Pengamanan Jatinegara Diperketat hingga Malam Takbiran

KOMPAS/AYU PRATIWI

Suasana di trotoar sekitar Stasiun Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (8/6/2018)

JAKARTA, KOMPAS - Pengamanan di kawasan perbelanjaan di Jatinegara, Jakarta Timur akan diperketat hingga malam takbiran. Sepuluh kecamatan, termasuk Jatinegara, akan menggelar operasi pengawasan pengendalian dan ketertiban di kawasan itu mulai 12 Juni 2018.

Pengamanan dilakukan untuk menangani lonjakan jumlah pedagang yang diperkirakan akan berjualan di sekitar pusat perbelanjaan di sekitar Jatinegara pada beberapa hari liburan Lebaran hingga malam takbiran.

Camat Jatinegara Nasrudin Abu Bakar, Jumat (8/6/2018), mengatakan, total personil yang disediakan dari 10 kecamatan untuk operasi ialah 357 orang, yakni dari unsur Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan (Dishub), kepolisian, dan militer.

Pada hari biasa, Kecamatan Jatinegara hanya memiliki 40 personel  Satpol PP untuk menertibkan trotoar dari pedagang kaki lima dan kendaraan yang parkir di atas trotoar.

Nasrudin memperkirakan, menjelang Lebaran, jumlah pedagang yang berjualan di trotoar bisa meningkat dua hingga tiga kali lipat. Wilayah di Jatinegara yang akan diawasi itu di antaranya di sepanjang Jalan Matraman, dimulai dari City Plaza Jatinegara hingga Stasiun Jatinegara.

Pantauan Kompas, Jumat siang, trotoar di depan City Plaza tidak diokupasi oleh para pedagang, namun, saat menuju Stasiun Jatinegara, pedagang yang berjualan di trotoar semakin padat, terutama pada pertigaan Jalan Matraman dan Jalan Raya Jatinegara Timur.

Lalu, mengarah dari pertigaan jalan itu ke Stasiun Jatinegara, jumlah pedagang yang memadati trotoar berkurang. Di beberapa titik di sepanjang jalan itu, sejumlah motor parkir di tepi jalan atau di atas trotoar.

KOMPAS/AYU PRATIWI

Camat Jatinegara Nasrudin Abu Bakar.

"Jatinegara adalah pusat perekonomian. Di mana ada gula, maka ada semut juga. Operasi ini kita laksanakan karena tingkat penyalahgunaan trotoar di Jatinegara cukup tinggi," ucap Nasrudin.

Pedagang yang berjualan di atas trotoar itu dikenakan sanksi oleh Satpol PP berupa tindak pidana ringan (tipiring) di mana mereka bayar denda yang ditentukan oleh jaksa. Namun tidak jadwal sidang tipiring, pedagang dikenakan sanksi dengan ditilang barang dagangannya. Untuk motor yang parkir sembarangan, dinas perhubungan akan menderek motor itu atau mencabut pentil ban motor itu.

Belum berkurang

Sesuai dengan Instruksi Gubernur Nomor 99 Tahun 2017, operasi penertiban trotoar yang melibatkan Satpol PP, Dishub, kepolisian, dan militer itu telah digelar sejak pertengahan tahun 2017. Operasi itu, kata Nasrudin, digelar setiap sekitar 10 hari sekali. Selain itu, penertiban trotoar juga dilakukan sehari-hari oleh Satpol PP.

Sayangnya, operasi itu belum menghasilkan perkembangan yang signifikan. Jumlah pedagang yang memadati trotoar belum berkurang sejak operasi penertiban trotoar itu digelar.

KOMPAS/AYU PRATIWI

Suasana di sepanjang Jalan Matraman, Jakarta Timur, Jumat (8/6/2018).

"Kita (Satpol PP) tidak pernah surut melakukan operasi penertiban ini. Namun, setelah kita tertibkan trotoar itu, mereka (pedagang kaki lima) selalu balik berdagang lagi. Jumlah personil kita terbatas. Kami tidak bisa stand by selama 24 jam di satu area karena juga harus mengawasi wilayah lain," tutur Nasrudin.

Nasrudin berharap, operasi penertiban bersama Dinas Perhubungan dan kepolisian juga bisa dilakukan setiap hari. Tetapi, karena keterbatasan personil dan adanya tugas lain, operasi itu hanya bisa digelar setiap beberapa hari.

Kecewa

Alfred Sitorus, Ketua Koalisi Pejalan Kaki, merasa kecewa dengan kondisi trotoar di Jakarta yang belum bebas dari para pedagang kaki lima dan dari kendaraan yang parkir sembarangan.

"Padahal, Jakarta akan menerima puluhan ribu tamu dari luar negeri pada Asian Games 2018. Pemprov DKI Jakarta harus mempersiapkan tempat khusus sementara untuk para pedagang agar mereka tidak mengganggu fasilitas publik," ujarnya.

KOMPAS/AYU PRATIWI

Suasana di seberang Stasiun Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (8/6/2018).

Baginya, trotoar merupakan aset kota yang sangat penting karena dibutuhkan sehari-hari oleh masyarakat untuk jalan kaki. Alfred juga berpendapat, sanksi yang dikenakan kepada siapa yang menyalahgunakan trotoar itu belum cukup berat karena hingga sekarang belum memberi efek jera.

"Indonesia adalah negara hukum. Kita tidak boleh membiasakan diri membiarkan pelanggaran itu terjadi. Kalau ini (penyalahgunaan trotoar) terus dibiarkan, nanti kita malah semakin terbiasa," ucap Alfred.