Mendagri: Jangan Memecah Belah Masyarakat

KOMPAS/ SAMUEL OKTORA

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan keterangan kepada wartawan.

BANDUNG, KOMPAS — Pemilihan kepala daerah serentak tinggal sembilan hari lagi. Pemerintah mengingatkan kembali pentingnya masyarakat menjaga persatuan dan kesatuan, jangan sampai mudah terpecah belah.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo seusai acara upacara pelantikan Komisaris Jenderal Mochammad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat di Bandung, Jabar, Senin (18/6/2018), mengharapkan peran aktif para tokoh masyarakat, tokoh adat, ataupun tokoh agama untuk dapat mendorong dan memperkuat kebersamaan di masyarakat.

”Jangan malah masyarakat dihujani dengan berbagai propaganda yang bersifat fitnah, ujaran kebencian, juga hoaks yang justru dapat memecah belah masyarakat. Mari beri pendidikan politik kepada masyarakat,” kata Tjahjo.

PUSPEN KEMENDAGRI

Pelantikan Komjen Iriawan sebagai Pjs Gubernur Jawa Barat dilakukan di Bandung, Jawa Barat, Senin (18/6/2018).

Mendagri Tjahjo mengatakan, pilkada merupakan bagian dari proses pemilihan kepala daerah, pileg untuk memilih anggota DPRD, DPR, dan DPD, sedangkan  pilpres untuk memilih presiden dan wakil presiden. Terkait dengan hal itu wajar adanya perbedaan pendapat atau pilihan, tapi hendaknya jangan sampai memecah belah masyarakat.

”Salurkan saja perbedaan pilihan politik itu di TPS (tempat pemungutan suara). Jangan malah dibuat poros-poros-an,” ucapnya.

Di sisi lain, Tjahjo juga menyinggung, pemerintah optimistis pada hari pencoblosan, logistik, seperti kelengkapan pemungutan suara, kelengkapan TPS, ataupun surat suara, sudah terdistribusi ke semua wilayah.

”Kami optimistis tidak ada masalah dengan logistik, sekalipun pada daerah dengan kondisi geografis yang sulit, seperti Papua. Pihak KPUD sudah mengalokasikan anggaran yang besar untuk distribusi logistik yang memerlukan pesawat atau helikopter. Pengiriman logistik juga akan dibantu penuh pihak pemda, TNI, ataupun Polri,” ujar Tjahjo.

KOMPAS/ SAMUEL OKTORA

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Ramlan Maulana mengecek hasil pengepakan surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018 di gudang KPU Kabupaten Purwakarta, Jalan Flamboyan, Purwakarta, Rabu (13/6/2018). Menurut rencana, logistik kelengkapan pemungutan suara, kelengkapan tempat pemungutan suara (TPS), juga surat suara akan dikirim ke tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada H-5. Pencoblosan digelar pada 27 Juni.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar Yayat Hidayat mengatakan, sampai sejauh ini kendala surat suara kurang kirim, dan yang rusak untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar 2018 sudah mendapat penggantian seluruhnya dari perusahaan percetakan.

Jabar sempat mengalami kekurangan 16.915 surat suara karena kurang kirim, dan 8.608 surat suara yang rusak, yang semuanya itu sudah memperoleh penggantian dari perusahaan percetakan.

Adapun total surat suara untuk Pilgub Jabar sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dan 2,5 persen surat suara cadangan sebanyak 32.559.592 lembar.

”Tahap selanjutnya tinggal pendistribusian logistik ke tingkat PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). Untuk pertimbangan keamanan, semua KPU kabupaten/ kota diarahkan logistik baru dikirim ke PPK pada H-5 atau tanggal 22 Juni,” ucap Yayat.