KPU: Logistik Pilkada Dipastikan Aman

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Diskusi ”Pilkada Damai 2018” di Jakarta, Senin (25/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS — Dua hari menjelang pilkada serentak 2018, logistik terkait surat suara dipastikan aman. Lebih dari 217 juta surat suara telah sampai di sejumlah daerah pemilihan hingga tingkat kecamatan.

Kepala Biro Teknis dan Humas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nursyarifah menyampaikan, KPU telah memastikan kesiapan surat suara di 171 daerah yang terdiri dari 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota.

”Dua hari sebelum pemilihan, surat suara sudah berada di kecamatan dan daerah yang mudah diakses. Secara prinsip, pada satu hari sebelum pemilihan, TPS sudah terbangun dan surat suara telah tersedia di TPS tersebut,” ujar Nursyarifah dalam diskusi ”Pilkada Damai 2018” di Jakarta, Senin (25/6/2018).

Berdasarkan data KPU, total surat suara yang disediakan untuk pilkada serentak 2018 berjumlah 217.393.853 lembar. Jumlah surat suara untuk pemilihan gubernur di 17 daerah sebanyak 150.505.616 lembar, sedangkan surat suara untuk pemilihan bupati/wali kota di 399 daerah berjumlah 66.888.237.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Surat Suara Pemilihan Gubernur Tahun 2018

Menurut Nursyarifah, total biaya penyelenggaraan Pilkada 2018 di 171 daerah mencapai Rp 12,8 triliun. Biaya tersebut berasal dari anggaran nota perjanjian hibah daerah (NPHD) 17 provinsi sebesar Rp 8 triliun dan anggaran NPHD 115 kabupaten serta 39 kota sebesar Rp 4,8 triliun.

Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumule Tumbo mengatakan, Kementerian Dalam Negeri memastikan mekanisme dukungan anggaran yang dilakukan lewat NPHD telah selesai dilakukan.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Surat Suara Pemilihan Bupati/Wali Kota Tahun 2018

”Anggaran tersebut siap dicairkan untuk menunjang pelaksanaan pilkada, seperti pengadaan surat suara, kotak suara, pembayaran saksi, hingga pengamanan. Kami sudah memberikan surat edaran kepada gubernur dan wali kota untuk melakukan percepatan realisasi,” tutur Sumule.

Ia menegaskan, pemerintah daerah sudah tidak ada lagi permasalahan terkait anggaran ini karena telah sesuai dengan prosedur, yaitu peraturan perundang-undangan khususnya Permendagri Nomor 44 Tahun 2015 tentang pengelolaan dana kegiatan pemilihan kepala daerah.

Kendala

Dalam pengiriman surat suara tersebut, Nursyarifah mengakui, KPU menghadapi kendala, antara  lain terkait sulitnya transportasi dan kondisi geografis di sejumlah daerah. Selain itu, kondisi cuaca yang buruk untuk pengiriman di sejumlah daerah di Kepulauan Riau juga kerap menjadi kendala.

”Kami mendapat laporan cuaca di Riau sempat mengganggu pengiriman, tetapi hari ini sudah sampai. KPU juga telah menetapkan peta distribusi logistik sehingga daerah yang memiliki kondisi geografis dan transportasi yang sulit akan mendapat prioritas pengiriman,” ujarnya.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Nursyarifah

Terkait masalah distribusi tersebut, KPU telah membuat kesepahaman dengan TNI dan Polri untuk mengawal surat suara sampai tempat tujuan.

Kendala lain yang dihadapi saat ini terkait rusaknya surat suara. Namun, menurut Nursyarifah, kekurangan akibat rusaknya surat suara telah disampaikan kepada penyedia. ”Hari ini masalah surat suara rusak sudah terselesaikan,” ujarnya.

Pengamanan pilkada

Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Rikwanto menyatakan, Polri berkomitmen untuk senantiasa mendukung dan mengamankan pilkada serentak 2018 dengan mengerahkan 172.507 personel kepolisian. Selain itu, polisi juga didukung 36.968 personel TNI dan 756.470 orang linmas.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Rikwanto

”Kami juga telah menyiapkan pasukan Brimob sebagai pasukan pemukul jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti konflik dan keributan, khususnya di daerah yang dianggap rawan,” kata Rikwanto.

Pengamanan ini diperlukan karena setiap ajang pilkada dinilai Rikwanto memiliki sejumlah potensi pelanggaran hukum, mulai dari perusakan alat peraga, aksi anarkistis oleh oknum pendukung, kampanye hitam, politik uang, hingga bentuk intimidasi.