Maklum, bukan hanya karena pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tinggal satu tahun empat bulan, melainkan juga karena saat ini pemerintah memasuki tahun politik, yakni Pemilihan Legislatif 2018, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019.
Keempat anggota Staf Khusus Presiden Jokowi yang baru adalah Ahmad Erani Yustika di Bidang Ekonomi; Adita Irawati di Bidang Komunikasi Kementerian dan Lembaga Negara; Abdul Ghofarrozin di Bidang Keagamaan Dalam Negeri; dan Siti Ruhaini Dhzuhayatin di Bidang Keagamaan Internasional. Mereka diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 28/M Tahun 2018 tentang Pengangkatan Staf Khusus Presiden.
Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, saat mengenalkan anggota Staf Khusus Presiden kepada pers, belum lama ini, tentu tak mudah menjawab pertanyaan itu. Menurut mantan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) periode kedua, pada tahun politik ini, persoalan apa pun bisa jadi isu politik. Namun, Teten mengakui, penguatan tim perlu dilakukan setelah kinerja staf khusus dievaluasi.
Adita, yang mantan Vice President Corporate Communication Telkomsel itu, menjelaskan bahwa pertanyaan serupa juga dihadapinya saat pertama diminta bergabung ke Istana. Namun, jawabannya tak dijelaskan rinci.
”Tugas saya membantu mengurai sumbatan-komunikasi yang selama ini terjadi. Seharusnya, persoalan tersebut tak terjadi pada era digital saat ini,” ujarnya.
Sementara itu, terkait pengangkatan Ngabalin, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko hanya dapat menjawab bahwa pengangkatan Ngabalin untuk membantu KSP melakukan fungsi komunikasi politik ke publik.
”Dia adalah politisi senior yang punya banyak pengalaman dan jaringan. Tugasnya, bukan juru bicara presiden atau staf khusus presiden,” kata Moeldoko waktu itu.
Deputi IV Komunikasi dan Diseminasi Informasi KSP Eko Sulistyo menambahkan, Ngabalin bertugas melakukan komunikasi politik. Ditanya apakah termasuk meluruskan tuduhan-tuduhan yang tak benar terhadap pemerintah, Eko membenarkan.
Perkuat kebijakan
Namun, Menteri Sekretaris Negara Pratikno pernah menepis tuduhan bahwa pengangkatan empat anggota staf khusus tersebut hanya untuk kepentingan politik pragmatis. Namun, Pratikno tak mau menjelaskan lebih rinci. Sejauh ini, seperti anggota staf khusus Presiden lainnya yang sudah diangkat, tugas staf khusus Presiden intinya membantu Presiden dalam memperkuat setiap kebijakannya. Khusus Ngabalin, Pratikno tak menjawab.
Kini, setelah bertambah empat orang anggota staf khusus, total anggota staf khusus presiden yang semula tujuh orang menjadi berjumlah 11 orang. Ketujuh orang itu adalah Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Sukardi Rinakit, Ari Dwipayana, Johan Budi SP, Staf Khusus Bidang Papua Lenis Kagoya, Staf Khusus Bidang Kebijakan Goris Mere dan Diaz Hendropriyono.
”Mereka inilah yang disebut lingkaran dalam Presiden, termasuk Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Sekretaris Pribadi Presiden Anggit Nugroho. Ketiganya fungsional dengan tugasnya yang melekat,” ujar pejabat tersebut.
Pejabat di lingkungan Istana itu juga menambahkan, pengangkatan empat staf khusus Presiden sebenarnya hanya untuk memenuhi kebutuhan substansi sekaligus juga pengelolaan jejaring komunikasi. Jadi, bukan semata-mata untuk penguatan kepentingan politik.
”Setidaknya, untuk memberikan second opinion bagi Presiden dalam setiap kebijakan. Kalau soal-soal ekonomi, Presiden bisa tanya kepada Erani. Jejaring Muhammadiyah dan soal HAM internasional, Presiden tanya kepada Ruhaini. Untuk jejaring Nahdlatul Ulama dan basis pesantren, Presiden bisa mendapat masukan dari Ghofarrozin. Sementara dari Adita, Presiden butuh saran dari dunia milenia yang kontemporer serta komunikasi digital,” ujarnya.
