”Ini ekspresi ucapan syukur dan rasa lega saat dibacakan bahwa jumlah suara dukungan terhadap Indonesia tidak saja melampaui batas minimal, tetapi jauh di atas batas minimal,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, Sabtu (9/6/2018) malam, ketika ditanya tentang makna foto di atas.
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi langsung mengucap syukur ketika mendengar Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Miroslav Lajcak mengumumkan Indonesia memenangi kursi sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.
Ia menutup wajahnya dengan dua tangannya, lalu mengatupkan tangannya, dan memegang dadanya sejenak. Perasaan bercampur aduk antara tegang, haru, dan bahagia yang dirasakan ia kendalikan dengan baik dalam ruang Sidang Majelis Umum di Markas PBB, New York, Amerika Serikat, Jumat (8/7/2018) pagi, itu.
Ruang sidang Majelis Umum PBB larut dalam suasana riang. Hampir seluruh peserta sidang ikut berseru kegirangan seraya bertepuk tangan meriah untuk merayakan kemenangan Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK mewakili Asia Pasifik untuk menggantikan Kazakhstan.
Tampak Duta Besar Luar Biasa dan Wakil Tetap Indonesia untuk PBB Dian Triansyah Djani yang duduk di samping Retno turut berbahagia. Ia memegang dadanya sambil tersenyum lega lalu menyalami Menteri Retno.
Rasa sukacita dan haru juga menyelimuti rombongan Indonesia lainnya, seperti Dirjen Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian Ruddyard yang duduk di samping Triansyah.
Begitu juga Duta Besar dan Deputi Wakil Tetap Indonesia Ina Hagniningtyas Krisnamurthi dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBPP) serta Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO, dan Organisasi Internasional lainnya di Geneva (Watapri Geneva) Hasan Kleib.
Arrmanatha mengatakan, terpilihnya Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB periode 2019-2020 merupakan perjuangan yang tidak mudah dan tidak instan. Kampanye untuk mencari dukungan internasional telah dilakukan sejak dua tahun lalu, yaitu pada 2016.
Negara mengerahkan seluruh lini yang ada, baik Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Duta Besar, dan Utusan Khusus RI untuk menyampaikan keinginan tulus Indonesia membantu meraih perdamaian dunia. Keinginan itu disampaikan kepada kepala negara, petinggi, dan mitra sejumlah negara dalam setiap kesempatan.
Media kampanye yang digunakan pun beragam. Permintaan dukungan dilakukan melalui pidato dalam pertemuan internasional, pertemuan bilateral, bahkan dalam bentuk surat.
Tidak bisa dibantah, proses untuk meyakinkan bahwa Indonesia layak menjadi anggota tidak mudah. Negara-negara harus melihat rekam jejak bangsa terlebih dahulu dalam mewujudkan keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan, baik untuk dalam negeri maupun secara global.
Menurut Arrmanatha, menjelang dua hari sebelum pemilihan di PBB, tim pemenangan Indonesia masih belum berhenti berusaha. Mereka bertemu dengan hampir seluruh negara anggota PBB di New York.
Menteri Retno pun kembali bertemu langsung dengan puluhan delegasi sejumlah negara, baik di tingkat menteri ataupun duta besar. ”Bahkan, hingga saat terakhir, permintaan dan pemastian dukungan juga masih dilakukan melalui sambungan telepon kepada sejumlah menteri,” kata Arrmanatha.
”Jadi, ini prosesnya sangat panjang karena kita harus meyakinkan mereka. Tidak saja rekam jejak, tetapi setiap kejadian di dalam negeri juga sering menjadi pertimbangan suatu negara untuk mendukung atau tidak,” kata Arrmanatha.
Perjuangan yang penuh tantangan dan panjang itu pun berbuah manis. Dalam Sidang Majelis Umum, Indonesia berhasil meraih 144 suara. Jumlah itu di atas batas minimal yang ditentukan, yakni 127 suara atau dua pertiga dari jumlah negara anggota PBB.
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi melalui telekonferensi dari New York mengatakan, kemenangan ini merupakan hasil dari kepercayaan internasional kepada kontribusi Indonesia bagi perdamaian global.
Per 1 Januari 2019, Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK untuk kawasan Asia Pasifik dapat mengambil keputusan yang mengikat secara hukum, memiliki otoritas untuk menjatuhkan sanksi, dan mengotorisasi pengerahan pasukan keamanan di dunia internasional.
Agenda utama
Agenda utama Indonesia nanti adalah memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas global, meningkatkan sinergi dan kerja sama organisasi kawasan, membentuk pendekatan global dan komprehensif untuk memerangi terorisme dan radikalisme, serta mendorong terciptanya kemitraan global untuk menghasilkan perdamaian demi mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.
Indonesia juga memiliki satu isu prioritas, yaitu menyangkut Palestina. Indonesia pun akan mengajak negara anggota lainnya agar menjadikan DK PBB lebih efisien dan bertanggung jawab.
Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB terakhir tepat pada 10 tahun lalu, yakni periode 2007-2008. Sebelumnya, Indonesia juga pernah terpilih sebagai anggota pada periode 1995-1996 dan periode 1973-1974. Dengan demikian, pada 2019, Indonesia telah menjadi anggota untuk keempat kalinya.
Selain Indonesia, empat negara lain yang juga terpilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Negara-negara itu adalah Jerman dan Belgia untuk kawasan Eropa Barat dan lainnya, Afrika Selatan untuk kawasan Afrika, dan Republik Dominika untuk kawasan Amerika Latin dan Karibia.
Kelima negara anggota tidak tetap DK PBB ini akan bergabung dengan lima anggota tidak tetap lainnya, yaitu Pantai Gading, Guinea-Ekuatorial, Kuwait, Peru, dan Polandia serta lima anggota tetap, yakni Amerika Serikat, Inggris, Perancis, China, dan Rusia. (PASCAL S BIN SAJU)