarkan besar jumlah penduduk, tahun ini pembagian berdasarkan pendapatan daerah dibagi jumlah penduduk. “Tujuannya, untuk membuka kesempatan yang lebih besar kepada kepala daerah di luar Jawa,” ujarnya.

Kepala Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal KLHK, Mahfudz, menambahkan, penyelenggaraan Nirwasita Tantra diharapakan bisa mendorong akuntabilitas kepala daerah dalam pengelolaan administrasi dan kepemimpinan lingkungan. Selain itu, setiap organisasi perangkat daerah didorong untuk telibat aktif dalam penyusunan DIKPLHD, terutama dalam penyediaan data.

“Kami juga telah menyusun mekanisme pemberian penghargaan kepada badan legislatif atau DPRD. Lembaga ini juga berperan penting untuk memastikan bagaimana fungsi lingkungan hidup dan kebutuhan publik bisa diperhatikan secara lebih baik,” ungkapnya.

Editor:

lingkungan lingkungan hidup kementerian lingkungan hidup dan kehutanan kompas cetak penghargaan nirwasita tantra