Muhammadiyah Dukung Pemerintah Wujudkan Perdamaian Dunia
Oleh
ANITA YOSSIHARA
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS - Persyarikatan Muhammadiyah menyampaikan selamat atas terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanaan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2019-2020. Posisi tersebut diharapkan dijadikan forum dan media bagi Indonesia untuk mewujudkan perdamaian dunia serta tatanan dunia yang lebih adil, beradab, dan berkemajuan.
Ucapan selamat atas terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir, Sabtu (9/6/2018). “Muhammadiyah menyampaikan selamat atas terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020,” ujar Haedar.
Indonesia berhasil merebut kursi anggota tidak tetap DK PBB setelah mendapatkan suara mayoritas dalam pemungutan suara yang digelar di Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat pada Jumat (7/6/2018) siang waktu setempat. Setelah melakukan kampanye selama kurang lebih dua tahun, Indonesia berhasil memperoleh dukungan dari 144 negara dari 190 negara yang mengikuti pemilihan.
Keberhasilan Indonesia menduduki satu kursi anggota tidak tetap DK PBB itu menunjukkan pengakuan dunia atas kiprah Indonesia di kancah dunia. “Karena itu secara khusus kami menyampaikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, yang selama ini berhasil memainkan peran politik luar negeri sehingga Indonesia memperoleh tempat di mata dunia,” tutur Haedar.
Secara khusus kami menyampaikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, yang selama ini berhasil memainkan peran politik luar negeri sehingga Indonesia memperoleh tempat di mata dunia
Lebih jauh lagi Muhammadiyah mengharapkan pemerintah Indonesia bisa memanfaatkan posisi anggota tidak tetap DK PBB untuk mewujudkan perdamaian dunia seperti yang diamanatkan konstitusi serta cita-cita para pendiri bangsa. Tidak hanya itu Indonesia juga diharapkan bisa mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil, beradab, dan berkemajuan.
“Dalam konteks politik global yang makin keras dan dinamis, tentu posisi di PBB tersebut dapat dijadikan forum dan media memainkan peran Indonesia mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil, beradab, dan berkemajuan,” kata Haedar.
Muhammadiyah juga berharap pemerintah Indonesia lebih pro aktif dan progresif menjadi juru damai, mencari solusi bagi sejumlah konflik serta gejolak politik yang terjadi di dunia Islam, khususnya antar negara Islam di kawasan Timur Tengah. Begitu pula penyelesaian konflik Rohingnya, Myanmar, serta sengketa berkepanjangan di Palestina.