Realitas Ada di Kebun dan Warung Bubur
Boleh saja pemilihan kepala daerah disebut pesta demokrasi. Namun, tak semua undangan menyambut dengan riang dan gembira. Bahkan, ada yang harus dipaksa memeriahkan pesta rutin itu.
Rabu (27/6/2018) siang, suasana Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11 Desa Karang Tengah, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, tak seramai seharusnya. Warga yang ada dalam daftar undangan memilih tak juga datang ke TPS.
Pudin, Ketua RT setempat pun dari pintu ke pintu mengajak warganya datang ke TPS. Namun, banyak warganya yang tak ada di rumah. ”Pada di kebun, ngored, cari rumput. Saya cari mereka di kebun,” katanya.
Romdoni, salah satu saksi pasangan calon juga mendatangi kebun-kebun warga, mencari warga yang punya hak pilih. ”Saya enggak minta mereka milih siapa, yang penting datang ke TPS. Dapat dua orang, untung mau diajak ke TPS. Kebunnya jauh bener, harus jalan kaki,” katanya.
Ketua TPS 11 Karang Tengah Arun mengatakan, dirinyalah yang meminta Pudin dan para saksi mencari para pemilih. Hingga pukul 12.00 kemarin, baru sekitar 60 persen dari 412 nama dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang nyoblos. ”TPS di pinggir jalan, tetapi warganya kebanyakan punya kebun atau buruh tani, yang kebunnya jauh-jauh dari sini,” katanya.
Menurut Romdoni, selain warga lebih mementingkan mencari nafkah, mereka juga malas ke TPS karena tidak kenal para pasangan calon (paslon) bupati dan gubernur yang sedang bertarung memperebutkan suara warganya. Selama masa kampanye, jangankan paslon, tim suksesnya pun tidak ada yang datang memperkenalkan diri ke desa mereka.
”Jadi, warga yang datang ke TPS asal coblos saja. Mereka tahu paslon-paslon juga baru hari ini, dari gambar yang kami tempel. Gambar foto paslon dan misi visinya yang dari KPU, logistik pemilu,” katanya.
Di Depok, Jawa Barat, kreativitas panitia pemilihan di tingkat desa pun menentukan partisipasi warga. Ternyata, masih ada saja pemilih enggan menggunakan hak pilihnya karena sejumlah alasan.
Untuk menghadirkan para pemilih di salah satu TPS gabungan di wilayah RW 003, RW 004, dan RW 005 Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, panitia menjemput warga.
Sebagian warga dijemput ke lokasi TPS menggunakan becak dan kendaraan modifikasi hiburan anak-anak, yakni odong-odong. Penyatuan TPS dilengkapi sejumlah kegiatan memang untuk menarik minat warga. Itu diadopsi dari pilwakot tahun 2015.
Dengan cara itu, partisipasi pemilih naik menjadi 60 persen. Tahun 2015, menurut Ketua RW 005 Chaidar Syarifudin, partisipasi pemilih sekitar 50 persen saja.
Respons pembangunan
Di Kabupaten Tangerang, Banten, sama saja. Tak semua calon pemilih secara sukarela dan antusias menggunakan hak pilih mereka.
Ada sejumlah alasan kenapa warga enggan datang ke TPS, salah satunya karena hanya ada pasangan calon tunggal melawan kotak kosong. Pasangan calon itu adalah Ahmad Zaki Iskandar yang berpasangan dengan Mad Romli.
”Saya malas datang ke TPS karena hanya ada calon tunggal,” ujar salah satu pemilih yang menjual bubur di Cikupa. Ia menilai Zaki yang adalah bupati petahana belum memberi perubahan signifikan bagi Kabupaten Tangerang, termasuk terhadap dirinya.
Penelusuran di sejumlah TPS, beberapa warga tidak hadir. Di TPS 12 Desa Cibadak, Kecamatan Cikupa, misalnya, dari 774 orang yang terdaftar di DPT, hanya 403 pemilih yang memberikan suaranya atau 47,9 persen tidak hadir.
Sebanyak 312 suara untuk Zaki dan 85 suara memilih kotak kosong, sedangkan 6 suara tidak sah. Suara tidak sah karena kesalahan pencoblosan.
Menurut Ketua RW 005 Desa Cibadak Wildan (49), sosialisasi terkait istilah calon tunggal dan kotak kosong masih kurang. Akibatnya, sejumlah warga enggan memilih.
Beberapa warga juga bersikap apatis karena belum merasakan perubahan signifikan. Perbaikan jalan selama petahana menjabat tak banyak membantu.
Di TPS 05 Desa Budi Mulya, Cikupa, dari 237 warga terdaftar di DPT, 57 pemilih tidak datang. Di TPS 01 Desa Matagara, Tigaraksa, 82 warga yang terdaftar di DPT tidak hadir di TPS, dari 343 orang yang terdaftar.
Menurut Zaki, Kabupaten Tangerang merupakan kota tujuan pendatang. Banyak warga yang masih ada di kampung halaman merayakan Lebaran.
Ketua KPU Kabupaten Tangerang Ali Zaenal Abidin tak bisa memberi keterangan terkait partisipasi warga dalam Pilkada 2018. Ia hanya menyebut tiap warga bebas menggunakan hak suaranya atau tidak.
Memilih atau tidak merupakan hak warga. Namun, menyejahterakan warga adalah kewajiban setiap pemimpin. Apatisme memilih adalah cermin. (RTS/INK/PIN/RTS)