Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi-Kalla 3,5 Tahun Masih Tinggi
Oleh
PRADIPTA PANDU MUSTIKA
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan menteri-menterinya selama 3,5 masa kepemimpinan masih cukup tinggi. Pembangunan infrastruktur yang semakin meningkat menjadi alasan utama kepuasan masyarakat.
Berdasarkan hasil survei yang dirilis lembaga survei Indo Barometer, Selasa (22/5/2018), sebanyak 68,6 persen masyarakat menyatakan puas terhadap kinerja Jokowi sebagai presiden selama 3,5 tahun. Sementara yang menyatakan kurang puas/tidak puas sama sekali sebanyak 29,4 persen.
Survei ini dilakukan pada 15 April-22 April 2018 di semua provinsi di Indonesia dengan jumlah sampel 1.200 responden dan tingkat kesalahan (margin of error) sebesar 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden survei adalah warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih berdasarkan peraturan yang berlaku.
Alasan utama masyarakat menyatakan puas terhadap kinerja Jokowi adalah pembangunan infrastruktur yang semakin meningkat. Adapun alasan utama masyarakat kurang puas terhadap kinerja Jokowi adalah harga kebutuhan pokok yang belum stabil dan masih terbatasnya lapangan pekerjaan.
Alasan utama masyarakat menyatakan puas terhadap kinerja Jokowi adalah pembangunan infrastruktur yang semakin meningkat.
Catatan The Global Competitive tahun 2018 menunjukkan, indeks daya saing infrastruktur di Indonesia semakin meningkat sejak 2015 hingga 2018. Hal ini tidak terlepas dari pembangunan infrastruktur, seperti 593 kilometer jalan tol baru dan 388,3 km jalur kereta api baru.
Selain Indo Barometer, survei Litbang Kompas beberapa waktu lalu mencatat, 72,2 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan di empat bidang pemerintahan (politik dan keamanan/polkam, hukum, ekonomi, dan kesejahteraan sosial). Dibandingkan dengan setahun lalu, peningkatan kepuasan publik mencapai 9,1 persen.
Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari di Jakarta menyampaikan, jika dibandingkan dengan survei sebelumnya, tren tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi fluktuatif sejak survei nasional pada Maret 2015-Januari 2018. Tingkat kepuasan hanya sempat melemah pada September 2015.
”Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah ini berpengaruh pada pilihan masyarakat terhadap capres. Kepuasan masyarakat ini membuat elektabilitas Jokowi tetap unggul dibandingkan lawan-lawan politiknya nanti pada bursa Capres 2019,” ujar Qodari.
Berdasarkan hasil survei yang sama, elektabilitas Jokowi masih unggul dibandingkan nama-nama lainnya. Sebanyak 40,7 persen masyarakat masih memilih Jokowi jika kembali mencalonkan diri pada Pilpres 2019. Adapun 19,7 persen memilih Prabowo Subianto dan 2,7 persen memilih Gatot Nurmantyo.
Kinerja menteri
Hasil survei Indo Barometer menyatakan, 58,6 persen masyarakat juga puas terhadap kinerja menteri Jokowi-Kalla. Sementara masyarakat yang menyatakan kurang puas/tidak puas sama sekali sebesar 34,2 persen.
Namun, menurut Wakil Ketua DPP Partai Gerindra Ferry Juliantono, tingkat kepuasan hasil survei tersebut berbanding terbalik dengan kinerja pemerintah. Ferry menilai pemerintahan Jokowi belum bisa memenuhi janji di sejumlah bidang, seperti swasembada beras dan pemenuhan 10.000 lapangan pekerjaan.
”Terkait janji swasembada beras, ini belum terealisasi. Bahkan, saat ini beras masih impor dan pemerintah tidak melakukan mobilisasi gabah beras di dalam negeri,” kata Ferry.
Selain itu, Ferry juga mengkritik kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait larangan penggunaan alat tangkap cangkrang bagi nelayan. Menurut Ferry, keputusan yang diambil Menteri Kelautan dan Perikanan hanya bersifat menghentikan penggunaan cangkrang, tetapi tidak mendorong penggunaan alat tangkap lainnya.
”Saat itu kami juga mengkritik pembangunan infrastruktur juga terlalu marak. Kami bukannya tidak setuju dengan hal ini, melainkan lebih baik membangun yang prioritas saja,” kata Ferry.
Politisi PDI-P, Maruarar Sirait, mengatakan, para menteri Jokowi perlu memahami kemauan dan gestur presiden. Hal ini dikarenakan menteri merupakan orang yang bekerja untuk presiden sehingga setiap kebijakan yang diambil harus berdasar pada Nawacita.
”Saat ini hingga tiga minggu ke depan pemerintah akan diuji terkait harga kestabilan harga kebutuhan pokok menjelang Lebaran. Jika harga kebutuhan pokok terkendali, pemerintah akan mendapat apresiasi dari masyarakat,” ujar Maruarar.