JAKARTA, KOMPAS — DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta segera memulai lagi normalisasi sungai. Hujan di musim transisi seperti Senin (25/6/2018) menimbulkan limpasan air di sebagian wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, yang mendorong perlunya antisipasi.
Bestari Barus, anggota DPRD DKI, menegaskan, terkait program normalisasi sungai, waduk, ataupun situ, DPRD tak pernah mengurangi anggaran pembebasan lahan. ”Khususnya untuk pembebasan lahan atau program normalisasi di seluruh sungai di DKI, tidak pernah dikurang-kurangi,” kata anggota Fraksi Nasdem itu, kemarin.
Ia menyayangkan anggaran pembebasan lahan yang dialokasikan untuk dinas sumber daya air (SDA) melalui APBD 2018 tidak banyak yang terserap hingga Juni 2018.
Apabila Gubernur DKI hendak mengganti pejabat di dinas SDA, ia berharap diisi sosok kompeten. Bahkan, jika perlu menempatkan orang yang paham teknis. ”Apabila perlu dari Kementerian PUPR atau Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) agar lebih paham, lebih mudah koordinasi, sehingga serapan anggaran lebih cepat,” katanya.
Terkait normalisasi sungai, Pemprov DKI diminta segera membebaskan lahan. Sebab, harus ada titik-titik untuk merelokasi warga. ”Harus dipahami, pasti ada janji politik yang tidak bisa dilaksanakan meski dari awal menjanjikan tidak akan menggusur,” ujar Barus.
Sebelumnya, BBWSCC menyatakan menunggu surat balasan dari Gubernur DKI terkait kelanjutan program normalisasi sungai di Jakarta. Surat dikirim Mei lalu. Jawaban cepat diperlukan untuk memastikan penganggaran dari pusat.
Di tempat terpisah, Manuara Siahaan, anggota DPRD DKI, mengingatkan, ketidakjelasan program normalisasi itu bagian dari ketidakjelasan program kerja. ”Di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dinas SDA sudah menyebutkan adanya program mengurangi titik genangan di Ibu Kota,” kata Siahaan.
Yang disayangkan, dinas SDA tak punya peta titik-titik lahan yang akan dibebaskan atau dijadikan bagian dari program. ”Karena programnya tidak jelas, tidak transparan, berakibat pula serapan yang rendah,” ujar anggota Fraksi PDI-P itu.