Ditjen Dukcapil Koordinasi dengan KPU

PRAYOGI DWI SULISTYO UNTUK KOMPAS

Bawaslu menandatangani kerja sama dengan Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca). Kaum disabilitas mendapat kesempatan yang sama dalam mengikuti proses pilkada dan pemilu sesuai dengan UU No 7/2017

JAKARTA, KOMPAS-Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum untuk memeriksa data calon pemilih di Provinsi Papua. Data tersebut akan disinkronkan dengan basis data kependudukan nasional milik pemerintah dan basis data pemilih milik KPU.

Direktur Jenderal Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh di Jakarta, Jumat (25/5/2018) mengatakan, pihaknya belum bisa mengambil tindakan lanjutan kecuali memeriksa basis data kependudukan yang ada di instansinya. Setelah itu, koordinasi dengan KPU dilakukan.

Hal itu terkait dengan informasi dari DPRD Papua yang menyatakan, terdapat 371 ribu calon pemilih yang tidak dinyatakan dapat memilih pada pilkada Juni mendatang.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terus meminta jajarannya untuk menjangkau seluruh penduduk Indonesia yang memiliki kewajiban untuk merekam data kependudukan serta diwajibkan memiliki KTP elektronik. (MHD)