Dukung Jokowi, TGB Yakin Ada Perubahan Suara di NTB pada Pilpres 2019

Kompas/Hamzirwan

Presiden Joko Widodo disambut Gubernur Nusa Tenggara Barat Zainul Majdi di tangga pesawat setibanya di Bandara Internasional Lombok, Praya, Lombok Tengah, NTB, Kamis (19/10/2017).

JAKARTA, KOMPAS — Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang meyakini ada perubahan perolehan suara yang terjadi di Nusa Tenggara Barat pada Pemilu Presiden 2019. Hal itu menyusul pernyataan dukungan yang diberikannya kepada Joko Widodo.

Dalam kunjungannya ke Kantor Redaksi Kompas di Jakarta, Kamis (12/7/2018), Zainul Majdi mengatakan, keputusannya mendukung Jokowi pada Pilpres 2019 diyakini akan mengubah perolehan suara Jokowi di NTB.

Pada Pilpres 2014, Joko Widodo-Jusuf Kalla mengalami kekalahan telak di NTB. Saat itu, Jokowi-Kalla hanya meraih 701.238 suara atau 27,54 persen. Sementara pesaingnya, yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, meraih 1.844.178 suara atau 72,45 persen.

”Salah satu sebab Jokowi kalah telak di NTB tidak terlepas dari isu negatif yang menimpa saat Pilpres 2014 seperti keturunan PKI. Ternyata isu itu terus dipelihara hingga kini,” ujar Zainul.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Pemimpin Redaksi Kompas Budiman Tanuredjo (kiri) saat menerima kunjungan Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi di Kantor Redaksi Kompas di Jakarta, Kamis (12/7/2018).

Meski demikian, Zainul atau Tuan Guru Bajang (TGB) belum dapat memastikan seberapa besar perubahan suara untuk Jokowi di tempatnya menjabat sebagai gubernur selama dua periode tersebut.

Pernyataan Zainul terkait dengan keputusannya untuk mendukung Jokowi sampai saat ini masih mengejutkan publik karena dilakukan secara tiba-tiba pada momentum menjelang pilpres. Namun, Zainul menegaskan bahwa dukungannya terhadap Jokowi secara pribadi telah disampaikan sejak dua tahun lalu.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Presiden Joko Widodo, didampingi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (kedua dari kanan), KH Maimun Zubair (kiri), Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ma\'ruf Amin (ketiga dari kiri), Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj (kedua dari kiri), dan Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi (kanan), memukul gendang untuk membuka Musyawarah Kerja Nasional dan Konferensi Besar NU di Islamic Center, Mataram, NTB, Kamis (23/11/2017). Dalam sambutannya, Presiden menyatakan siap menerima masukan dari ulama NU untuk mengatasi persoalan ekonomi ataupun radikalisme.

Menurut Zainul, alasannya mendukung Jokowi karena kinerja dan konsistensi Jokowi dalam membangun negeri, khususnya di Indonesia bagian timur. Selama menjabat Presiden, Jokowi tercatat sering mengunjungi Papua, NTB, dan daerah-daerah di timur Indonesia lainnya untuk memastikan pembangunan berjalan maksimal.

Selain itu, Zainul juga menilai masih banyak hal yang belum bisa dituntaskan oleh Jokowi dalam satu periode kepemimpinan, seperti pembangunan infrastruktur. Pergantian kepemimpinan dikhawatirkan Zainul akan membuat pembangunan infrastruktur yang telah dijalankan bisa berhenti di tengah jalan.

”Selama empat tahun ini, saya sering bertemu Pak Jokowi dan mencermati visi-misinya. Saya meyakini beliau butuh periode kedua untuk menuntaskan pekerjaannya,” ujar Zainul.

Terkait dengan peran yang akan dilakukannya dalam Pilpres 2019, Zainul menyatakan siap berkontribusi untuk membantu pemenangan Jokowi. ”Jika diperlukan untuk hal yang baik, pasti saya akan siap,” ungkapnya.

Menunggu keputusan

Menanggapi sikap politik Zainul Majdi ini, politisi Partai Demokrat, Roy Suryo, menegaskan, hal itu masih dibahas para anggota majelis tinggi partai. Hasil pembahasan akan memutuskan berseberangan atau tidaknya sikap Zainul Majdi tersebut.

KELVIN HIANUSA

Roy Suryo

”Dalam mekanisme Demokrat, dewan kehormatan dan komisi pengawas sedang melakukan penilaian dan akan disampaikan kepada ketua umum. Nantinya, ketua umum yang akan memutuskan terkait dengan sikap kader dan anggota partainya,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menyatakan, keputusan majelis tinggi untuk Zainul bisa berupa sanksi tertinggi, yaitu pemecatan, karena tak mengikuti garis partai. Pasalnya, sampai saat ini, Demokrat belum memutuskan untuk mendukung Jokowi atau sebaliknya.