Warga Botabek Tentukan Masa Depan

Bogor, Tangerang, Bekasi menentukan masa depan dalam pilkada serentak, Rabu (27/6/2018). Pemimpin terpilih diharapkan bisa membawa kemajuan pembangunan di kota atau kabupaten.

KOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU

Tahapan, Program, dan Jadwal Utama Pilkada Kota Bekasi 2018.

TANGERANG, KOMPAS - Sehari menjelang pencoblosan di Kota Tangerang, Selasa (26/6/2018), petugas KPPS masih bersiap, antara lain membagikan formulir C6 atau undangan untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Warga yang belum mendapatkan formulir, dapat langsung ke TPS karena boleh mencoblos surat suara.

Ketua KPU Kota Tangerang, Sanusi Pane di Kota Tangerang, mengatakan, warga yang belum mendapatkan C6 tapi terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) harus membawa KTP-el atau surat keterangan (suket) kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, atau paspor. Petugas KPPS akan mengecek nama warga dalam DPT. Mereka bisa mencoblos pukul 07.00- 13.00.

Warga yang belum terdaftar dalam DPT, kata Sanusi, dapat mengikuti pencoblosan asalkan menunjukkan KTP-el, suket, atau paspor, serta nomor induk kependudukan (NIK). Mereka ini mendapat jatah waktu pencoblosan pukul 12.00-13.00.

Komisioner KPU Kota Tangerang Divisi Perencanaan dan Data Ahmad Syailendra mengatakan, dari 1.027.522 pemilih dalam DPT, terdapat 1.148 pemilih penyandang disabilitas. “Bagi pemilih disabilitas dengan kategori tunanetra, ada alat bantu untuk mereka, template. Alat bantu ini kami sediakan di TPS,” kata Syailendra, Selasa.

Di Kabupaten Tangerang, menurut Ketua KPU Kabupaten Tangerang Ali Zainal Abidin, terdapat 1.105 pemilih penyandang disabilitas. Adapun DPT 1.843.188 pemilih.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Petugas menyiapkan daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada Kota Bekasi di Kantor Pemilihan Umum Kota Bekasi, Sabtu (2/6/2018). DPT tersebut nantinya akan dikirim ke Tempat Pemungutan Suara untuk digunakan saat pemungutan suara pada 27 Juni 2018.

Komisioner KPU Kota Bekasi Nurul Sumarheni, Selasa, mengatakan, seluruh tahap persiapan pemungutan suara telah dilakukan. Pengiriman logistik untuk Pemilihan Wali Kota Bekasi dan Pemilihan Gubernur Jawa Barat di Kota Bekasi sudah tuntas.

Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 56 kelurahan sudah mendistribusikan kotak suara serta kelengkapannya ke TPS. Meski demikian, proses pemungutan suara pada hari H masih perlu diwaspadai.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Panwaslu Kota Bekasi Tomy Suswanto mengatakan, berdasarkan penelitian Panwaslu, terdapat 1.700 penduduk yang belum masuk ke DPT.

Untuk mengantisipasi penumpukan pemilih yang tidak masuk DPT di salah satu TPS, anggota KPPS dapat mengatur agar mereka mencoblos di TPS lain yang berdekatan.

Pemimpin visioner

Terkait kualitas pemimpin, Kota Bekasi membutuhkan pemimpin yang visioner.

Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam 45 (Unisma) Adi Susila di Bekasi, Selasa (26/6/2018), mengimbau agar warga Kota Bekasi jeli memilih pemimpin yang memiliki perspektif pembangunan kota tidak hanya selama lima tahun, tetapi juga untuk masa mendatang. “Selama ini, para pemimpin di Kota Bekasi belum memiliki proyeksi pembangunan kota ini secara menyeluruh,” ujar Adi yang telah menjadi warga Kota Bekasi sejak 1997.

Para pemimpin, menurutnya, tampak tidak mampu memprediksikan bahwa Kota Bekasi akan berkembang menjadi kota industri. Ini antara lain terlihat dari jalan yang tidak dibangun dengan lebar dan panjang yang memadai untuk kebutuhan moda transportasi industri.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Warga berbelanja pakaian di Pasar Baru Bekasi, Jawa Barat, Kamis (24/5/2018).

Untuk menunjang kebutuhan industri, Kota Bekasi memiliki potensi kerja sama dengan Kabupaten Bekasi membangun pelabuhan dan bandar udara, agar mengurangi beban Ibu Kota. Namun, hal-hal tersebut belum terpikirkan.

Sistem pendidikan dan ketenagakerjaan pun belum mengakomodasi warga lokal. Oleh karena itu, manfaat pengembangan Kota Bekasi menjadi salah satu pusat industri belum dirasakan oleh warga secara optimal.

Terkait Bogor, Beddy Iriawan Maksudi, dosen Fisip dan pasca sarjana Universitas Djuanda Bogor, menilai, pilkada di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor belum akan memunculkan pimpinan daerah yang bisa diharapkan memecahkan persoalan pembangunan Bogor.

"Secara substansif, masih banyak yang harus dikritisi, khususnya kepada paslon dan parpol pendukung paslon, yaitu tidak menggunakan masa kampanye ini untuk melaksanakan fungsi pendidikan politik pada masyarakat. Para paslon dan parpol lebih banyak bermain pada kedekatan emosional para pendukungnya," kata Beddy.

Hal ini menunjukkan minimnya pelibatan warga sejak awal dalam penyusunan visi misi paslon. Visi dan misi dibuat hanya berdasarkan keinginan paslon dan parpolnya, yang lebih banyak berorientasi pada kepentingan ekonomi sesaat. Visi dan misi itu tidak bisa ditangkap apalagi dipahami masyarakat luas. (KYR/RTS/PIN)