Ketiadaan Akses Jalan Menjadi Kendala Utama

KOMPAS/AHMAD ARIF

Para perempuan suku Punan Aput di Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara bersiap ke rumah adat ditemani anjing pemburu, Kamis (24/5/2018). Punan Aput secara tradisional hidup sebagai pemburu dan peramu dengan makanan utamanya sagu, namun kini mulai menetap dan menanam padi ladang

MALINAU, KOMPAS — Transisi kebudayaan masyarakat Punan di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara dari berburu dan meramu ke agraris belum didukung penguatan ekonomi-sosial. Keterbatasan akses transportasi menjadi kendala pengembangan masyarakat Punan di pedalaman, sedangkan yang di kota terpinggirkan secara politik.

“Masyarakat Punan yang berbasis berburu dan meramu cenderung tertinggal dibandingkan masyarakat Kalimantan lainnya yang lebih dulu mengenal bercocok tanam. Apalagi mereka kebanyakan tinggal di pedalaman dengan akses terbatas,” kata antropolog dan yang juga Direktur Complexity Institute Nanyang Technological University, Singapura, John Stephen Lansing, di Malinau, Rabu (30/5/2018).

Lansing merupakan kolaborator para peneliti Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang selama 20-30 Mei 2018 melakukan penelitian dan pengumpulan materi genetik pada masyarakat Punan, Kenyah, dan Lundaye di Kalimantan Utara.

“Secara sosial bisa teramati masyarakat Punan memiliki ciri budaya berbeda dan kemungkinan datang dari gelombang migrasi berbeda,” kata Lansing.

KOMPAS/AHMAD ARIF

Peneliti Eijkman, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi memeriksa genetika masyarakat Dayak Kenyah di Desa Setulang, Kecamatan Malinau Selatan Hilir, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, Selasa (29/5/2018). Berbeda dengan Punan yang pemburu dan peramu, populasi Kenyah secara tradisional memiliki budaya bercocok tanam, sehingga diduga mereka berasal dari gelombang kedatangan yang berbeda.

Dari pantauan Kompas selama mengikuti penelitian ini, masyarakat Punan umumnya tinggal di dalam hutan di pedalaman dengan akses terbatas. Kondisi ini misalnya dialami masyarakat Punan Aput di Long Sule dan Long Pipa, Kecamatan Kayan Hilir, Malinau. Untuk mencapai desa ini harus menggunakan pesawat perintis.

Harga kebutuhan pokok di dua desa yang dihuni sekitar 900 jiwa ini sangat tinggi. Harga gula pasir mencapai Rp 30.000 per kilogram, minyak goreng Rp 40.000 per liter, minyak tanah dan bensin Rp 38.000 per liter, sedangkan semen bisa mencapai 1,2 juta per sak.

“Seberapa pun kerja keras kami dari mencari gaharu atau emas di hutan, habis juga untuk kebutuhan bahan pokok yang sangat mahal,” kata Kepala Adat Besar Punan Kayan Hilir, Jingom Padai.

Seberapa pun kerja keras kami dari mencari gaharu atau emas di hutan, habis juga untuk kebutuhan bahan pokok yang sangat mahal.

Jingom berharap pemerintah bisa membuka jalan darat ke desa mereka. “Sebenarnya ada jalan bekas perusahaan kayu melalui wilayah Wahau, Kalimantan Timur. Namun kondisi jalannya sangat buruk dan mobil bisa terjebak berminggu-minggu,” kata dia.

Menurut Kepala Adat Long Pipa, Binyo, tiadanya jalan ini menjadi kendala utama pengembangan desa. “Katanya Pak Presiden sekarang banyak bangun jalan dan ingin menyamakan harga-harga di daerah pedalaman, nyatanya desa kami masih terisolasi dan harga-harga sangat mahal,” kata dia.

Tak hanya mahal, barang-barang kebutuhan dasar ini sering tidak ada, sebagaimana dialami masyarakat Long Sule dan Long Pipa ketika pesawat perintis Mission Aviation Fellowship (MAF) tidak beropersi pada awal tahun ini karena ada masalah perizinan. “Saat itu kami bahkan garam pun tidak ada di desa,” kata Binyo.

Jingom mengatakan, sebagian besar masyarakat Punan Aput di Long Sule dan Long Pipa pernah menanam komoditas perkebunan, seperti kopi. Namun, tanaman ini kemudian ditelantarkan karena tidak bisa dijual.

Sebagian besar masyarakat Punan Aput di Long Sule dan Long Pipa pernah menanam komoditas perkebunan, seperti kopi. Namun, tanaman ini kemudian ditelantarkan karena tidak bisa dijual.

“Kami sadar tidak bisa lagi mengandalkan emas atau gaharu yang lama-lama akan habis, tetapi hasil bumi lain susah dijual,” kata dia.

Kepala Perwakilan Kecamatan Kayan Hilir Petrus Incau mengakui, tiadanya akses jalan merupakan kendala utama pengembangan Punan Paut di Long Sule dan Long Pipa. Namun demikian, pembukaan jalan melalui Muara Wahau sulit dilakukan karena itu melalui provinsi lain, yaitu Kalimantan Timur. “Harus ada intervensi dari pemerintah pusat,” kata dia.

Dilematis

“Tinggal di pedalaman pastinya tidak mudah, tetapi pemindahan ke dekat perkotaan ternyata memicu banyak masalah bagi mereka, seperti dialami masyarakat Punan Tubu di Respen. Perlu strategi kebudayaan yang cermat,” kata Lansing.

Pada tahun 1970-an, pemerintah telah memindahkan masyarakat Punan Tubu ke Desa Respen Tubu, Kecamatan Malinau Utara, yang berada di dekat pusat Kota Malinau. Namun demikian, pemindahan ini tidak berjalan mulus. Selain bersengketa tentang hak milik tanah relokasi dengan masyarakat dayak lain, mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka di kota juga tidak mudah.

Bahkan Kepala Desa Raspen, Doleh Ucan mengatakan, warga desanya kini menginginkan kembali ke pedalaman Tubu. “Di pedalaman masih ada hutan dan tanah adat kami. Kalau di Respen kami tidak lagi ada tanah karena yang dulu kami dapat dari pemerintah kini digugat masyarakat Dayak lain. Jika tidak ada intervensi pemerintah dikhawatirkan memicu konflik horizontal,” kata dia.