Setelah 17 Jam, Pengganti Prabowo Diganti

24 Mei 1998

”Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Subagyo Hadisiswoyo menginstruksikan seluruh jajaran TNI AD untuk tetap menjaga kekompakan dan kebersamaan, serta menumbuhkan loyalitas yang tinggi dalam asas kesatuan komando sebagai salah satu prinsip dasar organisasi ABRI.”

Begitu teras berita utama harian Kompas halaman 1 edisi 24 Maret 1998 yang berjudul ”Jaga Kekompakan TNI AD, Johny Lumintang Pangkostrad 17 Jam”.

Instruksi itu dikemukakan KSAD, Sabtu, 23 Maret 1998, siang, di Ruang Mandala, Markas Komando Cadangan Strategis TNI AD (Kostrad), Jakarta, pada upacara serah terima jabatan Panglima Kostrad (Pangkostrad) dari Mayjen Johny J Lumintang kepada Mayjen Djamari Chaniago, Panglima Kodam III/Siliwangi.

Johny Lumintang, Asisten Operasi Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asops Kasum ABRI), Jumat, 22 Mei 1998 malam, atau 17 jam sebelumnya, menerima jabatan Pangkostrad dari KSAD. Hari itu, Letjen Prabowo Subianto, yang diangkat menjadi Komandan Sekolah Staf Komando (Dansesko) ABRI, menyerahkan jabatan Pangkostrad kepada KSAD.

Ada cerita di balik penggantian Pangkostrad dari Prabowo kepada Johny Lumintang itu. Cerita itu terungkap delapan tahun kemudian, tahun 2006, dalam buku mantan Wakil Presiden BJ Habibie berjudul Detik-detik Menentukan. Cerita dalam buku tersebut juga ditulis dalam harian Kompas edisi 20 September 2006 di halaman 1.

Harian Kompas mengutip dialog Habibie dan Prabowo itu memakai bahasa Inggris pada Jumat siang, 22 Mei 1998, di Wisma Negara, Jakarta.

”Ini penghinaan. Anda memecat saya sebagai Panglima Kostrad?” kata Prabowo.

Habibie menjawab, ”Bukan dipecat, tetapi diganti.”

”Mengapa? Saya justru ingin mengamankan Presiden.”

”Itu tugas Pasukan Pengamanan Presiden yang bertanggung jawab kepada Panglima ABRI, bukan tugasmu.”

”Presiden macam apa Anda ini? Atas nama ayah dan mertua, saya hanya minta waktu tiga bulan untuk tetap memimpin Kostrad.”

”Tidak. Sebelum matahari terbenam nanti, semua pasukan Kostrad sudah harus diserahkan kepada panglima baru.”

DOKUMEN KOMPAS

BJ Habibie, Kamis (21/5/1998), mengucapkan sumpah sebagai Presiden RI yang baru di Jakarta disaksikan presiden sebelumnya, Soeharto.

Pembicaraan mereka langsung berakhir setelah Sintong Panjaitan, asisten Habibie, ikut masuk sambil mengatakan, ”Jenderal, Bapak Presiden sudah tidak punya waktu lagi, harap tinggalkan ruangan.”

Malamnya, Prabowo menyerahkan jabatannya kepada Johny Lumintang.

Johny Lumintang bukanlah orang baru di lingkungan Kostrad. Seperti dikutip harian Kompas edisi 23 Mei 1998, sebelum menjadi Kepala Staf Kodam (Kasdam) VIII Trikora (1996) dan kemudian menjadi Panglima Kodam VIII, perwira lulusan Akabri Tahun 1970 ini pernah menjabat Panglima Divisi Infanteri I Kostrad.

Karier militernya diawali sebagai Komandan Batalyon Infanteri (Yonif) 751/VJS Sentani, Irian Jaya, yang sekarang bernama Papua. Johny Lumintang kemudian menjadi Komandan Kodim 1707 Merauke dan Komandan Kodim 1701 Jayapura. Selepas dari Irian Jaya, perwira yang pernah mengenyam pendidikan di Indonesian Disaster Management Center, Amerika Serikat, ini kemudian menjabat sebagai Komandan Korem 184/Wira Dharma Dili.

Dalam sejarah Kostrad, Johny Lumintang adalah tentara yang tersingkat jabatannya, yaitu hanya 17 jam. Singkatnya waktu jabatan tersebut tentu menjadi tanda tanya besar saat itu di tengah situasi politik tidak menentu.

