PM Norwegia Minta Presiden Jokowi Jadi Anggota Panel Tingkat Tinggi

KOMPAS/MOHAMMAD BAKIR

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan kuliah umum di Oslo, Norwegia, 8 Juni 2018.

OSLO, KOMPAS — Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg meminta kesediaan Presiden Joko Widodo menjadi anggota Panel Tingkat Tinggi tentang Pembangunan Ekonomi Kelautan Berkelanjutan (High-Level Panel on Building Sustainable Ocean Economy).

Setidaknya sudah 13 negara yang ikut bergabung menjadi anggota Panel Tingkat Tinggi, yakni Norwegia, Indonesia, Ghana, Guinea, Jamaika, Meksiko, Palau, Portugal, Australia, Jepang, Fiji, Chile, dan Namibia. Ke-13 negara ini mewakili lebih dari 60 persen panjang seluruh garis pantai di dunia, yaitu 261.444 kilometer.

”High-Level Panel (HLP) on Building Sustainable Ocean Economy yang digagas Norwegia ini sangat penting dan strategis untuk mengatasi berbagai persoalan yang terkait dengan sumber daya laut dunia karena kerja HLP yang beranggotakan 13 negara coastal state ini mencakup 60 persen dari laut dunia dan berakhir atau mengerucut pada kebijakan global (global ocean policy) untuk menjaga kesehatan laut (healthy ocean),” tutur Kepala Satuan Tugas Nasional Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal Mas Achmad Santosa kepada Kompas, Selasa (19/6/2018), dari Oslo, Norwegia.

Menurut Achmad, HLP juga akan link up dengan proses-proses di Perserikatan Bangsa-Bangsa karena keterlibatan Utusan Khusus PBB tentang Kelautan (UN Special Envoy for Ocean) Peter Thompson. Kebijakan penyehatan laut di tingkat global tertinggal jauh dibandingkan dengan kebijakan di sektor sumber daya alam di daratan (terestrial).

”Kesediaan Presiden Jokowi sebagai anggota HLP sangat tepat karena prioritas pemerintahan Jokowi saat ini adalah mengedepankan pembangunan laut sebagai masa depan bangsa ini. Dan, Indonesia menguasai panjang laut kedua di dunia serta salah satu pemilik keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia,” tutur Achmad.

Kesediaan Presiden Jokowi sebagai anggota HLP sangat tepat karena prioritas pemerintahan Jokowi saat ini adalah mengedepankan pembangunan laut sebagai masa depan bangsa ini.

Pada 2018, PM Norwegia Erna Solberg menggelar sidang HLP di Oslo, Selasa. Beberapa negara mengirimkan wakilnya (sherpa) untuk hadir di Oslo. Mereka antara lain Chairman of the Great Barrier Reef Marine Park Authority (Australia) Russel Reichelt, Duta Besar Chile di Norwegia Waldemar Coutts, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Duta Besar Jepang di Norwegia Toshio Kunikata, Wakil Kepala Staf Kepresidenan Meksiko Paulina Terrazas, dan Menteri Kelautan Portugal Ana Paula Mendes Vitorino.

AFP PHOTO / POOL / IAN LANGSDON

Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg (kiri) dan PM Kanada Justin Trudeau, diLa Malbaie, Kanada, 9 Juni 2018.

Laut memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan manusia, menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, dan mendorong pertumbuhan ekonomi apabila dimanfaatkan secara berkelanjutan. Namun, dibutuhkan konsensus dunia untuk menyamakan persepsi ini, terutama ancaman terhadap kesehatan dan produktivitas laut.

”Dokumen rencana aksi yang dihasilkan oleh Panel Tingkat Tinggi akan dibahas bersama Utusan Khusus PBB tentang Kelautan yang dijabat Peter Thomson (mantan Presiden UN General Assembly ke-71) agar bisa diadopsi PBB pada UN Ocean Conference tahun 2020,” kata Lily Pergiwati, Kepala Biro Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan, di Jakarta.

KOMPAS/MOHAMMAD BAKIR

Data penangkapan ikan di Norwegia 1945-2011.

Sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo

Ia menambahkan, inisiatif ini sejalan dengan visi Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, yaitu sepanjang 99.093 kilometer, dengan kekayaan laut berlimpah, Indonesia membutuhkan kebijakan pembangunan dan pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.

Inisiatif ini sejalan dengan visi Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

”Penduduk Indonesia yang secara langsung bertumpu pada pembangunan ekonomi kelautan yang berkelanjutan besar. Menurut BPS, lebih dari 50 persen penduduk Indonesia bertempat tinggal di wilayah pesisir, 5,6 juta penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya secara langsung kepada rumah tangga nelayan,” paparnya.

Meningkatkan citra Indonesia secara internasional di bidang kelautan, kata Lily, sangat penting karena di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo pemberantasan pencurian ikan di Indonesia telah mendapat pengakuan dunia.

”Posisi Indonesia sebagai salah satu pelopor dalam bidang kelautan akan semakin kuat dengan partisipasi Indonesia dalam keanggotaan Panel Tingkat Tinggi ini,” kata Lily.