Wapres: Kriminalisasi Tak Mudah Terjadi di Era Demokrasi

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Ketua Tim Pemerintah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Enny Nurbaningsih (kanan), didampingi Tenaga Ahli Kementerian Hukum dan HAM Muladi (kiri), saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/2/2018). Rapat itu salah satunya membahas mengenai pasal-pasal yang memancing perdebatan publik.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah meyakini waktu tiga bulan akan mencukupi untuk menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP. Banyaknya pasal yang dinilai bermasalah tak menyurutkan niat untuk segera mengesahkan RKUHP. Wakil Presiden Jusuf Kalla bahkan meyakini kriminalisasi akibat adanya pasal-pasal bermasalah di RKUHP tak akan terjadi di era demokrasi ini.

Wakil Presiden Jusuf Kalla, Rabu (30/5/2018) di Kantor Wapres, Jakarta, mengatakan, sepanjang pemerintah dan DPR intensif bertemu dan membahas RKUHP, waktu hampir tiga bulan ini akan sangat cukup. ”Undang-Undang (tentang Pemberantasan Tindak Pidana) Terorisme saja selesai dalam lima hari. Ini masih ada tiga bulan. Saya yakin, kalau DPR mau, bisa, tiga bulan cukup untuk menyelesaikan soal ini,” ujarnya kepada wartawan.

Sebelumnya, pada buka puasa bersama Presiden Joko Widodo dan Wapres Kalla di rumah dinas Ketua DPR, di kawasan Widya Chandra, Jakarta, Senin (28/5/2018), Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, DPR akan memberikan kado terindah untuk hari ulang tahun Indonesia mendatang. Kado tersebut adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru sebagai pengganti KUHP yang disebut Bambang sebagai peninggalan pemerintah kolonial Belanda.

KOMPAS/FRANS PATI HERIN

Ketua DPR Bambang Soesatyo. DPR, menurut Bambang, akan segera merampungkan pembahasan rancangan KUHP pada tahun ini.

Masalahnya, RKUHP yang diusulkan pemerintah mengandung banyak sekali pasal-pasal yang akan mengkriminalisasi warganya. Dalam Pasal 484 Ayat 1 Huruf e draf RKUHP hasil rapat antara pemerintah dan DPR per 10 Januari 2018, misalnya, diatur pidana untuk laki-laki dan perempuan yang melakukan persetubuhan tetapi tidak terikat perkawinan yang sah. Hal ini dinilai akan mengkriminalisasi masyarakat adat dan pasangan miskin yang kesulitan menikah secara resmi. Korban kekerasan seksual juga akan takut melaporkan kejadian yang menimpanya karena laporan bisa berbalik mengkriminalkannya dengan pasal tersebut.

Hal serupa terjadi pada aktivis yang menyampaikan informasi mengenai penggunaan kontrasepsi. Kriminalisasi bisa terjadi sebab ada pasal yang mengatur mengenai pidana terkait penyebarluasan informasi dan distribusi alat kontrasepsi.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Change.org Indonesia menggelar aksi di depan Gedung Pemberantasan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kuningan, Jakarta, 4 April. Mereka menyerukan kepada masyarakat agar tidak memilih partai politik peserta Pemilu 2014 yang ingin melemahkan KPK. Pelemahan KPK salah satunya muncul dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal mengenai pidana penghinaan kepada presiden dan wakil presiden juga menuai kontroversi. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi pun telah membatalkan pasal ini. Namun, pemerintah menganggap pasal ini diperlukan sehingga dihidupkan kembali.

Menurut Wapres Kalla, mengkritik dengan basis data boleh saja dilakukan, tetapi menghina kepala negara tidak boleh dibiarkan. Negara mana pun memiliki aturan serupa.

Wapres Kalla mencontohkan aturan yang berlaku di Thailand kendati mengakui aturan di negeri ini tak persis sama dengan konteks di Indonesia. ”Di Thailand, menghina anjing (raja) saja bisa masuk penjara. Kita sih tidak seperti itu, sama sekali jangan disamakan. Tetapi, maksud saya, semua negara juga mempunyai aturan serupa,” katanya.

Ketika ditanyakan mengenai risiko kriminalisasi dan pelanggaran HAM dalam penerapan pasal-pasal bermasalah tersebut, Wapres Kalla mengatakan, hakim dan jaksa akan membatasi mana yang kriminalisasi dan mana yang bukan. Lagi pula, menurut Kalla, kriminalisasi hanya terjadi ketika pemerintahan berlangsung otoriter. Ketika pemerintahan demokratis, mengkriminalisasi seseorang secara serampangan tak bisa dilakukan.

”Pengalaman kita selama ini, kriminalisasi tidak seperti dulu. Dulu seenaknya bisa masuk penjara, sekarang mana? Ndak ada,” ujarnya.