Alasan yang dikemukakan pejabat militer waktu itu tidak menjawab tuntas pertanyaan di publik. Menurut KSAD, penyerahan tugas dan tanggung jawab Pangkostrad dari KSAD kepada Johny Lumintang dilakukan atas pertimbangan efektivitas kegiatan operasi, serta menghindarkan adanya kekosongan komando.

Hal yang sama juga ditegaskan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI (Menhankam/Pangab) Jenderal Wiranto. ”Posisi Mayjen Johny J Lumintang pada waktu itu (selama 17 jam) adalah seorang care-taker (pengemban jabatan),” ujar Wiranto, sambil berkata, ”Untuk selanjutnya, Johny Lumintang akan tetap menduduki jabatan Asops Kasum ABRI.”

Menurut Wiranto, sesungguhnya rencana penggantian Prabowo itu sudah ada lama. ”Di ABRI, dianut tour of area, tour of duty (perpindahan wilayah tugas). Jenderal Prabowo sampai sekarang belum pernah mendapat tugas jabatan di pendidikan, di staf belum. Selalu di satuan tempur, satuan-satuan operasi. Karena itu, kami ingin melengkapi pengalamannya,” katanya.

KOMPAS/JULIAN SIHOMBING

Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam)/Pangab Jenderal TNI Wiranto berdiskusi dengan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Subagyo Hadi Siswoyo dalam rapat kerja Menhankam/Pangab dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat di GedungDPR Senayan, Jumat (15/5/1998).

Secara kebetulan, ketika Prabowo diberhentikan sebagai Dansesko ABRI, penggantinya adalah Johny Lumintang lagi. Seperti diberitakan harian Kompas edisi 23 September 1998, Johny J Lumintang segera menempati posisi yang ditinggalkan Letjen  (Purn) Prabowo Subianto sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando (Sesko) ABRI. Posisi itu selama ini kosong setelah Prabowo diberhentikan dari dinas militer 24 Agustus 1998, menyusul kasus penculikan para aktivis prodemokrasi.

Perubahan jabatan seperti mutasi dan promosi di lingkungan ABRI waktu itu menjadi sorotan publik sehingga sering menjadi berita besar di media massa. Hal itu karena ABRI pada era Orde Baru adalah soko guru utama kekuatan politik Soeharto selain birokrasi dan Golkar. ABRI, birokrasi, dan Golkar pada waktu itu dikenal dengan singkatan ”ABG”.

Kostrad adalah satuan ABRI yang sangat bergengsi. Ide pembentukan pasukan cadangan ini berasal dari KSAD Jenderal AH Nasution karena ada kebutuhan mendesak pasukan untuk membebaskan Irian Barat. Ia membentuk tim kerja yang diketuai Deputi I KSAD Brigjen Soeharto. Pasukan cadangan yang didirikan 6 Maret 1961 awalnya diberi nama Cadangan Umum Angkatan Darat (Cacuad) dengan Panglima Cacuad pertama Mayjen Soeharto. Pada 19 Februari 1963, nama Cacuad diganti menjadi Kostrad. Hingga saat ini, sudah 39 jenderal memimpin Kostrad. (https://kostrad.mil.id).

Soeharto yang membuat satuan tersebut menjadi satuan yang jabatan panglimanya menjadi sorotan publik. Siapa menjadi Panglima Kostrad, kariernya akan cemerlang di ABRI–yang sekarang disebut TNI–dan di jabatan publik.

Kompas/Agus Susanto

Satgas Pamtas RI-PNG dari Yonif Para Raider 432/Kostrad patroli perbatasan di Distrik Muara Tami, Jayapura, Papua, Senin (17/7).

Mayjen Soeharto, yang menjadi Panglima Kostrad 1 Mei 1963, menjadi Presiden dengan berbekal Surat Perintah 11 Maret 1966. Pangkostrad pengganti Soeharto, yaitu Umar Wirahadikusumah, menjadi Wakil Presiden periode 1983-1988. Pangkostrad keempat Wahono menjadi Ketua DPR periode 1992-1997. Pangkostrad ketujuh Poniman menjadi Menhankam 1983-1988. Pangkostrad ke-10 Wiyogo Admodarminto menjadi Gubernur DKI Jakarta 1987-1992. Wiranto, yang masih menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo, adalah Pangkostrad ke-20. Masih banyak mantan Pangkostrad lain yang menduduki jabatan penting di ABRI/TNI dan jabatan politik lainnya.

Saat ini Pangkostrad dijabat Letjen Agus Kriswanto sejak 4 Januari 2018. TNI sekarang sudah berbeda dengan ABRI era Orde Baru. TNI sekarang lebih profesional dan tidak berpolitik. Politik TNI sekarang adalah politik negara.