Pertemuan Puan dan Prabowo Dapat Turunkan Tensi Politik

ANTARA FOTO/FANNY OCTAVIANUS

Presiden Joko Widodo menerima hormat dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan (kanan) dalam acara pembukaan Rakernas PAN, Jakarta, beberapa waktu lalu.

JAKARTA, KOMPAS — Pertemuan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang rencananya diadakan setelah Lebaran nanti dinilai dapat menurunkan tensi politik yang cukup tinggi di antara kedua partai. Meski demikian, pertemuan tersebut belum dapat mengindikasikan kedua partai akan berkoalisi pada Pemilihan Presiden 2019.

Tingginya tensi antara PDI-P dan Gerindra telah terjadi sejak Pilpres 2014. Sejak saat itu, kontestasi politik di antara kedua partai selalu menyajikan tensi yang cukup tinggi, termasuk dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Pengamat politik dari The Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, di Jakarta, Selasa (12/6/2018), mengatakan, rencana pertemuan Puan dan Prabowo dapat menurunkan tensi politik antara kedua partai yang telah terjadi sejak Pilpres 2014.

”Saat ini tensi kontestasi politik kedua partai masih cukup tinggi karena kandidat yang dicalonkan dan perilaku relawan yang saling serang. Idealnya, pertemuan itu dapat menurunkan tingginya tensi tersebut,” ujar Arya saat dihubungi.

Meski demikian, pertemuan tersebut belum dapat mengindikasikan kedua partai akan berkoalisi pada Pilpres 2019. Hal ini karena kader dari kedua partai memiliki referensi politik yang berbeda.

ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melambaikan tangannya kepada kader Gerindra usai menghadiri acara Rapat Kerja Nasional Bidang Advokasi dan Hukum DPP Gerindra di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Selain itu, kedua partai juga telah mengusung nama capresnya masing-masing, yakni Joko Widodo dari PDI-P dan Prabowo Subianto dari Gerindra.

”Kemungkinan koalisi PDI-P dengan Gerindra masih dalam tahap ’abu-abu’. Tingkat koalisi kedua partai dalam pilkada di sejumlah daerah juga kecil sekali sehingga cukup susah untuk mencari titik temu koalisi kedua partai,” tutur Arya.

Menurut Arya, jika PDI-P dan Gerindra berkoalisi, dapat dipastikan duet antara Jokowi-Prabowo akan tersaji pada Pilpres 2019. Namun, kemungkinan hal tersebut terjadi sangat kecil karena Jokowi dan Prabowo layaknya dua matahari kembar yang sama-sama memiliki kelebihan dan menjadi tokoh sentral.

”Jokowi tidak menginginkan model seperti itu. Hal ini terlihat dari sikap Jokowi yang belum banyak membicarakan pilpres dengan PDI-P sehingga menandakan bahwa Jokowi tidak ingin didikte dalam proses penentuan cawapres,” kata Arya.

Sebelumnya, Puan berharap dapat bertemu dengan Prabowo dalam momentum Lebaran untuk bersilaturahim. Namun, rencana pertemuan tersebut belum dapat dilaksanakan dan ditentukan waktunya karena terkendala padatnya jadwal masing-masing.

Diutusnya Puan untuk bertemu dan menjalin komunikasi dengan Prabowo juga dinilai Arya dapat membangun citra baru bagi Puan. Jika pertemuan menghasilkan konsensus bersama, bukan tidak mungkin Puan yang selama ini kurang menonjol dalam tubuh PDI-P dapat memiliki citra baru bahwa dia mampu membangun lobi-lobi dan koalisi politik.

Kompas

Puan Maharani

Dialog partai

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan, pertemuan antara Puan dan Prabowo tidak harus membahas dan berujung pada koalisi di Pilpres 2019. Hasto melihat pertemuan nanti hanya sebatas dialog partai dari para petinggi.

”Pertemuan itu untuk dialog. Kedua partai sama-sama akan berbicara tentang bagaimana masa depan bangsa dan negara,” ujar Hasto.

KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO

Hasto Kristiyanto

Selain itu, menurut Hasto, pertemuan dapat dijadikan sebagai pembahasan agenda politik seperti pilkada atau pilpres agar tidak menggunakan berbagai hal yang dapat memecah belah bangsa. Adanya dialog di antara dua partai yang berkontestasi ini diyakini dapat meminimalisasi potensi konflik sosial di Pilpres 2019.

”Terdapat berbagai hal yang dapat dilakukan dalam dialog, seperti menyepakati agenda-agenda besar terhadap komitmen konsesus nasional, yakni Pancasila dan pendidikan Indonesia konstitusi kita,” tuturnya.