Kerawanan di TPS Diantisipasi

ANTARA FOTO/IZAAC MULYAWAN

Sejumlah petugas mendistribusikan logistik Pilkada Provinsi Maluku di Ambon, Maluku, Senin (25/6/2018). KPU Provisi Maluku telah menetapkan 1.151.915 pemilih yang tersebar di 3.385 Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 11 kabupaten/kota.

AMBON, KOMPAS   Komisi Pemilu Umum Provinsi Maluku mengajak warga  ikut mengawal hasil pemilihan gubernur Maluku, mulai dari tempat pemutungan suara, sejak Rabu (27/6/2018)  ini. Kondisi Maluku yang banyak pulau,  dinilai rawan kecurangan.

Di Maluku terdapat lebih dari 200 pulau berpenduduk,  tersebar di 11 kabupaten/kota. Pada pilkada serentak kali ini, sebanyak 1.149.990 pemilih  akan menentukan pilihan  di 3.358 TPS, di 1.231 desa atau kelurahan.

Analisis kerawanan itu diungkapkan   Ketua KPU Maluku Syamsul R Kubangun di Ambon, Selasa (26/6/2018). Syamsul becermin pada sejumlah kasus  pemilu beberapa waktu lalu, saat ada pembuangan kotak suara ke laut, demi mengubah hasil suara.

Menurut Syamsul, salah satu cara mengawal  hasil suara, adalah memotret perhitungan  pada formulir C1 plano. Formulir itu biasanya ditempel di setiap TPS, dan diisi dengan sistem tally (manual hitungan lima-lima). Data pada formulir itu hasil perhitungan surat suara, yang pengisiannya disaksikan  saksi pasangan calon dan masyarakat umum. Dari TPS, hasil suara berikut logistik lainnya direkapitulasi secara bertingkat, mulai dari kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi.

Komisioner KPU Maluku La Alwi menambahkan, untuk memperkuat pengawalan hasil pemilu, perolehan suara pada masing-masing TPS akan diunggah ke dalam sistem internal KPU, paling lambat dua hari setelah pemungutan suara. Pengunggahan itu dilakukan di tingkat KPU kabupaten/kota.

Kendati demikian, lanjut La Alwi, KPU tetap berpatokan pada hasil perhitungan  manual. Hasil hitung cepat lembaga survei juga bukan  patokan.  “Hitung cepat itu bagian dari partisipasi publik. Namun,  itu bukan  patokan. Kita tunggu  hasil pleno resmi,” ujarnya.

Dari Pontianak, Kalimantan Barat dilaporkan, ribuan TPS di provinsi itu juga rawan  pelanggaran. Kerawanan itu, misalnya dalam bentuk   politik uang, dan dukungan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara terhadap  pasangan tertentu.

Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalbar, Faisal Riza   mengatakan, Bawaslu telah memetakan kerawanan di 11.658  TPS di Kalbar, awal  Juni lalu. “Pemetaan itu dilakukan sebagai acuan bagi Bawaslu untuk mengawasi,” kata Faisal, Selasa.

Bawaslu memetakan kerawanan berdasar sejumlah indikator, misalnya  ada pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih, tetapi tak terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT). Untuk indikator itu, tingkat kerawanan tertinggi berada di Kabupaten Landak. Di Kalbar,  TPS yang rawan dari indikator itu mencapai 1.684 TPS, atau 14 persen dari total TPS  Kalbar.

Indikator lain, pemilih tidak memenuhi syarat masuk DPT. Total TPS yang rawan  indikator itu sebanyak  436 TPS, atau 4 persen dari total TPS. Tingkat kerawanan tertinggi di Kabupaten Sanggau.

Kerawanan lain bisa muncul dari  adanya dukungan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terhadap pasangan tertentu. Ada 321 TPS yang rawan pelanggaran itu, atau 3 persen dari total TPS.

Faisal menuturkan, pemetaan kerawanan menjadi upaya guna  menyediakan data untuk menyusun strategi pencegahan pelanggaran,  di tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Selain itu, sebagai  deteksi dini mencegah pelanggaran.

“Kami terus berpatroli ke daerah-daerah untuk mengantisipasi kemungkinan pelanggaran itu. Dari hasil patroli,  bahkan ada  laporan di salah satu daerah di Kalbar, ada  oknum warga yang mengajak warga lainnya  berbuat curang. Kami terus dalami,” ungkap Faisal.

Kepala Polda Kalbar Inspektur Jenderal Didi Haryono, mengatakan, TNI-Polri sudah mengerahkan pasukan sejak  22 Juni ke berbagai  daerah. Jumlah personil Polri mencapai 4.337,  plus  1.500 personil  TNI.

37.716 TPS Rawan di Jateng

Bawaslu  Jawa Tengah juga memetakan  37.716 TPS yang dinilai rawan, dari total 63.973 TPS di Jateng . Tiga daerah dengan TPS rawan terbanyak yakni Kabupaten Banyumas (2.799 TPS), Kabupaten Brebes (2.525 TPS), dan Kabupaten Kebumen (2.258 TPS). Pemeringkatan TPS rawan terbagi dalam tiga kategori, yakni tinggi, sedang, dan rendah.

Secara terpisah, Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Jateng Sri Wahyu Ananingsih mengatakan, pemeringkatan TPS rawan mengacu enam indikator utama, yakni akurasi data pemilih, penggunaan atau penghilangan hak pilih, potensi politik uang, netralitas KPPS, proses pemungutan suara, dan pelanggaran kampanye.

Di Nusa Tenggara Barat ada sedikitnya 15.664 warga yang gagal menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur NTB, Rabu (27/6/2018). Mereka tidak tercatat dalam Daptar Pemilih karena tidak memiliki KTP Elektronik (KTP-el).

Menurut Ketua KPU  NTB Aksar Ansori, mereka yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya, antara lain, para TKI dan TKW yang  bekerja di luar negeri, kalangan usia lanjut, dan para terhukum  di Lembaga Pemasyarakatan di Pulau Lombok dan Sumbawa.

“Sebenarnya kami berupaya mengambil data dan identitas pemilih, terutama di Lapas. Tetapi karena berbagai pertimbangan, kami tidak mendapat izin,” ujar Aksar Ansori,  Selasa  sore di Mataram.