Seorang warga tengah membaca koran Palestina, Al Quds, Minggu (24/6/2018), di Ramallah, Tepi Barat. Koran itu menerbitkan wawancara dengan Jared Kushner, penasihat senior Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Amerika Serikat memaksa Palestina dan Israel menerima skema perdamaian yang mereka susun. Tidak ada kejelasan soal solusi dua negara dan status Jerusalem.
JERUSALEM, MINGGU Amerika Serikat akan memaksakan skema perdamaian Palestina-Israel meski tanpa persetujuan dari Pemerintah Palestina. AS menggalang dukungan dari sejumlah negara Timur Tengah untuk menyokong skema perdamaian itu.
Penasihat Khusus Presiden AS Jared Kushner mengatakan, rencana AS soal perdamaian itu akan diumumkan segera. AS akan tetap mengumumkan rencana itu meski Presiden Palestina Mahmoud Abbas tidak setuju. ”Jika Presiden Abbas mau kembali ke meja (perundingan), kami siap berhubungan. Jika tidak, kami akan mengumumkan rencana itu,” ujarnya dalam pernyataan pada Minggu (24/6/2018).
Menantu Presiden AS Donald Trump itu juga menambahkan, ia ragu pada kemauan atau kemampuan Abbas untuk menyelesaikan kesepakatan itu. ”Pokok pembicaraannya tidak berubah selama 25 tahun terakhir. Banyak sekali kesalahan dan kesempatan hilang selama bertahun-tahun dan Anda, warga Palestina, harus membayarnya. Jangan biarkan pemimpin Anda menolak rencana yang bahkan belum mereka terima,” tuturnya.
AP PHOTO/SUSAN WALSH
Penasehat Gedung Putih, Jared Kushner
Selain membujuk warga Palestina, Kushner juga berkeliling ke sejumlah negara di Timur Tengah. Ia menyambangi Jordania, Arab Saudi, Mesir, dan Qatar dalam sepekan terakhir. Ia juga bertandang ke Jerusalem untuk bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Ia mengatakan, pemimpin negara-negara Arab menegaskan, mereka menginginkan negara Palestina. Ia tidak menjawab secara tegas apakah hal itu termasuk dalam rencana baru yang akan diumumkan AS. ”Saya tidak mau membahas hal spesifik dari kesepakatan yang sedang kami kerjakan,” ujarnya.
”Pemerintahan (AS) berusaha merusak posisi moderat orang Palestina. Mereka mau kami terlibat kekacauan,” kata kepala juru runding Palestina, Saeb Erekat.
”Jalan menuju perdamaian amat jelas, komitmen pada solusi dua negara, negara Palestina dengan perbatasan sesuai 1967 dan beribu kota di Jerusalem. Hal ini adalah jalan pada perundingan atau pertemuan apa pun,” kata juru bicara Abbas, Nabil Abu Rdainah.
KANTOR PRESIDEN PALESTINA (PPO) / MELALUI REUTERS
Presiden Palestina Mahmoud Abbas
Pemerintahan Abbas menolak berkomunikasi dengan pemerintahan Trump sejak AS mengumumkan pengakuan terhadap Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Sejumlah pejabat AS, termasuk Wakil Presiden AS Mike Pence, ditolak bertemu dengan pemerintahan Abbas.
Unjuk rasa
Dari Ramallah dilaporkan, unjuk rasa warga Palestina untuk memprotes pemerintahan Abbas terus berlanjut. Inti protes itu adalah meminta pemerintahan Abbas menghentikan sanksi bagi Gaza.
Akibat sanksi itu, puluhan ribu PNS di Gaza tidak menerima gaji. Langkah pemerintahan Abbas disebut memperburuk keadaan di Palestina. Banyak pihak menyayangkan perpecahan di antara dua kubu terbesar Palestina itu.
Setiap kubu mengontrol dua wilayah Palestina yang terbelah oleh wilayah Israel. Gaza dikontrol oleh Hamas. Sementara Fatah mengendalikan wilayah Palestina selain Gaza.
Hamas menguasai Gaza sejak mengusir Fatah dari sana pada 2007. Faksi Fatah yang menguasai pemerintahan Palestina membalasnya dengan menjatuhkan sanksi. Tidak membayar gaji puluhan ribu PNS dan aparat di Gaza adalah salah satu bentuk sanksi itu.
Fatah dan Hamas pernah sepakat untuk menyerahkan kendali Gaza kepada Fatah. Akan tetapi, kesepakatan pada Oktober 2017 itu tidak terlaksana sampai sekarang.
Sanksi oleh Fatah memperburuk kondisi Gaza yang sudah dikepung Israel dan diblokade Mesir selama bertahun-tahun. Kondisi Gaza yang memburuk memicu protes di Ramallah, ibu kota sementara Palestina, sejak beberapa waktu lalu.
Lawatan William
Ahli waris takhta Kerajaan Inggris, Pangeran William, akan memulai lawatan resmi ke Israel dan Palestina. Duke of Cambridge itu akan menjadi anggota keluarga Kerajaan Inggris pertama yang menyambangi Israel dan Palestina secara resmi. Ayah William, Pangeran Charles, pernah bertandang secara tidak resmi ke sana.
TOBY MELVILLE-WPA POOL/GETTY IMAGES)
Pangeran William (kanan) bersama adiknya Pangeran Harry, Kamis (26/4/2018) di London, Inggris. (Toby Melville - WPA Pool/Getty Images)
Pada awal abad ke-20, Inggris menjadi pengendali seluruh wilayah yang kini menjadi Palestina dan Israel. Hak menjadi wali wilayah itu didapat setelah Inggris bersama negara lain memenangi Perang Dunia I. Turki, penguasa Palestina sebelum PD I, harus melepaskan sejumlah wilayah kepada pemenang PD I. Di bawah pengawasannya, Inggris setuju pengungsi Yahudi kembali masuk ke Palestina. Belakangan, pengungsi Yahudi terlibat dan memenangi perang 1948 yang menghasilkan negara Israel.
William memulai lawatannya dengan bertandang ke Amman, Jordania, Minggu (24/6). Di sana, ia bertemu Pangeran Hussein bin Abdullah (23). Dari Amman, William bertandang ke Israel dan Tepi Barat mulai Senin malam. Di sana, ia dijadwalkan akan bertemu Abbas dan Netanyahu. Ia juga akan berkunjung ke sejumlah tempat bersejarah.
