Kemenhub Akan Benahi Total Pelayaran di Danau Toba

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Kapal kayu bersandar di Pelabuhan Simanindo, Kabupaten Samosir, beberapa waktu lalu. Kementerian Perhubungan menyiapkan sejumlah langkah guna membenahi pelayaran di Danau Toba.

SIMALUNGUN, KOMPAS — Hingga Minggu (1/7/3018),  regu pencari dan penyelamatan (SAR) gabungan masih melakukan operasi pencarian KM Sinar Bangun, yang tenggelam di Danau Toba, Sumatera Utara. Sambil pencarian berjalan, Kementerian Perhubungan menyusun langkah-langkah dalam rangka membenahi dan menata pelayaran di danau itu.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi,  Sabtu (30/6/2018) malam, mengatakan, yang pertama dilakukan ialah menerapkan bulan tertib keselamatan pelayaran selama sebulan ke depan. Masyarakat sekitar Danau Toba didorong untuk sadar akan keselamatan dalam pelayaran.

”Kegiatan ini akan didampingi oleh Inspektur Jenderal Kemenhub. Yang kami lakukan, antara lain, adalah dengan penambahan sarana dan prasarana pelayaran, serta menggugah kesadaran masyarakat. Kami ajukan revisi anggaran untuk membiayai kegiatan ini,” kata Budi.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi berdiskusi dengan sejumlah perwakilan LSM di feri Sumut 1, Pelabuhan Tigaras, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Sabtu (30/6/2018) malam.

Lebih lanjut, pihaknya akan melakukan pemeriksaan kelaikan berlayar (ramp check) pada kapal-kapal yang beroperasi di Danau Toba. Yang menjadi prioritas ialah meniadakan dek lantai 3 atau tingkat 3 kapal. Adanya penumpang di tingkat itu dinilai membuat kapal tak seimbang dan membahayakan.

Selain itu, pencabutan terali-terali besi di kaca kapal karena dapat menghambat penumpang keluar saat terjadi kondisi darurat. ”Kami juga akan melebarkan akses ke tingkat dua. Ini semua akan segera kami sampaikan kepada operator kapal,” ujar Budi.

Hal lain yang menjadi perhatian Kemenhub ialah besaran tarif, seperti rute Simanindo-Tigaras yang hanya Rp 7.000. Menurut Budi, selama ini, tarif itu terlalu rendah sehingga untuk menutupi biaya operasional, banyak penumpang dimasukkan.

”Penghitungan tarif ini dilakukan untuk menciptakan keseimbangan kapal saat melakukan penyeberangan dimana nantinya jumlah penumpang sesuai dengan kapasitas kapal yang ada sehingga keselamatan dapat ditingkatkan,” ujar Budi.

Sekretaris Eksekutif Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara Manambus Pasaribu mengatakan, harus diakui, selama ini, transportasi pelayaran di Danau Toba sangat buruk. Aspek pengawasan, termasuk dari pemda, tak berjalan.

Manambus menuturkan, pihaknya berterima kasih atas respons cepat pemerintah pusat dalam menangani ini. ”Namun, kami berharap ini benar-benar dijalankan dengan baik. Sebab, tercatat sudah ada tujuh kecelakaan di Danau Toba dan itu karena pemerintah lalai,” katanya.