Jaga Momentum Perbaikan

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Personil kepolisian bersiap mengikuti Apel Pasukan Operasi Ketupat 2018 yang dilaksanakan di simpang Monas, Jakarta, Rabu (06/6/2018). Apel tersebut diikuti oleh gabungan personil dari sejumlah instansi. Secara keseluruhan, lebih dari 100 ribu personil gabungan dikerahkan untuk mengamankan Lebaran 2018 di seluruh Indonesia. (Ilustrasi)

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Polri meningkat dalam dua tahun terakhir. Polri dinilai mampu membuktikan diri sebagai instansi yang modern dan profesional. Hal ini perlu dijaga.

JAKARTA, KOMPAS - Kepolisian Negara RI diharapkan mampu mempertahankan momentum perbaikan yang telah berjalan selama dua tahun kepemimpinan Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian. Perbaikan citra kepolisian di masyarakat perlu diimbangi dengan semakin membaiknya kultur personel dan kinerja yang mengutamakan upaya pencegahan.

Pada 1 Juli 2018, Polri merayakan Hari Bhayangkara Ke-72. Karena Polri masih fokus untuk mengamankan Pilkada 2018, perayaan tahun ini dilaksanakan pada Rabu (11/7/2018) di Istora Senayan, Jakarta. Presiden Joko Widodo akan menjadi inspektur upacara. Pada 13 Juli mendatang, Tito genap dua tahun memimpin Korps Bhayangkara.

Sekretaris Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Bekto Suprapto menilai, dalam dua tahun terakhir, Polri secara perlahan mampu meningkatkan kepercayaan publik. Prestasi itu tidak lepas dari berbagai kinerja Polri, seperti penanganan terorisme yang telah diakui dunia internasional, proses penerimaan anggota Polri yang transparan, penanganan kasus narkoba, dan pencegahan korupsi.

Perbaikan citra Polri itu juga terlihat dari hasil survei Litbang Kompas. Pada awal 2018, tingkat kepuasan publik terhadap Polri mencapai 82,9 persen (Kompas, 4/7/2018). Angka itu menjadi yang tertinggi sejak Polri terpisah dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada 1999. Sementara itu, pada 2016, citra Polri berada di angka 63,2 persen.

”Kami sangat mengapresiasi Polri dan kepemimpinan Tito. Semoga dapat semakin profesional dan mandiri,” kata Bekto di Jakarta, Selasa (10/7).

Apresiasi juga diberikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo dan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Teuku Taufiqulhadi. Bambang menganggap Polri telah menunjukkan kerja nyata yang hasilnya dirasakan oleh masyarakat.

Keberhasilan

Pertama, keberhasilan mencegah penyebaran kelompok teroris dan pengungkapan kasus teror yang cepat juga telah memberikan rasa aman terhadap ancaman terorisme dan radikalisme. Polri juga serius memerangi sindikat narkoba yang melibatkan jaringan dalam dan luar negeri.

KOMPAS/MUHAMMAD IKHSAN MAHAR

Empat tersangka dan barang buti sabu 1,6 ton ditunjukkan pada media saat digelar jumpa pers, Jumat (23/2/2018), di Pelabuhan Barang Sekupang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pada jumpa pers tersebut hadir antara lain: Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto, Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Tito Karnavian, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Selanjutnya, Polri juga membentuk Satuan Tugas Pangan sebagai bukti perhatian terhadap harga bahan pokok. Tim itu, tambah Bambang, berhasil memperkecil ruang gerak spekulan di pasar kebutuhan pokok. Lebih dari itu, lanjutnya, Polri juga telah membuktikan diri mampu cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman sehingga mampu memberikan respons tepat pada kejahatan siber, misalnya hoaks atau berita bohong.

”Kepercayaan dan simpati masyarakat kepada Polri terus meningkat, salah satunya dengan dukungan solid masyarakat ketika Polri menindak kelompok-kelompok yang ingin merongrong Pancasila dan mengganggu keutuhan NKRI,” ujar Bambang.

Kompas

Polisi di ruangan tempat dilangsungkannya sidang kasus terorisme dengan terdakwa Aman Abdurrahman dengan agenda pembacaan vonis di Pengadilan negeri Jakarta selatan, Jumat (22/6/2018). Majelis hakim menyatakan Aman abdurrahman bersalah dan memvonisnya dengan hukuman mati.

Taufiqulhadi menambahkan, Tito mulai mampu mewujudkan Polri yang profesional, modern, dan tepercaya. Hal itu tidak lepas dari reformasi internal yang dilakukan secara serius. Hasilnya, katanya, terdapat sejumlah kepolisian resor (polres) yang meraih predikat wilayah bebas korupsi (WBK) serta wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

”Polri juga menunjukkan perbaikan karena berhasil tampil kompak dengan TNI,” katanya.

Evaluasi

Untuk menjaga momentum reformasi Polri, Bambang mengingatkan, Polri perlu menghilangkan oknum personel Polri yang kerap berperilaku menyimpang.

”Kualitas layanan publik yang terus membaik terkadang masih saja dinodai tindakan oknum yang mencari uang sogok,” katanya.

Atas dasar itu, tambah Bekto, pimpinan Polri harus lebih mengoptimalkan peran pengawas internal seperti inspektorat pengawas serta profesi dan pengamanan (propam). Menurut Bekto, kedua unsur itu harus dapat bekerja independen agar mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal.

Polri, tambahnya, juga perlu mengedepankan kegiatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban dengan melibatkan masyarakat.