Sosialisasi Perlu Diperinci

Sosialisasi penggunaan transportasi massal perlu diberikan terperinci untuk mendorong pengguna mobil beralih moda. Kekuatan sosialisasi menunjang keberhasilan ganjil genap.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Petugas kepolisian berjaga di sekitar mobil yang menampilkan tulisan sosialisasi soal perluasan pembatasan ganjil genap untuk mobil di perempatan Pancoran, Jakarta, Selasa (3/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS - Sosialisasi terkait sistem ganjil genap seharusnya tidak hanya terkait jalur yang dilarang, jalur alternatif, dan tambahan angkutan umum. Perlu diberikan juga rute dan trayek transportasi massal secara detail dan komperehensif, sampai perkiraan waktu tempuh.

“Berikan alternatif untuk setiap jalur yang diberlakukan ganjil genap. Misalnya, dari simpang Kartini yang ditutup itu, untuk menuju ke Gandaria City naik apa, lalu lanjut apa. Menunggu di mana dan perkiraan waktunya. Sekarang ini, sampai ada orang ngeluh dilarang kerja karena aturan ini. Padahal kan ada alternatif lain, tapi belum terbiasa saja,” kata Wakil Direktur Institut for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia Faela Sufa di Jakarta, Selasa (3/7/2018).

Ia menambahkan, sosialisasi yang rinci dibutuhkan karena pengguna mobil tak terbiasa menggunakan transportasi umum. Akibatnya, mereka enggan beralih moda karena tidak paham rute, tak terbiasa, atau tak aman karena tidak tahu.

Sosialisasi terperinci bisa diberikan melalui media sosial, pemberitaan, atau iklan layanan di media. Sosialisasi penggunaan aplikasi transportasi umum seperti Trafi dan Moovit juga penting untuk panduan pengguna.

Menurut Faela, pembatasan kendaraan pribadi harus diterapkan untuk mendorong penggunaan transportasi massal. Seberapapun kapasitas transportasi massal tetapi tanpa pembatasan, akan sulit membuat warga beralih.

Pembatasan kendaraan bisa dilakukan secara efektif dengan ganjil genap, jalan berbayar (electronic road pricing), maupun pembatasan lahan parkir. Khusus Jakarta, kata Faela, sudah saatnya pembatasan diterapkan. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi.

ADITYA DIVERANTA UNTUK KOMPAS

Spanduk pemberitahuan percobaan sistem ganjil genap terpasang di Halte Bus Transjakarta Cawang Soetoyo dengan ukuran yang cukup kecil sehingga agak sulit untuk dijangkau oleh jarak pandang pengendara (3/7/2018).

Perluasan aturan ganjil genap selama Asian Games menjadi momen yang sangat baik guna mengevaluasi berbagai kebijakan angkutan massal, mulai dari kualitas, pola transportasi, hingga integrasi yang dibutuhkan.

“Dari pembatasan ini nanti bisa terlihat pola transportasi warga itu ke mana dan bagaimana. Kawasan mana yang butuh disambungkan dengan angkutan massal, misalnya,” ujar dia.

Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) Ahmad Safrudin mengatakan, usulan melanjutkan sistem ganjil genap pasca Asian Games sudah disampaikan kepada pemerintah terkait secara lisan, 25 Juni. Kini tengah disusun surat resmi. Usulan ini didasarkan pertimbangan pengurangan emisi karbondioksida dan penghematan puluhan triliun rupiah per tahun dari bahan bakar minyak saat ganjil genap diperluas.

Belum sempurna

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, perluasan ganjil genap mungkin belum sempurna, namun dibutuhkan. Pembatasan kendaraan untuk Asian Games diharap menjadi momentum mengatur kendaraan lebih efisien.

Selain kepadatan lalu lintas, kata Anies, pembatasan kendaraan juga diharap dapat meningkatkan kualitas udara. Di Olimpiade Beijing 2008, pembatasan kendaraan dapat menurunkan polusi udara sampai 20 persen. Bahkan, pembatasan kendaraan di Beijing diperpanjang setelah ajang olahraga itu selesai. Korea Selatan pun pernah menerapkan pembatasan kendaraan selama FIFA World Cup 2002.

Sementara, pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil-genap di ruas Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, belum berpengaruh signifikan melancarkan perjalanan atlet menuju lokasi pertandingan Asian Games 2018.

Kemarin, jarak dari Wisma Atlet Kemayoran ke Gelora Bung Karno Arena di Jalan Asia Afrika, Senayan, sejauh 15 km, dicapai 45 menit dengan bus Metrotrans, pada siang hari. Hal ini tak memenuhi batas durasi 34 menit.

Untuk jangka panjang, DKI Jakarta belum mempunyai rancangan induk transportasi seperti diamanatkan dalam Perda 5/2014. “Ini memang kondisi yang miris, bagaimana kami bisa bikin kebijakan permanen tanpa rancangan induk,” kata Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko.

Sigit mengatakan, dokumen rencana induk ini ditargetkan selesai pada 2018 sembari menyelesaikan integrasi angkot. Adapun integrasi transportasi umum ditargetkan selesai pada 2019. (IRE/INK/E09/E19/E24)