Mengapa Pemerintah Gencar Membangun Infrastruktur?

Dalam tiga tahun terakhir, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla gencar membangun bandara, pelabuhan, jalan tol, dan jaringan rel kereta api. Berbagai pertanyaan pun ditujukan kepada pemerintah. Salah satunya, mengapa pemerintah membangun infrastruktur, bukan sumber daya manusianya?

Kamis (24/5/2018), menggunakan pesawat kepresidenan Boeing 737-800, Presiden Joko Widodo bersama rombongan untuk kali pertama mendarat di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Kabupaten Majalengka. Pendaratan perdana itu menandakan bandara yang dicanangkan 15 tahun lalu tersebut siap beroperasi.

Bandara seluas 1.100 hektar tersebut mulai melayani penerbangan komersial pada 8 Juni mendatang. Selanjutnya, bandara dapat digunakan untuk mudik ke lima kota, yakni Medan, Makassar, Surabaya, Bali, dan Balikpapan.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Presiden Joko Widodo turun dari pesawat kepresidenan Boeing 737-800 di Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati, Kabupaten Majalengka, Kamis (24/5/2018). Pendaratan perdana itu menandai kesiapan pengoperasian Bandara Internasional Jawa Barat.

Ditargetkan, bandara mampu menampung 5 juta-6 juta penumpang. Kepadatan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta diyakini berkurang. Bandara juga akan terintegrasi dengan Pelabuhan Patimbang, Kabupaten Subang, sekitar 40 kilometer dari bandara serta Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan atau Cisumdawu yang saat ini progres pembangunannya sudah mencapai 39 persen. ”Bandara ini diharapkan memberikan dampak ekonomi ke Majalengka dan Jabar,” ujar Presiden.

Keesokan harinya, Jumat (25/5/2018), Presiden meninjau pembangunan Bendungan Kuningan di Desa Randusari, Kecamatan Cibeureum. Bendungan itu dapat mengairi 1.000 hektar sawah di Kuningan dan 2.000 hektar sawah di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Selain dapat mereduksi banjir 68 persen, bendungan itu juga mampu menyediakan air baku 300 liter per detik dan listrik 500 kilowatt. Saat ini, pembangunan bendungan yang mampu menampung 25,9 juta meter kubik air itu mencapai 80 persen. Akhir tahun ini, pembangunan Bendungan Kuningan bersama tujuh bendungan lainnya ditargetkan rampung.

Bandara dan bendungan tersebut merupakan sebagian infrastruktur yang terus dibangun pemerintah. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, misalnya, menargetkan pembangunan 65 bendungan pada 2015-2019.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Presiden mengunjungi Bendungan Kuningan, Jawa Barat, Jumat (25/5/2018). Bendungan yang ditargetkan rampung akhir tahun itu dapat mengaliri 2.000 hektar sawah di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dan 1.000 hektar sawah di Kuningan.

Hingga 2017, sebanyak 30 bendungan terbangun dan 9 bendungan dalam tahap penyelesaian. Bendungan terbesar kedua, yakni Bendungan Jatigede dengan kapasitas 1 miliar meter kubik, pun ditargetkan beroperasi di masa Presiden Joko Widodo. Bendungan yang terletak di Sumedang, Jabar, itu mengambil air dari Sungai Cimanuk yang berhulu di Garut.

”Cimanuk satu-satunya sungai di Jawa yang tidak punya waduk atau bendungan sehingga ketika musim hujan sering kebanjiran, sedangkan saat musim kemarau petani tak dapat air,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Pembangunan bendungan tidak hanya berada di Jawa, tetapi juga di luar Jawa, seperti Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Potret Bendungan Kuningan, Jawa Barat, Jumat (25/5/2018). Bendungan yang ditargetkan rampung akhir tahun itu dapat mengaliri 2.000 hektar sawah di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dan 1.000 hektar sawah di Kuningan.

