Aliran Uang dari Jakarta ke Daerah Diperkirakan Meningkat 10-13 Persen

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

ILUSTRASI.

JAKARTA, KOMPAS--Rupiah dari para  pemudik asal DKI Jakarta yang mengalir ke sejumlah daerah tujuan mudik selama masa lebaran 2018 diperkirakan mencapai Rp 8 triliun atau naik 10-13 persen dari lebaran 2017. Kenaikan tersebut dipicu libur lebaran yang lebih panjang dan bertambah banyaknya jumlah pemudik.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, peningkatan uang lebaran dari Jakarta yang mengalir ke daerah tahun ini diperkirakan Rp 8 triliun hingga Rp 10 triliun atau naik dibanding tahun lalu yang mencapai   Rp 7 triliun. Aliran itu terbagi ke daerah-daerah tujuan mudik terbesar dari Jakarta, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Banten, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

“Ini jumlah yang sangat signifikan untuk menggeliatkan usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah tujuan pemudik. Uang itu terutama di kuliner, wisata, dan pernak-pernik lebaran,” katanya di Jakarta, Senin (18/6).

KOMPAS/KRIS RAZIANTO MADA

Pekerja gerai Soto Gading 1 menyiapkan pesanan di salah satu tujuan wisata kuliner populer di Solo, Jawa Tengah. Soto ayam di kawasan Gading itu, antara lain pernah jadi lokasi perjamuan Presiden Joko Widodo dengan para ketua umum partai.

Besaran rupiah itu  bagian dari total jumlah pemudik yang diperkirakan sekitar 19 juta orang. Data Bank Indonesia menyebut, perputaran uang selama liburan lebaran tahun ini mencapai Rp 188 triliun, sekitar Rp 41 triliun atau 22 persen di antaranya  berasal dari Jabodetabek.

Dua pemicu utama kenaikan adalah kenaikan jumlah pemudik dan panjangnya libur lebaran tahun ini. Kenaikan jumlah pemudik dari DKI Jakarta tahun ini diperkirakan sekitar 4 persen dari tahun lalu yang jumlahnya 6,825 juta jiwa.

Jumlah pemudik dari Jakarta tahun ini diperkirakan sekitar 7 juta jiwa. Artinya, terdapat 2,3 juta keluarga dari Jakarta yang masing-masing membawa minimal Rp 3,5 juta ke kampung halamannya.

Adapun libur lebaran yang mencapai 10 hari atau bertambah dua hari dari tahun lalu, secara otomatis menambah lama waktu tinggal para pemudik di daerahnya. Hal ini menambah kesempatan pemudik untuk menjajal  aneka kuliner dan berwisata.

“Dengan demikian geliat ekonomi di daerah semakin bergairah dan ini menjadi kesempatan bagi usaha di sekitar kawasan wisata,” kata Sarman.

Menurut Sarman, selama di daerah, pengeluaran yang paling dominan adalah transportasi, belanja kuliner, pernak-pernik lebaran, konsumsi rumah tangga, serta uang yang dibagi kepada keluarga di kampung halaman.

Momen lebaran pun menjadi momen yang sangat ditunggu oleh pelaku UKM di daerah tujuan mudik, karena akan mampu mendongkrak omset mereka. Apalagi, libur lebaran tahun ini yang lumayan panjang.

KOMPAS/DWI AS SETIANINGSIH

Peserta tur Warisan Budaya Bengawan Solo Yayasan Warna-Warni Indonesia menikmati menu khas Klaten, seperti ayam panggang dan buntil, Minggu (4/10), saat berkunjung ke Pedan, Klaten, Jawa Tengah. Kuliner masih menjadi salah satu tujuan utama para pemudik di daerah asal.

Sayangnya, selama ini geliat ekonomi dari uang lebaran yang jumlahnya besar itu hanya berlangsung jangka pendek, karena sebagian besar digunakan untuk konsumsi dan bukan untuk investasi atau modal.

Investasi daerah

Pada kesempatan berbeda, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, selain beramal, uang dari masa lebaran  diharapkan dapat dimanfaatkan untuk investasi di daerah asal dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan jaringan kerabat di Jakarta. Dengan demikian, pemudik tak perlu membawa kerabatnya ke Jakarta untuk bekerja. “Misalnya bisa usaha bawang merah untuk dijual ke Jakarta,” katanya.

Meski demikian, Pemprov DKI tidak akan melarang para pendatang yang hendak mengadu nasib di Jakarta. Bahkan, pemprov siap memberi pelatihan keterampilan kerja.

Merujuk data Badan Pusat Statistik, Sarman mengatakan, jumlah pengangguran terbuka di DKI Jakarta saat ini masih mencapai 7 persen. Artinya, tingkat persaingan dan kompetisi dalam mencari pekerjaan sangat tinggi.

Adapun angka kemiskinan masih sekitar 3,5 persen. Jika dipaksakan datang ke Jakarta, warga tanpa kompetensi memadai maupun adanya jaminan tempat kerja, justru berpotensi menjadi beban sosial.