Perubahan Perilaku jadi Kunci Penanganan "Stunting"

KOMPAS/DEONISIA ARLINTA

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brodjonegoro memberikan pemaparan terkait isu stunting di Indonesia dalam acara Lokakarya Pra-Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XI Bidang 5, Kamis (7/6/2018) di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS —Penanganan stunting atau tubuh pendek akibat kurang gizi kronis perlu intervensi dari semua pihak. Selain meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan, promosi perubahan perilaku masyarakat  terkait gizi anak harus menjadi prioritas.

Menurut hasil Survei Indikator Kesehatan Nasional 2016, ada 33,6 persen anak berusia di bawah lima tahun mengalami stunting dan 26,1 persen anak usia di bawah dua tahun stunting. Bank Dunia 2016 menyebut, dari 159 juta anak dengan stunting di dunia, 9 juta di antaranya berada di Indonesia.

Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia Vivi Alatas menilai stunting harus dituntaskan menyeluruh. Selama ini penanganan stunting di Indonesia terfokus di sisi penyediaan. ”Tidak cukup memastikan ada puskesmas ataupun bidan mumpuni, tetapi ibunya tak mau datang ke puskesmas dan enggan konsultasi gizi anaknya,” ujarnya dalam Lokakarya Pra-Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi XI Bidang 5, Kamis (7/6/2018), di Jakarta.

Tidak cukup memastikan ada puskesmas ataupun bidan mumpuni, tetapi ibunya tak mau datang ke puskesmas dan enggan konsultasi gizi anaknya.

Perubahan perilaku warga harus menjadi prioritas untuk mengatasi stunting. Program pemerintah perlu diselaraskan dengan kesadaran warga akan pentingnya asupan gizi bagi anak.

Kesadaran rendah

Namun, pengetahuan dan kesadaran warga soal stunting rendah. Hal ini terlihat dari beberapa hal antara lain, rendahnya jumlah anak yang menerima imunisasi lengkap, perilaku sanitasi dan air bersih seperti kebiasaan mencuci tangan yang tak memadai, serta partisipasi dalam jaminan kesehatan masyarakat belum optimal.

Kompas

sumber: Riset Kesehatan Dasar 2013

Peneliti utama Pusat Humaniora dan Manajemen Kesehatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Lestari Handayani, memaparkan, , penyebab rendahnya pengetahuan dan kesadaran itu bisa disebabkan minimnya informasi, kepercayaan akan budaya, serta norma yang berlaku di masyarakat.

“Pada etnis Buru di Maluku, misalnya, ada kepercayaan ibu hamil pantang untuk mengonsumi makanan yang dianggap enak seperti daging dan sayuran. Padahal, makanan ini yang penting sebagai nutrisi janin,” katanya.

Bahkan, ia menemukan beberapa kasus di sejumlah daerah dengan pola makan bayi dan balita yang salah. Di Madura, dijumpai bayi yang baru lahir disuapi oleh madu. Ditemukan pula masyarakat di beberapa daerah yang memberikan makanan padat pada bayi usia kurang dari enam bulan. “Di Papua pernah dijumpai ibu yang memberikan anak bayinya mi instan. Alasannya hanya karena cepat dan mudah diperoleh,” ujar Lestari.

Intervensi menyeluruh

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brodjonegoro menyatakan, percepatan penurunan stunting perlu upaya dari lintas sektor melalui intervensi menyeluruh. Intervensi yang saat ini direncanakan meliputi intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.

KOMPAS/DEONISIA ARLINTA

Bambang PS Brodjonegoro

Pada intervensi gizi spesifik akan dilakukan melalui Kementerian Kesehatan. Intervensi itu meliputi antara lain, pemberian suplemen gizi, promosi ASI Eksklusif dan makanan pendamping air susu ibu (ASI), kampanye gizi seimbang, kelas ibu hamil, serta pemberian obat cacing.

Sementara intervensi gizi sensitif akan dilakukan melalui berbagai kementerian dan lembaga. Itu meliputi antara lain, pengadaan air bersih dan sanitasi, bantuan program nontunai, menjaga keamanan dan ketahanan pangan, pembinaan kesehatan reproduksi, bimbingan perkawinan, serta sosialisasi gizi bagi anak dan keluarga.

“Isu stunting tidak sekadar masalah kesehatan, tetapi menyangkut semua sektor. Untuk itu, informasi mengenai stunting harus lebih disebarluaskan, oleh kalangan ekonom, sosiolog, budayawan, maupun pemuka agama,” ujarnya.

Isu stunting tidak sekadar masalah kesehatan, tetapi menyangkut semua sektor. Untuk itu, informasi stunting harus disebarluaskan, oleh kalangan ekonom, sosiolog, budayawan, maupun pemuka agama.

Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Pusat dan Pengembangan Masyarakat, Cholil Nafis menegaskan, ulama dan tokoh agama punya peran penting untuk mendukung program penyadaran dan pengetasan gizi buruk di masyarakat. Dukungan ini bisa disampaikan melalui dakwah yang diberikan kepada masyarakat.