”Ada 7,3 juta hektar lahan irigasi di Indonesia. Namun, hanya 11 persen yang airnya dipasok dari bendungan. Selebihnya, memanfaatkan aliran sungai atau hujan. Dengan pembangunan bendungan tersebut, setidaknya 20 persen lahan dapat teraliri,” ujar Basuki. Tidak hanya itu, potensi energi listrik dari bendungan mencapai 112 megawatt.

Pemerintah juga menargetkan 1.852 kilometer jalan tol pada 2019, termasuk Tol Trans-Papua. Berdasarkan catatan Kementerian PUPR, pada 2015-akhir 2017, jalan tol yang terbangun sepanjang 332,6 kilometer.

Untuk apa dan siapa proyek infrastruktur yang menelan lebih dari Rp 2.500 triliun itu? ”Tantangan kita sebagai negara besar ialah kesenjangan antara daerah miskin dan kaya. Jawa dan Madura sudah mulai membangun infrastruktur sejak masa penjajahan Belanda. Sementara di daerah timur belum. Jadi, pembangunan infrastruktur di sini untuk pemerataan pembangunan,” kata Basuki.

Sebagai contoh, rel kereta api akhirnya dibangun di Sulawesi, tepatnya di ruas Makassar-Parepare, Sulawesi Selatan, sepanjang 145 kilometer. Bayangkan, lebih dari 70 tahun Indonesia merdeka, warga Sulawesi baru akan merasakan layanan kereta api di daerahnya.

Pembangunan infrastruktur untuk pemerataan ekonomi.

Basuki mengatakan, tahun pertama hingga keempat jalannya pemerintahan, pembangunan infrastruktur menjadi fokus. Selain mengurangi kesenjangan antardaerah, infratruktur juga diyakini meningkatkan daya saing. Sebab, ongkos transportasi, misalnya, dapat dipangkas melalui jalan tol atau rel kereta api.

”Tahun kelima, kami fokus pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan ini sebenarnya sudah dimulai,” ujarnya. Namun, Basuki tidak menjelaskan lebih detail pembangunan SDM tersebut.

”Tidak salah kalau Presiden menyebut Menteri PUPR sebagai Bapak Infrastruktur,” ujar anggota DPR Komisi V, Yoseph Umarhadi, saat menghadiri acara dialog terkait infrastruktur di Cirebon bersama Basuki. Menurut Yoseph, kehadiran infrastruktur akan mendatangkan wisatawan sekaligus investasi.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Target pembangunan infrastruktur oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kota Cirebon, misalnya, merasakan dampak pengoperasian Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) sejak pertengahan 2015. Kota seluas 37 kilometer persegi itu dihujani investasi hingga lebih Rp 1,6 triliun tahun 2017. Padahal, investasi pada 2014 tercatat hanya Rp 785 miliar.

Pemerintah memang gencar membangun infrastruktur. Namun, infrastruktur itu seharusnya dirasakan masyarakat luas. Apalagi, tidak sedikit masyarakat yang harus merelakan tanahnya untuk pembangunan.

Kepala Desa Randusari Wari berharap, Bendungan Kuningan memberikan manfaat kepada masyarakat, apalagi yang tanahnya terdampak pembangunan bendungan. Dengan pembangunan bendungan itu, Wari berharap panen padi dapat mencapai tiga kali.

”Selama ini, panen hanya sekali dan paling banyak dua kali. Sebab, air tidak sampai ke sawah. Padahal, 90 persen warga dari 1.837 keluarga di Randusari kerjanya bertani. Kami juga meminta bendungan dijadikan tempat wisata agar perekonomian di Kuningan timur berkembang,” ujar Wari.

Seperti kata Presiden Joko Widodo, dampak pertumbuhan ekonomi dari pembangunan infrastruktur akan tampak dua, tiga, bahkan empat tahun ke depan. Namun, menurut Presiden, masyarakat akan merasakan pembangunan infrastruktur itu hingga puluhan tahun.