Turnbull Setuju Minta Maaf secara Formal atas Kasus Pelecehan Seksual Anak

AFP PHOTO / ASEANINAUS / ANDREW TAYLOR

PM Australia Malcolm Turnbull berswafoto dengan Menlu RI Retno Marsudi, Presiden Indonesia Joko Widodo, Menlu Australia Julie Bishop, serta Sultan Brunei Hassanal Bolkiah di sela-sela KTT Khusus ASEAN-Australia, di Sydney, 17 Maret 2018.

SYDNEY, RABU — Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull mengatakan pada Rabu (13/6/2018) bahwa dirinya akan menyampaikan permintaan maaf nasional kepada korban pelecehan seksual anak dan keluarga mereka pada 22 Oktober mendatang.

Permohonan maaf yang akan disampaikan Turnbull tersebut dipicu oleh penyelidikan yang berlangsung selama lima tahun terhadap pelecehan seksual anak. Ada lebih dari 8.000 kasus pelecehan seksual yang dilakukan dalam lembaga agama. Kasus ini menimbulkan keprihatinan karena negara seharusnya bertanggung jawab atas keselamatan anak-anak.

”Sekarang, setelah kami menemukan kebenaran yang mengejutkan, kami harus melakukan segala upaya untuk menghormati keberanian ribuan orang yang maju memaparkan kebenaran,” kata Turnbull kepada wartawan di Canberra, ibu kota Australia.

Kasus ini menimbulkan keprihatinan karena negara seharusnya bertanggung jawab atas keselamatan anak-anak.

Penyelidikan berakhir pada Desember lalu setelah mengumpulkan bukti dari para pemimpin gereja, seperti Kardinal George Pell yang dituduh melakukan pelanggaran seksual dan gagal melindungi anak-anak.

Seorang penasihat tim penyelidik mengatakan, tuntutan terakhir menyatakan Pell dan pejabat lain gagal melindungi anak-anak di Negara Bagian Victoria dengan tidak bertindak apa pun meski mendapatkan informasi tentang dugaan pelecehan seksual anak yang dilakukan para imam. Tuduhan tersebut ditolak keras oleh Pell.

Adopsi rekomendasi

Turnbull mengatakan, Pemerintah Australia akan mengadopsi 104 dari 122 rekomendasi yang diajukan Komisi Kerajaan yang mencakup skema pembayaran ganti rugi dan layanan hukum bagi korban pelecehan seksual anak.

Pemerintah Australia masih mempertimbangkan sisa 18 rekomendasi, termasuk proposal yang menyebutkan Pemerintah Australia harus menyosialisasikan undang-undang yang memaksa pemimpin agama untuk melaporkan kasus pelecehan seksual anak.

Undang-undang yang diusulkan akan menangkap imam Katolik yang mengungkapkan pelecehan seksual selama pengakuan dosa. Hal ini bertentangan dengan ajaran Katolik dan prinsip kerahasiaan pengakuan dosa.

Pada Rabu lalu, Turnbull mengatakan, Kantor Nasional untuk Keselamatan Anak akan mulai beroperasi pada 1 Juli 2018, seperti halnya program pemulihan nasional yang melibatkan pemerintah federal dan negara bagian untuk memberikan pembayaran ganti rugi kepada korban.

AFP PHOTO/Alberto PIZZOLI

Kardinal Australia George Pell menghadiri jumpa pers di Kantor Takhta Suci, Vatican City, 29 Juni 2017, setelah dikenai tuduhan dalam kasus pelecehan seksual.

Menteri Layanan Sosial Federal Dan Tehan mengatakan, pembayaran maksimum yang akan diberikan kepada setiap korban ialah 150.000 dollar Australia (Rp 1,6 miliar). Angka ini lebih rendah dari yang direkomendasikan meskipun pembayaran rata-rata akan lebih tinggi dari rekomendasi Komisi Kerajaan.

Turnbull mengatakan, Komisi Kerajaan telah mengungkapkan kasus penyiksaan atau pelecehan seksual terhadap anak-anak. Fakta itu mengejutkan.

”Hal tersebut menunjukkan bahwa laporan pelecehan seksual ini sudah terlalu lama tidak dipedulikan dan ditolak oleh orang dewasa serta institusi yang seharusnya melindungi mereka,” kata Turnbull.

Laporan pelecehan seksual ini sudah terlalu lama tidak dipedulikan.

Komisi Kerajaan juga membuat sejumlah rekomendasi yang ditujukan kepada Vatikan, termasuk bahwa setiap pelecehan terhadap anak yang diungkapkan selama pengakuan dosa harus dilaporkan kepada polisi. Komisi tersebut merekomendasikan pula bahwa Gereja Katolik Australia harus meminta izin dari Vatikan agar para rohaniwan dimungkinkan menjadi sukarelawan terkait kasus semacam ini.

Australia sekarang berusaha menyelaraskan undang-undang di seluruh negara bagian dan wilayahnya untuk bertindak berdasarkan rekomendasi Komisi Kerajaan. (AFP/AP/REUTERS)