Semua anggota staf khusus tersebut, sejauh pengamatan Kompas, menempati tiga area kantor yang berbeda. Lenis Kagoya, Goris Mere, dan Diaz Hendropriyono berkantor di Jalan Veteran 3, Jakarta. Sementara Teten, Sukardi, Ari Dwipayana, Erani, Adita, Ghofarrozin, dan Ruhaini bekerja di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Majapahit, Jakarta. Sementara Johan Budi berkantor di Kantor Presiden, di antara Istana Merdeka dan Istana Negara, Jakarta.
Dari informasi yang dihimpun dari sumber di lingkaran Presiden, setiap pagi di hari kerja, mereka selalu berkomunikasi, merencanakan hal-hal yang perlu dilakukan hari itu, dan disampailkan kepada Presiden dalam pertemuan pagi. Namun, pertemuan ini tidak selalu diikuti semua anggota staf dalam format lengkap karena alasan yang beragam. Salah seorang angota staf khusus menyampaikan bahwa konsolidasi kini mulai dirapikan lagi, termasuk hal-hal detail menyangkut
kunjungan Presiden, pakaian yang dikenakan, dan pernyataan ke publik. Intinya, ”lingkaran dalam” Presiden mulai ditata kembali menyongsong Pilpres 2019.
Namun, pada hari-hari kerja, tidak semua anggota staf khusus itu dapat diketahui ”pergerakannya” di istana. Sebagian dari mereka kerap terlihat saat kunjungan kerja Presiden secara bergiliran. Sebagian malah ada yang bertanya, harus mengerjakan apa. Menurut Teten, dengan penguatan ini, sinergi kerja dapat semakin terbangun. Anggota staf khusus juga dibentuk untuk dapat merespons segera isu-isu yang memerlukan bidang khusus seperti ekonomi.
Wakil Ketua Komisi II DPR A Hakam Naja bisa memahami maksud penambahan anggota staf khusus Presiden tersebut. ”Ini sebenarnya sesuai dengan apa yang kami (Komisi II) inginkan, lembaga presiden bisa lebih efektif, lebih punya daya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja yang di bawah (kementerian/lembaga),” ujarnya.
Namun, ia meragukan tujuan mengefektifkan pemerintahan, khususnya lembaga kepresidenan, dapat tercapai dengan penambahan anggota staf khusus. Sebenarnya fungsi dan tugas anggota staf khusus lebih pada pekerjaan yang bersifat spesifik dan teknis. Tidak tertutup kemungkinan staf khusus bertugas untuk pekerjaan yang bersifat politis.
Melawan ”serangan”
Meskipun hanya bertugas di bawah Deputi IV KSP, keberadaan Ngabalin tak pelak semakin ”menghidupkan” suara di KSP. Menurut Moeldoko, sudah begitu banyak program dan kebijakan yang dibuat pemerintah, tetapi kurang sampai di masyarakat. Untuk itu, perlu komunikasi kepada publik yang lebih luas dan lebih kuat. Itulah fungsi KSP sebagai unit pendukung Presiden, tetapi disebut-sebut bukan ”lingkaran dalam” Presiden.
Ngabalin memang rajin menanggapi isu-isu yang menyerang Presiden Jokowi dan pemerintah selama ini. Baik yang sifatnya personal maupun kebijakan pemerintah.
”Saya mendapat tugas langsung dari Presiden Jokowi untuk berkomunikasi,” tuturnya. Sejauh ini, Ngabalin memang pernah bertemu Presiden bersama para anggota staf khusus yang baru diangkat.
Presiden Jokowi tentu tidak mungkin menanggapi pernyataan yang kerap ”menyerang” Presiden dan pemerintahanya secara langsung. ”Jadi, soal-soal itu akan diluruskan oleh Ngabalin. Tidak mungkin orang-orang yang menuduh sadis dan bermacam-macam kepada Presiden dan pemerintah Jokowi-Kalla harus dihadapi langsung. Butuh orang- orang seperti Ngabalin,” kata pejabat tersebut.
Inilah strategi untuk merespons serangan yang kerap muncul dari berbagai sumber dan media sosial ataupun media arus utama. ”Kan, di sana (lawan politik) memang ada yang ditugaskan untuk menyerang pemerintah dan Presiden. Nah, orang-orang seperti Ngabalin diperlukan untuk melawannya,” kata pejabat tersebut.
Ngabalin membenarkan. ”Kalau sesuatu itu benar, jangan dibilang tidak benar,” ujarnya.
