Rencana Anggaran Akan Dibenahi

Perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta dijanjikan diperbaiki guna mencegah serapan yang lambat. Penyerapan anggaran diharapkan membaik pada paruh kedua tahun ini.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Kondisi Kali Sunter yang membelah Kelurahan Cipinang Muara, Makasar, Jakarta Timur, Rabu (20/6/2018). Pada awal tahun lalu, kali tersebut sempat meluap sehingga menggenangi pemukiman warga Cipinang Melayu yang berada di tepian kali. Untuk mengurangi banjir, kegiatan normalisasi sungai perlu dilakukan. Pada sejumlah sungai di Jakarta, proses normalisasi sungai belum selesai karena terkendala pembebasan lahan.

JAKARTA, KOMPAS - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mendorong masing-masing SKPD untuk membuat kurva penyerapan anggaran lebih sehat, yaitu penyerapan secara simultan sejak triwulan pertama dan kedua.

“Tahun ini sudah ada sedikit perbaikan dalam penyerapan dari tahun lalu, tapi belum signifikan,” kata Sandiaga, Selasa (19/6/2018).

Seperti sudah diberitakan sebelumnya, hingga Juni 2018 ini, serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta baru sekitar 24,4 persen. Belanja modal baru Rp 1 triliun dari total Rp 17 triliun yang mengindikasikan banyak kegiatan pembangunan belum jalan.

KOMPAS/WINDORO ADI

Sandiaga UnoWakil Gubernur DKI Jakarta

Ia berjanji melakukan pemantauan agar penyerapan anggaran di paruh kedua 2018 membaik sehingga tidak ada penumpukan penyerapan anggaran di akhir triwulan keempat, yaitu bulan November-Desember.

Menurut Sandiaga, kendala utama leletnya penyerapan anggaran hingga pertengahan tahun ini adalah perencanaan yang lemah. Ia menjanjikan perencanaan akan diperbaiki di anggaran tahun mendatang.

“Jadi kalau ada perencanaan yang kurang sempurna, sebelumnya kita akan coret. Jadi tidak ada anggaran yang tanpa perencanaan yang lebih baik. Misalnya, mau membangun gedung tapi tanahnya belum diselesaikan dari segi legalitasnya. Simpel seperti itu,” katanya.

Sandiaga mengatakan, menyontoh metode sektor, setiap perencanaan pembangunan dipastikan kesiapannya. Salah satunya adalah memastikan tanah siap, tidak ada masalah legalitas maupun perizinan.

Anggap enteng

Salah satu penghambat penyerapan anggaran APBD 2018 adalah pengadaan tanah yang besar anggarannya tetapi pelaksanaan minim.

Sandiaga mengakui, sebagai pemerintah, masalah lahan dan persiapan pembangunan ini kerap dianggap enteng. “Menganggap perizinannya gampang diurus. Ternyata perizinan, khususnya masalah lahan yang dimiliki Pemprov DKI itu memerlukan waktu dan akhirnya tidak bisa tereksekusi,” katanya.

Kompas/Totok Wijayanto

Petugas dengan menggunakan alat berat mengeruk lumpur di Situ Pesanggrahan, Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Senin (19/2). Situ berperan penting sebagai pencegah banjir, yaitu sebagai tempat parkir air saat musim hujan.

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Teguh Hendarwan mengatakan, untuk mengantisipasi masalah lahan, mulai tahun ini pihaknya bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional, dari sisi konsultasi dan biaya operasional dalam setiap pembebasan lahan. Kerja sama ini untuk mempercepat pembebasan lahan. Dari kerja sama itu, 28 sertifikat lahan waduk dan situ sudah diterbitkan.

Dinas SDA DKI juga memagari 108 lahan waduk yang sudah dibebaskan namun belum tergarap. Harapannya lahan itu tidak kembali diduduki penghuni ilegal.

Setiap tahun, kendala penyerapan anggaran di Dinas SDA adalah sulitnya pembebasan lahan. Hingga pertengahan tahun ini, serapan anggaran dinas ini baru sekitar 8,58 persen. Tahun lalu, hanya sekitar 63 persen anggaran terserap.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta Blessmiyanda mengatakan, setiap dinas lemah dalam perencanaan anggaran. Dinas biasanya baru melakukan perencanaan untuk pengadaan barang dan jasa ataupun pembebasan lahan begitu anggaran tahun itu diketok. Anggaran yang diajukan dinas biasanya belum disertai detail program yang akan dieksekusi pada tahun anggaran itu.

"Seharusnya, saat satu dinas mengajukan anggaran untuk pembelian lahan, dinas terkait setidaknya satu tahun sebelumnya sudah memastikan status lahan yang akan dibeli by name by address dan peruntukan lahan, sehingga saat anggaran diketok, penyerapan anggaran signifikan terjadi," ujar Blessmiyanda.

Tingkat kota

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif mengatakan, dari evaluasi yang baru saja diselesaikan Komisi A yang membidangi pemerintahan, lambatnya serapan anggaran juga terjadi di tingkat kota administratif. Serapan belanja langsung di seluruh kota kurang dari idealnya yakni sekitar 25 persen di pertengahan tahun.

“Bisa dibilang pembangunan memang berjalan, tapi tak terlalu terasa. Maka itu kami minta seluruh wali kota dievaluasi,” katanya, kemarin.

Gembong Warsono, anggota DPRD DKI, menyatakan, Gubernur dan Wakil Gubernur perlu melakukan percepatan pelelangan barang dan jasa untuk meningkatkan penyerapan. "Itu program yang menyusun dinas, yang mengusulkan penganggaran juga dinas. Kalau sampai dinas tidak bisa mengeksekusi program, ini ada apa," ujarnya.

Gembong juga tidak setuju bila Gubernur dan Wakil Gubernur mencoret begitu saja program yang tidak bisa dilaksanakan. Masyarakat yang sudah dimintai masukan sejak proses musrenbang bisa mempertanyakan program pembangunan yang direncanakan.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, Kamis, menyarankan supaya gubernur membuat prioritas program pembangunan. "Prinsipnya, yang tidak benar dihilangkan, yang baik diteruskan."

Terkait dengan fokus pembangunan, pengamat kota Nirwono Joga,  menyarankan gubernur dan wakil gubernur untuk fokus pada program pembangunan yang sudah baik. Ia menyontohkan penyediaan rumah susun.

Rusun diperlukan sebagai tempat tinggal warga yang terkena program, misalnya program relokasi untuk normalisasi kali. Sayangnya program normalisasi itu juga tidak jelas karena pembebasan lahan oleh Dinas Sumber Daya Air tidak jelas. Demikian juga program rusun yang semestinya dibangun Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tidak berjalan karena tidak ada prioritas pada pembangunan yang sudah berjalan dan justru ingin fokus pada janji politik rumah DP Rp 0 yang belum jelas juga programnya.

Mengenai ketidakmampuan TGUPP yang adalah tim ahli pilihan Gubernur - Wakil Gubernur untuk bisa menjelaskan arahan atas program kepala daerah, Nirwono mengatakan, sebaiknya anggota TGUPP pun dipilih orang-orang yang mampu mengkomunikasikan program yang dimaui Anies - Sandi kepada dinas-dinas selaku eksekutor dan pelaksana.